Bandar Lampung

KPK Umumkan Dakwaan Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa: Hanya soal Gratifikasi

KPK Umumkan Dakwaan Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa: Hanya soal Gratifikasi
KPK Umumkan Dakwaan Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa: Hanya soal Gratifikasi

Jaksa sebagai penuntut umum dari KPK Taufiq Ibnugroho bersiaga di Kantor PN Tipikor Tanjungkarang saat melimpahkan berkas perkara Mustafa, Senin, 11 Januari 2021. Foto: Ricardo Hutabarat

Suluh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] membeberkan penanganan lanjutan atas proses penegakan hukum untuk kasus sangkaan korupsi terhadap eks Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, lembaganya lewat jaksa sebagai penuntut umum per tanggal 11 Januari 2021 melakukan pelaksanaan pelimpahan berkas perkara Mustafa atau MUS, ke Pengadilan Negeri [PN] Tipikor Tanjungkarang.

“Pelimpahan perkara atas nama tersangka MUS (mantan Bupati Lamteng). Hari ini (11/01/2021) Tim JPU KPK melimpahkan berkas perkara terdakwa Mustafa ke PN Tipikor Tanjung Karang, Lampung,” ungkap dia, Senin, 11 Januari 2021.

Ali Fikri menegaskan perihal dakwaan yang dilampirkan dalam berkas tersebut. Yang memang sebelumnya penyidik KPK menduga Mustafa telah menerima sejumlah aliran uang, yang biasa dikenal publik dengan sebutan gratifikasi.

“Terdakwa didakwa dengan dakwaan. Pertama: Pasal 12 huruf a UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau..

Kedua: Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan…

Kedua : Pasal 12B UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP,” ungkap dia.

Pernyataan Ali Fikri ini berbanding lurus dengan pernyataan tim jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara ini.

“Pada hari ini KPK telah resmi melimpahkan perkara tindak pidana korupsi atas nama Mustafa, mantan Bupati Lampung Tengah ke PN Tipikor Tanjungkarang,” ujar Taufiq Ibnugroho di PN Tipikor Tanjungkarang, Senin, 11 Januari 2021 sekitar pukul 10.47 WIB.

Apakah benar Mustafa didakwa atas perbuatan gratifikasi sesuai dengan penyampaian KPK lewat Ali Fikri?

“Untuk dakwaan ini terkait dengan penerimaan hadiah atau janji sebagai penyelenggara negara tahun 2018 dan penerimaan hadiah atau janji lainnya. Jadi pasal yang kita sangkakan, pasal 12 huruf a, pasal 11 dan pasal 12 B,” jawab Taufiq.

Kilas Balik Mustafa saat Dijadikan Tersangka

Mustafa diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamteng Tahun Anggaran 2018.

Mustafa diduga menerima hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lamteng. Ia diduga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga tadi dengan kisaran fee sebesar 10%—20% dari nilai proyek.

KPK menyatakan total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa sebesar Rp95 miliar. Mustafa diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK.

Adapun nilai Rp95 miliar tersebut diperoleh Mustafa dari kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dengan rincian Rp58,6 miliar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan, dan sebesar Rp36,4 miliar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

Atas perbuatannya, Mustafa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top