Modus

Kembali Mencuat, Oknum Kejari Lampung Utara Terima Aliran Dana

kemeja biru-Syahbudin selaku eks Kadis PUPR Lampung Utara/FS

BANDAR LAMPUNG – Fria Afris Pratama, salah seorang Kepala Seksi di Dinas PUPR Lampung Utara mengatakan dirinya mendapat perintah dari atasannya untuk memberikan uang kepada pegawai kejaksaan.

Atasan yang dimaksudnya adalah Kadis PUPR Lampung Utara, Syahbudin. Pemberian uang itu dimaksudkan Fria kepada Kasi Pidsus Kejari Lampung Utara, Van Barata Semenguk.

“Saya diperintahkan untuk beri uang kepada Kasi Pidsus Kejari Lampung Utara. Namanya Pak Van Barata,” jawabnya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiq Ibnugroho di hadapan majelis hakim yang diketuai Novian Saputra.

Fria adalah saksi dalam sidang terdakwa kasus korupsi Pemkab Lampung Utara atas nama Chandra Safari di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (13/1).

Baca Juga:  Tanda Terima Kasih AIM ke Mantan Wagub Lampung

Taufiq Ibnugroho bertanya tentang kapan waktu pemberian uang itu dan berapa nilainya. Fria mengatakan, nilai uang yang diberikannya adalah sebesar Rp15 juta. Pemberian itu dilakukan pada September tahun 2019.

“Tujuan pemberian uang itu saya tidak tahu, saya hanya ikut perintah Pak Syahbudin aja,” ungkapnya. Ia mengaku, baru kali pertama memberi uang kepada Van Barata Semenguk.

Taufiq Ibnugroho mencoba mengklarifikasi keterangan Fria kepada Syahbudin. Syahbudin membenarkannya. Kepada hakim, Syahbudin membeberkan alasan pemberian uang itu. “Itu hanya untuk uang pengamanan saja, yang mulia,” ujar Syahbudin.

Syahbudin menegaskan, pemberian uang itu dilaporkan terlebih dahulu kepada Bupati Lampung Utara non aktif Agung Ilmu Mangkunegara. Setelah laporan, Syahbudin mendapat petunjuk untuk ditindaklanjuti. “Kata bupati, ya selesaikan saja,” akunya.

Baca Juga:  Penyelenggara Pemilu Kecolongan, KPK Diminta Ikut Audit Dana Arinal-Nunik

Hakim bertanya lagi tentang apa dasar pemberian uang itu kepada Van Barata Semenguk. Menurut Syahbudin, jika tidak diberi uang, maka proses lelang proyek di Dinas PUPR Lampung Utara akan “diganggu”.

“Kalau tidak dikasih, maka sedikit-sedikit ada pegawai saya yang dipanggil dan diperiksa. Kalau tidak dikasih juga, nanti sama petugas dicari-cari kesalahan dari pegawai atau pekerjaan PU-PR. Maka saya kasih jatahnya,” tandasnya.(RDO/FS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top