Bandar Lampung

Legislatif Lampung Minta KPK Usut Skandal Pajak Korporasi

Sekretaris Komisi I DPRD Lampung, Mikdar Ilyas/DUM

Suluh.co – DPRD Lampung mendorong KPK untuk mengusut skandal pajak di Lampung guna mendalami perkara suap di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Setidaknya ada tiga korporasi yang terlibat yaitu PT PAN Indonesia (Bank Panin), PT Jhonlin Baratama, dan perusahaan asal Lampung, PT Gunung Madu Plantations (GMP).

Sekretaris Komisi I DPRD Lampung, Mikdar Ilyas mengatakan, KPK harus tegak lurus untuk menegakkan hukum dalam perusahaan-perusahaan yang ikut terlibat didalamnya.

“Saya percaya dengan kinerja KPK untuk mengusut hal ini apalagi KPK juga pernah menangani sekelas Menteri,” kata dia diruang komisi I DPRD Lampung, Senin (22/3).

Bahkan menurutnya dalam pengusutan skandal pajak ini KPK tidak akan mungkin disuap oleh perusahaan.

Baca Juga:  Dikabarkan Terjerat OTT, Mustafa Akui Ada di Jakarta

“Tidak mungkinlah KPK akan disuap kita bisa lihat dari segi integritas nya,” ujarnya.

Selain itu, ia juga berharap kepada KPK untuk mengecek lagi perusahaan-perusahaan lain.

“Saya juga berharap kepada KPK untuk mengecek pajak di perusahaan lain siapa tau ada perusahaan yang sama seperti ini,” imbuhnya.

Ia juga meminta kepada KPK untuk transparansi dalam mengungkap pengemplangan pajak yang terjadi di tiga perusahaan tersebut.

“Meminta kepada KPK untuk transparansi mengungkap hal ini secara benar, jelas dan mengembangkan pihak pihak mana yang terlibat dalam kasus ini,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Kamis (4/3), pekan lalu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut, terungkapnya kasus dugaan suap pengurusan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu berawal dari laporan masyarakat.

Baca Juga:  Sangkaan Korupsi Pajak MBLB Rp2 M Ditengarai Atas Perintah Elite di BPPRD Lamsel

Berdasarkan laporan tersebut, KPK kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Sementara, ICW menyebut pihak yang diduga telah dijerat KPK adalah Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Angin Prayitno Aji dan Kepala Subdirektorat 1 Kerja Sama Dukungan Pemeriksaan, Dadan Ramdani.

Angin diduga menerima suap agar dapat merekayasa surat ketetapan pajak (SKP) dari tiga perusahaan besar, yaitu PT Jhonlin Baratama, PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Panin Bank, dan PT Gunung Madu Plantations.

 

Reporter : M Yunus Kedum

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top