Modus

LBH Dorong Pemeriksaan Dugaan Pungli di Rutan Way Hui Bandar Lampung

Narpidana Rutan Way Hui diikat oleh oknum sipir/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Lembaga pemasyarakatan (LP) atau lapas atau rumah tahanan/rutan,  adalah tempat yang digunakan untuk membina narapidana atau napi dalam menjalani hukuman.

Idealnya, di lapas seorang napi akan dibekali keahlian agar ketika bebas, ia dapat kembali hidup normal ditengah masyarakat.

Namun, akhir-akhir ini lapas dan rutan bukan lagi pada fungsinya, melainkan tempat terjadinya kejahatan baru yang dilakukan oleh narapidana bahkan pegawai yang bekerja di lapas.

Praktik pungutan liar di dalam tahanan diduga masih terjadi di lampung.

Berdasarkan laporan tentang dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum pegawai Rutan Kelas 1A Way Hui, Bandar Lampung kepada narapidana. Bahwa berdasarkan laporan tersebut, beberapa narapidana mengamini bahwa telah terjadi pungli didalam Rutan Way Huwi.

Pungutan bervariasi tergantung dengan kebutuhan para napi, contoh untuk penggunaan hp, kebutuhan air, makan, kebersihan bahkan fasilitas sel dengan penghuni empat orang.

Kemudian menurut penuturan napi tersebut, sel dengan penghuni empat orang tersebut dibanderol dengan harga Rp25 juta yang di bayarkan secara kolektif antar napi yang menghuni sel tersebut.

Tak hanya napi, keluarga napi pun memberikan keterangan yang senada. Mengeluhkan bahwa sering mendapat telepon dari kerabatnya yang mendekam di sel untuk meminta sejumlah uang, bahkan ada yang meminta Rp350 ribu per minggu untuk biaya air dan kebersihan.

Namun informasi tersebut dibantah oleh Kepala Rutan kelas 1A Way Hui, Bandar Lampung, Roni Kurnia.

Bahwa informasi tersebut adalah akal-akalan para napi saja, tidak ada pungutan liar untuk sewa kamar maupun pungli agar bisa memegang HP. Hal tersebut dilakukan hanyalah akal-akalan narapidana yang terlilit hutang di dalam rutan.

Beberapa waktu yang lalu juga sempat viral foto napi yang sedang diikat di pohon palem.

Baca Juga:  Petugas Lapas Bandar Lampung Disebut Minta Rp20 Juta untuk CMK

Berdasarkan penelusuran, peristiwa tersebut terjadi karena adanya perselisihan antara petugas dengan napi tersebut. Napi yang di vonis bersalah karena kasus penipuan tersebut diduga memiliki hutang kepada kerabat petugas yang mengikatnya.

Tak hanya diikat, ia pun sempat mendapatkan intimidasi dari petugas.

Bahwa berdasarkan berita tersebut LBH Bandar lampung sebagai salah satu lembaga yang fokus dengan isu Hak Asasi manusia dan Demokrasi  mengecam dan meyangkan hal tersebut.

Lapas atau rutan yang seharusnya menjadi tempat untuk memasyarakatkan kembali seorang napi, malah justru menjadi tempat berkembangnya kejahatan baru dan lahan basah bagi oknum petugas nakal serta jauh dari perlakuan yang memanusiakan manusia.

Sehingga kami meminta kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan berita tersebut serta menindak dengan tegas apabila terbukti telah melakukan hal seperti apa yang telah diberitakan.

Bahwa kejadian yang menimpa napi tersebut adalah bentuk dari penyiksaan dan tidak manusiawi.

Padahal dengan jelas, setiap orang memiliki hak kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi melalui UU No.12 Tahun 2005 Tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights atau biasa disingkat dengan ICCPR, yang mengatur tentang hak-hak sipil politik seorang warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi.

Meskipun seorang narapidana yang telah divonis bersalah oleh pengadilan dan harus menjalankan hukuman pidana yang merupakan bentuk dari di renggutnya kemerdekaan oleh negara karena telah melakukan tindak pidana, seorang narapidana juga memiliki hak untuk tetap diperlakukan manusiawi oleh petugas.

Kemudian, foto peristiwa napi yang diikat dipohon yang kemudian viral tersebut diduga berasal dari ponsel digunakan oleh salah satu napi penghuni rutan.

Hal tersebut semakin menguatkan tudingan bahwa memang benar adanya terdapat penggunaan HP oleh napi dari dalam rutan. Meskipun kemungkinan potensi masuknya HP ke dalam lapas berasal dari penyelundupan oleh keluarga napi saat menjenguk atau justru memang diperoleh karena telah membayar pungli yang dilakukan oleh oknum petugas.

Baca Juga:  Sugiarto Wiharjo alias Alay Kembalikan Kerugian Negara Dengan Mencicil

Meskipun dugaan adanya pungli di Rutan Way Hui telah dibantah oleh Kepala Rutan, namun kejadian serupa bukanlah yang pertama terjadi. Setidaknya pada bulan April lalu sempat pula mencuat kabar serupa, bahwa pungli kerap terjadi di Rutan Way Hui kepada para napi.

Praktik pungutan liar yang terjadi di lembaga pemasyarakatan dinilai akibat minimnya jumlah aparat yang bertugas dan kurang tegasnya para sipir dalam melaksanakan tugas sehingga keadaan tersebut di manfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Bahwa tidak ada alasan untuk pegawai dan napi melakukan intimidasi dan pungutan dalam bentuk, jenis dan alasan apapun, karena semua hak dan kebutuhan para napi dan tahanan  sudah di tanggung dan dilindungi oleh negara. Pada dasarnya baik tahanan maupun narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan tempat dan makanan yang layak.

Narapidana, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf d UU 12/1995, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Hak narapidana atas makanan yang layak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatansebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 32/1999”).

Bahkan dalam Pasal 21 ayat (1) PP 32/1999 diperjelas bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas pengelolaan makanan yang meliputi:

  1. pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan;
  2. kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi dan
  3. pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.
Baca Juga:  Sidang Gugatan LBH ke DPRD dan Pemkot Bandar Lampung Masuk Tahapan Mediasi

Sedangkan mengenai hak tahanan di rumah tahanan negara (“RUTAN”), dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan (“PP 58/1999”).

LBH Bandar Lampung mendorong Ombudsman yang merupakan lembaga  pengawas penyelenggaraan pelayanan publik untuk mengusut tuntas dugaan adanya pungutan liar di Rutan Way Hui.

Sebagaimana tugas dan wewenang Ombudsman yang tertuang dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 7 untuk menindaklanjuti atau menginvestigasi peristiwa tersebut serta memberikan rekomendasi dan saran kepada lembaga berwenang guna memperbaiki sistem yang ada di lapas dan rutan sehingga pungutan liar termasuk dalam maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Jadi pada dasarnya, baik tahanan maupun narapidana berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, makanan yang layak serta perlakuan yang manusiawi.

Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, perlu dilakukan upaya antisipasi secara terukur sistematis dan transparan, selain itu harapan nya, institusi tertinggi dalam hal ini kanwil KemenkumHAM Lampung dapat melakukan tindakan tegas jika terbukti melakukan pungli dan harus di berikan sanksi yang tegas.(LBH)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top