Bandar Lampung

Ketua KPK Firli Bahuri Incar Cukong Cakada Lampung

Ketua KPK Firli Bahuri Incar Cukong Cakada Lampung
Ketua KPK Firli Bahuri Incar Cukong Cakada Lampung

Ketua KPK Firli Bahuri.

Suluh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] menyoroti keberadaan donatur yang mendanai para kontestan Pilkada 2020 mendatang. Berdasarkan kajian KPK, sumbangan donatur tersebut dianggap menjadi pemicu pemenang Pilkada untuk berbuat koruptif.

“Hasil telaah KPK di 2018 itu juga menemukan bahwa sebagian besar cakada, atau 83,80 persen dari 198 responden, mengutarakan mereka akan memenuhi ambisi para donatur tersebut ketika dia menjabat,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Firli Bahuri menyampaikan hal ini ketika memberikan pembekalan calon kepala daerah [cakada] untuk Provinsi Kepulauan Riau; Lampung; Kalimantan Timur; dan Nusa Tenggara Timur di Ruang Rapat Hotel Radisson Golf and Convention Center Kota Batam, Selasa, 10 November 2020. Pembekalan ini diikuti oleh para cakada yang ada di Lampung, Kaltim, dan NTT secara daring.

Baca Juga:  Gunadi Akui Penuhi Panggilan KPK

Hadirnya donatur, sambung Firli, disebabkan kebutuhan biaya pilkada lebih besar ketimbang kemampuan harta cakada untuk mencukupi pembiayaan pilkada. Sumbangan donatur, lanjutnya, berkonsekuensi kepada pretensi para sponsor tersebut untuk mendapatkan kemudahan perizinan menjalankan bisnis, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnisnya.

“Survei KPK di tahun 2018 memperlihatkan adanya 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai mengakui adanya donatur dalam pendanaan pilkada,” ungkap Firli Bahuri.

Sesuai catatan survei KPK, total harta rata-rata pasangan calon adalah Rp18,03 miliar. Padahal, berdasarkan wawancara mendalam dari survei KPK itu, disebutkan bahwa untuk bisa mengikuti tahapan pilkada, pasangan calon di tingkat kabupaten/kota harus memegang uang antara Rp5 sampai 10 miliar, yang bila ingin menang idealnya musti menggenggam dana sekitar Rp65 miliar.

Baca Juga:  Gandeng KPK, Bank Lampung Perluas Pemasangan Tapping Box

Responden dari survei KPK itu mengatakan, bahwa dana terbesar yang dikeluarkan adalah biaya untuk sosialisasi atau pertemuan [60.1%], biaya operasional meliputi logistik, transportasi, konsumsi, atribut, baliho, dan lain-lain [42.4%], biaya saksi [28.3%], dan dana kampanye [24.2%].

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top