Modus

KAMPUD Laporkan Dugaan Korupsi Anggaran Setda Lamteng

KAMPUD Laporkan Dugaan Korupsi Anggaran Setda Lamteng/Istimewa

Suluh.co – Lembaga Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) telah melaporkan dugaan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2020 ke Kejari Lampung Tengah, Senin (27/9).

Ketua DPW KAMPUD, Seno Aji, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan secara resmi sejumlah dugaan KKN dalam realisasi belanja uang untuk diserahkan kepada masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah tersebut.

“Demi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, kami telah resmi melaporkan sejumlah dugaan KKN belanja uang untuk diserahkan kepada masyarakat pada Setda Kabupaten Lampung Tengah untuk dana operasional guru ngaji, marbot, modin, juru kunci makam, dan guru non formal lainnya sebesar Rp. 7.601.000.000,00 dari alokasi APBD tahun anggaran 2020,”kata Seno, melalui pers rilisnya.

Baca Juga:  Terbukti Korupsi Dana BOK Kapuskes Ogan Lima Dipenjara Satu Tahun

Untuk itu, sosok aktivis muda ini menjelaskan bahwa pihak pengguna anggaran (Sekretariat Daerah-red) dalam merealisasikan anggaran diduga terdapat upaya KKN melalui sejumlah modus.

“Bahwa diduga telah terjadi belanja uang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat secara fiktif, hal ini diperkuat dari data yang diperoleh menunjukan per 31 Desember 2020 dana operasional hanya ditransfer sebesar Rp4.578.050.000,00 kepada penerima, sedangkan sisanya sebesar Rp2.642.900.000,00 disinyalir tidak disalurkan,” ungkapnya.

Selain itu, Seno Aji yang dikenal sebagai sosok yang low profil ini menjelaskan bahwa pihaknya menduga juga terdapat data penerima dana operasional ganda.

“Berdasarkan surat keputusan (SK) penerima dana operasional menunjukan bahwa terdapat minimal 117 nama penerima dana operasional ganda, dan 363 penerima disinyalir belum menerima dana operasional tersebut,” urainya.

Baca Juga:  Pelayanan Publik Kabupaten Lamteng, Masuk Zona Merah

Selain itu, kata dia, sejumlah ketentuan yang dinilai dilanggar oleh pihak pengguna anggaran, dalam menyalurkan dana operasional untuk masyarakat.

“Atas dasar tersebut, pihak Sekretariat Daerah Lampung Tengah patut diduga tidak sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Perda Kabupaten Lampung Tengah nomor 9 tahun 2020 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, serta UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris DPW KAMPUD Agung Triyono , bahwa pihaknya meminta kepada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah untuk melakukan penegakan hukum terhadap persoalan tersebut.

“Kami menduga bahwa terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara/daerah, maka kami meminta pihak Kejari Lampung Tengah untuk mengusut tuntas indikasi KKN tersebut,” katanya.

Baca Juga:  Curi Sepeda Motor di Parkiran Rumah Sakit, Buruh Ditangkap Polisi

Sementara, ditempat yang berbeda, pihak Kejari Lampung Tengah melalui staf pada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), Cintia menyampaikan pihaknya akan segera meneruskan perihal aduan tersebut kepada pimpinannya.

“Baik Pak, segera kami teruskan kepada pimpinan,” tutupnya.

 

Sumber : SUL/RLS

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top