Modus

Kritisi Tuntutan Jaksa Lamtim, LBH Bandar Lampung Dorong Hakim Vonis Maksimal Predator Anak

Petugas P2TP2A Kabupaten Lampung Timur, yang menjadi terdakwa dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur/Istimewa

Suluh.co – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Lampung Timur, membacakan tuntutan tentang adanya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, di Pengadilan Negeri Sukadana, pada Selasa (2/2) lalu.

Pada tuntutan tersebut, terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terdakwa terancam pidana masing-masing selama 15 tahun penjara. Bahwa kemudian jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dituntut dengan 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp800 juta.

Baca Juga:  Polri Kepung Markas Begal di Jabung

Terhadap tuntutan tersebut, YLBHI-LBH Bandar Lampung, pihak yang concern terhadap proses penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, berpendapat, bahwa seharusnya terdakwa diklasifikasikan sebagai wali atau pengasuh anak.

Pasalnya, terdakwa merupakan petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Prempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur, sehingga ancaman pidananya ditambah sepertiga menjadi 20 (dua puluh) tahun penjara. Sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di samping itu LBH juga telah menggunakan sarana hukum sebagai sahabat pengadilan (amicus curiae) yang keberadaannya telah dijamin oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Yang menentukan bahwa, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

Baca Juga:  Gubernur Lampung Resmikan Jembatan Gantung di Way Jepara

“Maka, sebagaimana surat yang kami tujukan pada Pengadilan Negeri Sukadana tersebut, kami memandang perlu agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan menggali utuh keterangan korban dan menelusuri dugaan tindak pidana yang terjadi,” jelas Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Muliawan, Rabu (3/2).

Di samping itu pihaknya juga berpendapat bahwa hakim dapat mempergunakan haknya untuk memutus melebihi tuntutan jaksa penuntut umum (ultra petita) terhadap terdakwa DA. Sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHAP.

“Hal ini dipandang perlu sebagai bentuk efek jera terhadap tindakan terdakwa dan sebagai upaya pemberatasan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lampung Timur. Berlebih, demi terwujudnya keadilan di masyarakat, terkhusus kepada korban,” tegas Chandra.

Diketahui, selama proses persidangan, NV, yang merupakan anak korban dari terdakwa Dian Ansori, telah memberikan keterangan saksi korban bahwa pernah dilakukan persetubuhan terhadap dirinya yang disertai iming-iming dan ancaman oleh terdakwa.

Baca Juga:  Dinsos Lamtim Gandeng Aparat dalam Penyaluran Bansos Pangan

Bahkan menurut keterangan korban di persidangan, korban pernah ditawarkan oleh terdakwa kepada pria berinisial BA, yang juga merupakan saksi pada persidangan a quo.

Atas peristiwa tersebut, kemudian BA memberikan sejumlah uang kepada korban dengan pesan bahwa uang sebesar Rp200 ribu, agar diberikan kepada terdakwa.

Ironisnya peristiwa ini terjadi saat korban sedang di bawah pengampuan terdakwa setelah menjadi korban persebutuhan terhadap anak di bawah umur yang pernah dialami sebelumnya.

 

Reporter : SUL/LBH

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top