Politik

KPU : Surat Edaran Penundaan Pilkada Hoax

Surat Edaran Penundaan Pilkada Disebut oleh KPU RI adalah Hoax/Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Media sosial dihebohkan dengan beredarnya surat edaran penundaan Pilkada 2020 yang ditandatangani oleh empat lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Plt Ketua DKPP dan Ketua Bawaslu RI.

Menanggapi hal itu Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan bahwa surat tersebut adalah surat edaran penundaan pilkada yang lama.

“Ini kesepakatan lama. Ketika menunda yang pertama dulu,” kata dia via Whatsapp kepada redaksi, Senin (21/9).

Kendati demikian, di dalam surat edaran tertuang bahwa melihat pandemi Covid-19 yahg hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat. Komisi II DPR RI menyetujui penundaan Pilkada serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.

Baca Juga:  Arinal Djunaidi Melupakan Sejarah

Lalu, pelaksanaan pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama KPU. Pemerintah dan DPR. Dengan penundaan pelaksanaan serentak 2020 maka komisi II DPR RI Meminta Pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa peraturan PERPPU.

Dan yang terakhir, dengan penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020 merealokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid-19.(DUM)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top