Bandar Lampung

LBH Bandar Lampung : Jangan Pakai Kacamata Kuda Melihat Penyelengaraan Pemilukada

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Setelah Bawaslu RI menyiarkan bahwa ada dugaan politisasi penyaluran bantuan kepada masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19, maka muncul berbagai reaksi dari banyak elemen masyarakat

LBH Bandarlampung dalam rilis yang diterima Fajar Sumatera pada Sabtu (16/5), mendorong Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota agar mengambil sikap dan sanksi tegas terhadap calon atau bakal calon yang mempolitisasi bantuan kemanusian untuk wabah Covid-19 yang dilakukan oleh para kepala daerah atau wakil kepala daerah yang hendak maju lagi di pilkada selanjutnya.

Bahwa kepala daerah sebagai leading sector dalam pendistribusian bantuan sosial akibat dampak dari Covid-19 seharusnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendiri terlebih melakukan upaya-upaya yang dapat mencederai proses-proses demokrasi di Indonesia.

“Berdasarkan fakta di lapangan dan beberapa temuan patut diduga telah terjadi pelanggaran politisasi yang dilakukan oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemberian sembako atau bansos melalui anggaran APBD atau APBN,” kata Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan.

Bahwa Bawaslu RI sudah merespons hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran, termasuk terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan Covid-19 untuk menghindari politisasi.

Menarik kemudian, beragam komentar atas tindakan Bawaslu RI tersebut.

JANGAN PAKAI KACAMATA KUDA berlebih melihat hal ini secara parsial.

Pertama, sangat keliru kalau menyatakan pemilukada belum dimulai tahapannya.

Baca Juga:  Tetap Perhatikan Kelestarian, Perhutanan Sosial Bisa Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 5 dinyatakan :

Pasal 5

Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

perencanaan program dan anggaran;

penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;

perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;

pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;

pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;

pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;

penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan

pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Dihapus.

Dihapus.

pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Baca Juga:  Sidang Gugatan LBH ke DPRD dan Pemkot Bandar Lampung Masuk Tahapan Mediasi

pelaksanaan Kampanye;

pelaksanaan pemungutan suara;

penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

penetapan calon terpilih;

penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan

pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 tersebut, maka sangat keliru kalau Tahapan Penyelengaraan “hanya” diukur setelah ada penetapan calon.

Jadi yang menyatakan Tahapan belum dimulai dan tindakan pengawasan pemilu oleh Bawaslu “ngawur” itu perlu membaca lagi ketentuan perundangan.

Kedua, soal kewenangan.

Kemudian mengutip dan mendasarkan pada Pasal 22B poin (c) UU No 10/2016 secara jelas menyebutkan, tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada.

Yang kemudian dihubungkan dengan tahapan, yang indikatornya “sudah ada atau belum” calon kepala daerah.

Hal ini sebagaimana ketentuan Tahapan penyelenggaraan, maka argumentasi soal tahapan diukur dari adanya penetapan calon kepala daerah adalah keliru.

Jelas itu sudah diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2015.

Kemudian dihubungkan dan dilihat dari segi kewenangan, Pasal 22B poin (c) UU No 10/2016, isinya menyatakan : mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;

Perlu dipahami, itu ketentuan mengatur tahapan penyelenggaraan, yang tahapan sudah dimulai dari pengumuman pendaftaran.

“Jadi jangan buat tafsir sendiri yang menyesatkan publik, dimana seolah tahapan penyelenggaraan pilkada itu baru dimulai kalau sudah ada calon, sangat keliru dan menyesatkan,” ujar Chandra.

Kemudian, perlu dibaca lagi soal Surat Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 oleh Bawaslu RI. Itu upaya preventif.

Baca Juga:  Yuhadi Santuni Korban Kebakaran di Kelurahan Kaliawi

Maka LBH Bandarlampung mendukung dan mendorong Bawaslu RI, Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk mengawasi dan menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran pilkada.

“Yang jadi salah itu kalau Bawaslu tidak menindaklanjuti hasil koordinasi dan pantauan tahapan penyelenggaraan yang dilakukan, maka jika hal itu yang terjadi, baru dapat dikatakan bawaslu ngawur,” lanjut dia.

Ketiga, bahwa hal ini sama sekali bukan mempersoalkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, karena memang itu kewajiban pemerintah.

Yang jadi salah itu kalau dipolitisir untuk kepentingan politik.

Soal kepala daerah itu jabatan politik, benar. Jabatannya yang jabatan politik. Maka tidak perlu ada nama siapa kepala daerah dalam bantuan.

Karena penyalurannya juga menjalankan fungsi jabatan. Contoh : apabila pemerintah daerah melakukan dugaan perbuatan melawan hukum (baik secara TUN maupun Perdata), siapa yang kemudian digugat ? jabatannya atau orangnya?

“Dalam praktiknya, jabatannya yang ditarik sebagai pihak. Jadi jelas dan tegas itu,” tutup Chandra. (JOS/LS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top