Bandar Lampung

Kenapa Kajari Lambar Riyadi Mau Jadi Ketua Tim Penuntut Korupsi Pesagi Mandiri Perkasa?

Kenapa Kajari Lambar Riyadi Mau Jadi Ketua Tim PU untuk Kasus Korupsi BUMD Pesagi Mandiri Perkasa?
Kenapa Kajari Lambar Riyadi Mau Jadi Ketua Tim PU untuk Kasus Korupsi BUMD Pesagi Mandiri Perkasa?

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat Riyadi. Foto: Istimewa.

Suluh.co – Subdit III Tindak Pidana Korupsi [Tipikor] pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus [Ditreskrimsus] Polda Lampung mengawali penyelidikan hingga ke penyidikan untuk kasus sangkaan korupsi yang terjadi di Perusahaan Daerah [PD] Pesagi Mandiri Perkasa.

Penyidik kepolisian menyangka telah ada penyimpangan dana yang semula disuntik oleh Pemda Lampung Barat [Lambar] senilai Rp 10 miliar lebih ke Badan Usaha Milik Daerah [BUMD] tersebut. Angka miliaran rupiah itu adalah perkiraan dari keseluruhan dana yang diberikan Pemda Lambar sejak tahun 2015 sampai 2016.

Belakangan diketahui, perkiraan kerugian negara yang jadi dasar penyidikan kasus ini, senilai Rp 3 miliar lebih. Angka Rp 3 miliar lebih ini diketahui adalah penyertaan modal ke Pesagi Mandiri Perkasa yang disangka telah disalahgunakan.

Dana ini dimaksudkan untuk modal usaha, seperti: jual beli semen; gas elpiji; pengadaan komputer; dan juga untuk biaya pembangunan pom bensin di wilayah Sekincau, Kabupaten Lambar.

Dari kasus ini, ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sejak awal ditersangkakan, keduanya mendekam di Rutan Polda Lampung.

Pada 29 Desember 2020, penanganan kasus ini memasuki tingkat pelimpahan tahap II: yakni penyerahan kewenangan atas tersangka berikut barang bukti dari penyidik ke penuntut umum. Sejumlah penyidik pada Subdit III Tipikor pada Ditreskrimsus Polda Lampung terlihat sudah standby di sekitar ruang Pidana Khusus [Pidsus] Kejaksaan Tinggi Lampung.

Kejaksaan Negeri [Kejari] Lambar menjadi bagian dari proses lanjutan penanganan kasus ini, terlebih pada sisi administrasi. Keterangan atas poin ini terlihat jelas ketika sejumlah insan adhyaksa dari Kejari Lambar berada di ruang Pidsus Kejaksaan Tinggi Lampung —tempat proses pelimpahan tahap II berjalan.

Dalam perjalanannya, pimpinan tertinggi di Kejari Lambar bernama Riyadi disebut-sebut menjadi jaksa sebagai penuntut umum [PU] atas kasus itu. Riyadi seorang Kajari itu kemudian disebut akan menjadi Ketua Tim dari PU yang akan menyidangkan kasus korupsi ini.

Tak ada yang aneh sebenarnya. Sesuai aturan UU, bahkan seorang Jaksa Agung pun boleh dan dimampukan untuk menjadi PU pada persidangan.

Namun demikian, pada kasus korupsi yang ditangani kepolisian di wilayah Lampung Timur, Kajari-nya sekalipun tidak turun untuk bersidang. Lazimnya yang muncul adalah Kepala Seksi [Kasi] Pidsus.

Lantas apa yang menjadi alasan Kajari Lambar bernama Riyadi mau menjadi Ketua Tim PU untuk kasus ini?

”Dasar hukumnya saya sebagai penuntut umum, ya memang punya kewenangan untuk menjadi […],” jawab Riyadi kepada reporter Suluh.co di markas Kejaksaan Tinggi Lampung.

“[Ditunjuk oleh pimpinan?] Enggak, saya memang […] administrasi kan di kejaksaan negeri memang,” sambungnya.

Riyadi memberikan penilaian dan tanggapan berkait dengan kasus korupsi yang sisi administrasinya berada di Kejari Lampung Timur, namun kajari-nya pun tidak menjadi PU. “Ya nggak apa-apa, itu kan kebijakan masing-masing,” tuturnya.

“Pertimbangannya karena memang saya mau sidang [sambil tertawa],” imbuhnya saat ditanya apa yang jadi pertimbangannya.

Riyadi mengatakan tidak ada pertimbangan khusus pada peristiwa tersebut. “Oh enggak, enggak. Saya mau sidang aja,” tuturnya.

Secara garis besar, ia menegaskan bahwa kepentingannya untuk menjadi PU di kasus tersebut adalah untuk melatih kepiawaiannya dalam beracara di ruang sidang bersama hakim dan pengacara.

“Karena saya memang sudah biasa sidang. Saya sudah bilang kepada kasi pidsus saya, ‘pak kasi pidsus, supaya melatih kemampuan, gitu ya. Karena memang saya sudah biasa,” ungkapnya.

Riyadi bahkan mengulas kisah masa lalunya yang dianggapnya berkorelasi dengan peristiwa ini.

Baca Juga:  Pemprov Gelar Sosialisasi Permendagri tentang Penyusunan APBD 2019

“Saya sebelum di sini, di Kajari Serang Bagian Timur saya juga sidang, begitu. Bagi saya, saya melihat ada ketua pengadilan itu kan, sudah jadi ketua pengadilan juga pun, dia tetap sidang. Saya mau mengimbangi itu aja. Nggak ada atensi khusus di kasus ini. Pokoknya [alasannya] cuman itu saja,” terangnya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung Andrie W Setiawan membeberkan apa yang menjadi esensi paling dasar dari seorang jaksa dalam proses penegakan hukum. Sekaligus, ia juga memaparkan contoh-contoh proses penegakan hukum pada tingkat persidangan.

“Itu memang merupakan kebijakan dari pimpinan, bahwa untuk kepala kejaksaan negeri, itu bisa turun langsung untuk memimpin persidangan. Sama hal ketika Kajari Bandar Lampung yang turun di sidang Syekh Ali Jaber.

Ini umum sebenarnya. Tidak ada urgensi apapun. Dan memang tugas jaksa adalah untuk sidang. Sama halnya seperti di pengadilan, sudah senior-senior dan pangkat-pangkat tinggi, tetap sidang,” terangnya kepada reporter Suluh.co.

Kedua tersangka pada kasus ini diketahui kemudian kembali ditahan pada tingkat penuntutan di Rutan Polda Lampung untuk 20 hari ke depan.

Baca Juga:  Warga Lampung Angkat Bicara Sikapi Jokowi Putuskan Vaksinasi Gratis

Keduanya disangka telah melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana badan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top