Bandar Lampung

KPK Dimintai Tolong Agar Sadap Alat Komunikasi Para Pimpinan Bawaslu

Respons untuk KPK di Balik Penetapan Lokasi Sidang Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa

Respons untuk KPK di Balik Penetapan Lokasi Sidang Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa

Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]. Foto: Istimewa.

Suluh.co – Ketua Presidium Persatuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia [PERMAKI] Mustofa Ali meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] melakukan pemantauan dan penyadapan alat komunikasi para pimpinan Badan Pengawas Pemilu [Bawaslu].

Permintaan ini didalilkannya atas beberapa hal yang dinilainya saling berkaitan dan dianggapnya memang berpotensi serta cenderung memunculkan praktik suap-menyuap.

Pertama, Mustofa Ali awal-awal membahas peristiwa ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan [OTT] kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Yang menurut dia, peristiwa ini menggambarkan betapa KPK mampu menguak praktik korupsi yang berlangsung di tatanan penyelenggara Pemilu.

Peristiwa itu kemudian ia korelasikan dengan gambaran bahwa KPK menemukan indikasi adanya pemodal atau sponsorship di balik majunya para calon kepala daerah pada Pilkada 2020 di 9 Desember kemarin.

Nah hari ini, lanjut Mustofa Ali, proses Pilkada 2020 yang menurut gambaran KPK tadi, berlanjut kepada banyaknya gugatan atas perolehan suara yang mana gugatan itu nantinya akan diuji di Mahkamah Konstitusi [MK].

Hal-hal di atas tadi, lanjut Mustofa Ali kepada reporter Suluh.co, Senin malam, 28 Desember 2020, sangat dianggap perlu untuk dipantau oleh lembaga antirasuah itu.

“Bukan tidak mungkin, bahwa ada praktik yang tidak seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya berjalan. Meski sebatas asumsi saya, KPK yang sedari awal menyatakan diri untuk turut melakukan pengawasan, harusnya menaruh perhatian. Supaya pencegahan serta pengawasan yang disebut dan digaungkan KPK, lebih nyata dengan dibarengi tindakan penyadapan,” ucap Mustofa Ali.

Lebih jauh Mustofa Ali ingin KPK menelisik lebih jauh terhadap sengketa Pemilu yang berlangsung di beberapa daerah yang mengikuti Pilkada 2020 kemarin.

“Kegiatan penyadapan lebih kepada penyelenggara Pilkada dan para pihak yang saat ini sedang bersengketa Pilkada. Terlebih pada peristiwa sidang di Bawaslu dan sidang di MK, yang saat ini proses sidangnya masih sedang berlangsung di Bawaslu.

Harapannya adalah agar sidang sengketa itu ketika diputuskan, sesuai aturan hukum yang adil, demi menjaga proses demokrasi yang bersih dan akuntabel,” tambahnya.

Kendati memaparkan hal-hal ini, Mustofa Ali tidak merinci daerah mana yang dirasanya cukup berpotensi melakukan praktik suap menyuap kepada penyelenggaran Pemilu. Mustofa Ali hanya berucap, bahwa potensi atas korupsi, cukup beralasan bagi KPK untuk melakukan pemantauan.

“Potensi untuk menyuap dan disuap harus diperhatikan. Dan ini bisa jadi terjadi. Saya bicara lebih secara umum saja. Dan ini kan memang tugas KPK. Kita sebagai publik, meminta KPK agar melaksanakan fungsinya,” timpalnya.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top