Modus

Kejati Lampung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Benih Jagung

Andrie W Setiawan, Kasipenkum Kejati Lampung/NUS

Suluh.co – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, telah menetapkan tersangka dalam kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan benih jagung pada Direktorat Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, yang dialokasikan untuk Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

Kasus ini sendiri bermula dari adanya program pemerintah untuk mewujudkan swasembada jagung di Indonesia. Sehingga di tahun 2017 Kementerian Pertanian dan untuk itu pemerintah kabupaten dan kota mengajukan proposal kepada Kementerian Pertanian secara elektronik (E- Proposal).

Dari pengajuan tersebut kemudian Provinsi Lampung mendapatkan alokasi anggaran berkisar Rp140 miliar, dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI, mensyaratkan agar uang tersebut dipergunakan atau dibelanjakan untuk benih varietas hibrida (pabrikan) sebanyak 60 persen dari nilai anggaran dan benih varietas hibrida balitbangtan sebanyak 40 persen dari nilai anggaran tersebut.

Atas pelaksanaan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan diatas, kemudian PPK melaksanakan penandatanganan kontrak sebanyak 12 kontrak dalam lima tahapan kegiatan dengan jenis benih varietas yang diadakan sebanyak sembilan jenis benih varietas hibrida dan salah satu varietas yang diadakan adalah jenis benih varietas balitbang dengan merek BIMA 20 URI.

Baca Juga:  Diduga Selewengkan Anggaran, Tiga Mantan Pejabat Sekretariat DPRD Tulangbawang Jadi Tersangka

Dalam penunjukan penyedia varietas benih jagung balitbangtan, PPK kemudian menunjuk PT DAPI yang mengaku sebagai distributor yang ditunjuk oleh PT ESA untuk Provinsi Lampung dengan pelaksanaan kontrak sebanyak dua kali dengan nilai kontrak sebesar lebih kurang Rp15 miliar, yang dialokasikan untuk lebih kurang 26.000 hektare lahan tanam.

Dengan jumlah benih sebanyak 400 kilogram, yang tersebar di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Lampung Utara.

Andrie Wahyu Setiawan, Kasipenkum Kejati Lampung, menerangkan, dalam proses penyidikan diperoleh fakta bahwa PT DAPI tidak pernah mendapatkan dukungan dari produsen jenis benih BIMA 20 URI.

Melainkan proses yang terjadi didalam proses pengadaan hanya proses jual beli antara PT DAPI dengan PT ESA dan dalam mengadakan benih varietas penyedia yang ditunjuk dalam hal ini PT DAPI mengadakan sendiri (membeli dari pasar bebas).

“Sehingga kualitas daripada benih yang diadakan menjadi tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan (sertifikat kadaluarsa atau sertifikat tumpang tindih),” terang Andrie Wahyu Setiawan, Kamis (25/3).

Baca Juga:  LSM Kampud Laporkan Deposito APBD Lamsel Senilai Rp250 Miliar ke Kejati Lampung

Bahwa perkara ini berawal dari kegiatan penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyelidik pada Kejaksaan Agung dengan menggunakan sumber informasi awal yang tertuang dalam LHP BPK terhadap kegiatan pemeriksaan Kementerian Pertanian RI, dan dalam temuan tersebut tertuang adanya indikasi kerugian negara atas pekerjaan PT DAPI karena benih melebihi batas masa edar atau kadaluarsa dan benih tidak bersetifikat senilai lebih kurang Rp8 miliar.

Saat ini proses perhitungan kerugian keuangan negara sedang dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI.

“Saksi yang diperiksa sudah sebanyak 25 saksi dan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik adalah alat bukti saksi, ahli, surat dan petunjuk,” tegas Andrie Wahyu Setiawan.

Dalam perkara ini Kejaksaan Tinggi Lampung menetapkan tiga tersangka yaitu, EY, IMA dan HRR.

Terhadap diri yang bersangkutan disangkakan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU RI No.31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidair pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal 20 Tahun penjara.

Baca Juga:  Azis Syamsuddin dan Amin Santono Hadir Sidang Korupsi Lamteng?

Dikonfirmasi terpisah, Edi Yanto, mantan Kepala Dinas Perkebunan, mengaku belum mengetahui penetapan tersangka atas perkara tindak pidana korupsi pengadaan bantuan benih jagung.

“Belum tahu saya, baru dengar juga,” singkat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung ini, Kamis (25/3).

 

Reporter : SUL/HMS

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top