Modus

Kakam & Bendahara Sidokerto Kompak Korupsi

Dua oknum perangkat Desa Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, disidangkan dan didakwa telah melakukan korupsi dana kampung pada tahun anggaran 2015/Suluh/TIN

BANDAR LAMPUNG – Dua oknum perangkat Desa Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, disidangkan dan didakwa telah melakukan korupsi dana kampung pada tahun anggaran 2015 lalu.

Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang ini, terungkap ada pengadaan belanja pegawai yang fiktif.

Kedua orang oknum perangkat desa tersebut yakni, SB selaku bendahara dan SO selaku Kepala Kampung Desa Didokerto, diketahui menjabat pada tahun 2012 sampai 2018.

Dalam sidang lanjutan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Siti Insirah, sebanyak 8 orang saksi dihadirkan. Diantaranya terdapat ketua RT, kepala dusun dan 4 orang lainnya adalah saksi yang tercantum namanya di dalam kepengurusan Badan Permuswaratan Kampung (BPK).

Baca Juga:  Polsek Padang Cermin Amankan DPO Pencurian Tambak Udang di Tanggamus

Dari 4 orang saksi anggota BPK, didapati keterangan bahwa ke-4 orang saksi mengetahui bahwa nama mereka masuk di  kepengurusan organisasi tersebut.

Namun sejak 2015 hingga saat ini, ke-4 saksi belum pernah sama sekali bekerja atau pun menerima honor sebagai anggota BPK.

“Menyimpulkan bahwa pengadaan anggaran untuk organisasi kampung tersebut fiktif,” kata Hakim Ketua Siti Insirah, dalam persidangan, Jumat (3/1).

Diketahui dalam sidang sebelumnya, jaksa mendakwa keduanya perangkat desa ini telah melanggar pasal 2 ayat – 1 dan pasal 3, pasal 9 UU No 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 18 ayat 1 huruf b, UU No 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi  junto pasal 55 ayat – 1 ke – 1 KUHpidana.

Baca Juga:  Berkelahi Dengan Anak, Ibu Tiri Dituntut 8 Bulan Kurungan

Perkara ini bermula pada Maret 2015 lalu, saat Desa Sidokerto menerima kucuran dana untuk direalisasikan ke beberapa kegiatan pembangunan jalan desa dan lainnya. Sesuai dengan yang dianggarkan sebelumnya, diantaranya dianggarkan untuk penghasilan tetap dan tunjangan, operasional perkantoran, operasional RT/RW, pembangunan jalan telford, pembuatan jalan rabat beton dan pembangunan jembatan beton.

Dalam realisasinya, dari beberapa item penganggaran tersebut, didapati ketidaksesuaian realisasi anggaran dan didapati adanya mark up nota belanja yang dibuat oleh kedua terdakwa yang ditemukan oleh tim audit.

Sehingga mengakibatkan kerugian negara dengan total sebanyak Rp97.349.000. Sesuai dengan pasal yang disangkakan, keduanya oknum perangkat desa ini pun terancam untuk menjalani hukuman penjara paling lama selama 20 tahun dan denda paling banyak sebanyak Rp1 miliar.(TIN)

Baca Juga:  Rektor & Wakil II Universitas Lampung Digugat Rp50 Miliar
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top