Modus

Kasus Korupsi di PUPR Lamsel, Syahroni Terima Rp300 Juta dari Direktur PT Prabu Sungai Andalas

Sidang lanjutan atas kasus fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lampung Selatan kembali di gelar dengan menghadirkan delapan orang saksi di Pengadilan Negeri Tanjung karang/WAN

Suluh.co – Sidang lanjutan atas kasus fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lampung Selatan kembali di gelar dengan menghadirkan delapan orang saksi di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung karang, Rabu (31/3).

Saksi tersebut antaranya, Ahmad Bastian selaku anggota DPD RI, Hartawan kontraktor CV Tajimarela, Saifullah Direktur CV Delima Jaya, Erwan Efendi Direktur PT Bumi Lampung Persada dan Tedi Arifat Komisaris Bumi Lampung Persada.

Kemudian, Gilang Ramadhan Direktur PT Prabu Sungai Andalas, Rusman Efendi Direktur PT Berkah Abadi dan Tulus Martin Direktur PT Aya Pujian.

Baca Juga:  Nunggak Pajak, Anak Perusahaan PT. Sugar Group Companies Berkilah Dengan Putusan MK

Dalam kesaksian Gilang kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Taufik Ibnugroho, menegaskan bahwa ia telah menyetorkan sejumlah uang senilai Rp300 juta di rumah Syahroni, yang ASN di PUPR Lampung Selatan pada tahun 2016 yang berada di Pramuka, Rajabasa, Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya, JPU kembali menanyakan soal PT Prabu Sungai Andalas kepadanya

“Itu perusahaan yang saya pinjam untuk mengikuti proyek di Lampung Selatan,” tutupnya

Sebelumnya, Syahroni dan mantan Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka, diduga diperintahkan mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan untuk mengumpulkan fee dari proyek-proyek di Dinas PUPR sebesar 21 persen dari anggaran proyek.

Baca Juga:  Agung Ajukan Peninjauan Kembali Soal Uang Pengganti Kerugian Negara

Dalam perkara ini, Hermansyah memerintahkan Syahroni untuk mengumpulkan uang yang kemudian diserahkan kepada Agus Bhakti Nugroho selaku staf ahli Zainudin sekaligus anggota DPRD Provinsi Lampung Selatan.

Total, terdapat sekira Rp72 miliar yang disetorkan Hermansyah dan Syahroni kepada Zainudin melalui Agus Bhakti Nugroho.

Atas perbuatannya, Syahroni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Reporter : Agung Kurniawan

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top