Bandar Lampung

Kronologis Perjalanan Kasus Gratifikasi Eks Bupati Lampung Tengah yang Nyaris 2 Tahun di KPK

Mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa.

Suluh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] mengumumkan proses lanjutan penanganan kasus gratifikasi mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

18 Desember 2020, KPK melaksanakan pelimpahan tahap II: melimpahkan tersangka berikut barang bukti dari penyidik ke penuntut.

Selanjutnya KPK akan menyiapkan surat dakwaan yang akan dibacakan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang. Persiapan itu memakan waktu 14 hari, sesuai KUHAP.

Selama proses penyidikan, KPK sudah meminta keterangan dari 158 orang saksi terperiksa. Terdiri dari PNS; pejabat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah; beberapa anggota DPRD; serta pihak swasta.

Sejak kapan awal mula penyidikan yang dilakukan KPK hingga tahapan menuju pembacaan dakwaan kepada Mustafa?

Awal penetapan tersangka kepada Mustafa dilakukan KPK tepat pada 30 Januari 2019. Terhitung dari waktu tersebut: nyaris 2 tahun.

Baca Juga:  Sinarharapan Diproyeksikan jadi Agrowidyawisata Karya Bhakti TMMD

Konstruksi perkara yang menjadi sangkaan KPK kepada Mustafa meliputi indikasi penerimaan komitmen fee atas ijon proyek yang ada di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Besarannya 10 sampai 20 persen, dari nilai paket proyek.

Anggapan ini bukan tak berdasar. KPK sudah melakukan pengembangan kasus yang beririsan dengan pemberian fee dari kontraktor. Terbukti, 2 kontraktor sudah divonis karena terbukti menyuap Mustafa.

Di perkara kali ini, KPK menduga Mustafa telah mengantongi gratifikasi senilai Rp95 miliar. Nilai yang fantastis.

Penyidik KPK sudah melakukan pendalaman kepada sangkaan gratifikasi tersebut. Beberapa orang sudah diklarifikasi terkait penerimaan aliran gratifikasi Mustafa yang kemudian oleh Mustafa diberikan kepada beberapa pihak.

Terungkap, dari beberapa saksi terperiksa, penyidik mendalilkan pemanggilan kepada Chusnunia Chalim atas aliran gratifikasi Mustafa yang diberikan kepadanya. Kepentingan Mustafa waktu itu, untuk mahar politik atau pendanaan Pilgub 2018 dan memiliki korelasi dengan dengan PKB.

Baca Juga:  Jokowi: Terima Kasih Dokter Indonesia

Saat ditetapkan sebagai tersangka, Komisioner KPK Alexander Marwata mengatakan aliran yang diperoleh Mustafa berlangsung pada kurun Mei 2017 hingga Februari 2018 dan dipergunakan untuk kepentingan Mustafa.

KPK menyangkakan Mustafa telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP.

Uang sebesar Rp95 miliar yang diterima Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah periode 2016 sampai 2021 sebagian berasal dari 2 pengusaha -seperti yang diterakan di awal: yakni pemilik PT Sorento Nusantara Budi Winarto alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha Simon Susilo.

Baca Juga:  Koalisi Rakyat Lampung  Tuntut Pembatalan Arinal-Nunik di KPK dan Bawaslu RI

Dalam laporan Fajar Sumatera, KPK menyatakan kasus ini tidak pernah dan tidak mungkin di-SP3-kan kendati penanganannya memakan waktu lama.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top