Bandar Lampung

KPK Tahan Undang Sumantri Atas Pengembangan Kasus Proyek Komputer Kemenag Era Suryadharma Ali

KPK Tahan Undang Sumantri Atas Pengembangan Kasus Proyek Komputer Kemenag Era Suryadharma Ali
 KPK Tahan Undang Sumantri Atas Pengembangan Kasus Proyek Komputer Kemenag Era Suryadharma Ali

KPK/Ilustrasi

Suluh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] melakukan pengembangan penanganan kasus dugaan korupsi atas pengadaan proyek laboratorium komputer madrasah tsanawiyah dan pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk jenjang madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama [Kemenag] Tahun Anggaran 2011. Saat itu, Menteri Agama dijabat oleh Suryadharma Ali.

Pengembangan tersebut kemudian ditindaklanjuti KPK dengan menetapkan tersangka dan juga menahan Kepala Bagian Umum pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Undang Sumantri, Jumat, 4 Desember 2020. Pada saat proyek berjalan, Undang Sumantri adalah Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag.

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis kepada Suluh.co, menyampaikan informasi perihal penanganan kasus tersebut.

Baca Juga:  Mendagri Inisiasi Pertemuan Gubernur Arinal dan Wagub Chusnunia dengan Pimpinan KPK

“KPK telah menetapkan USM [Undang Sumantri, tidak dibacakan] sebagai PPK di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, sebagai tersangka, dalam dugaan korupsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenag Tahun Anggaran 2011,” ungkap Ali Fikri.

Ali Fikri menjabarkan, bahwa USM ditahan demi kepentingan proses penyidikan untuk 20 hari ke depan. “KPK menahan tersangka USM selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 di Rumah tahan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK,” urainya.

Dari awal, KPK menduga ada dua tindak pidana korupsi dalam perkara yang menjerat Undang Sumantri: soal kasus pengadaan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah serta pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah.

Baca Juga:  Jumat, 2.817 Pelamar Jalani Tes CPNS di ¬†Pemprov Lampung

Dalam kasus pengadaan laboratorium komputer, Undang Sumantri diduga mengatur proses lelang dan menetapkan pemenang lelang yaitu PT BKM. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 12 miliar.

Sementara itu, dalam kasus lainnya, Undang Sumantri selaku PPK diduga menetapkan nilai harga perkiraan sendiri [HPS] yang diduga disesuaikan dengan nilai penawaran yang sudah dapat memfasilitasi jatah untuk pihak “Senayan” dan Kemenag.

KPK menaksir kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 4 miliar. Akibat perbuatannya, Undang Sumantri disangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top