Modus

Kadis PUPR Lamsel Atur Pemenang Lelang Proyek, Ada Nilai Pagu Rp950 Juta untuk Ketua DPR

Tampilan layar dari OHP yang dipamerkan KPK di dalam ruang sidang korupsi terdakwa Syahroni dan Hermansyah Hamidi. Yang dipamerkan itu adalah bagian dari barang bukti. Saat itu KPK ingin mengafirmasi ulang kepada saksi bernama Yudi Siswanto perihal pengaturan pemenang paket pekerjaan pada Dinas PU-PR Lampung Selatan yang dilakoninya atas perintah Syahroni. Foto: Ricardo Hutabarat

Suluh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK seyogyanya menjadwalkan pemeriksaan 5 orang saksi atas perkara korupsi terdakwa Hermansyah Hamidi dan Syahroni di PN Tipikor Tanjungkarang, Rabu, 3 Maret 2021.

Kedua terdakwa tadi, dulunya menjabat Kadis PU-PR Lampung Selatan pada masanya dan ditetapkan sebagai terdakwa atas hasil pengembangan perkara yang dilakukan KPK terhadap kasus mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan terdahulu.

Atas musyawarah yang dilakukan majelis hakim, pemeriksaan para saksi dilakukan secara terpisah. Dalil pemeriksaan tersebut ditegaskan majelis hakim; sesuai hukum acara.

Baca Juga:  Gegara Pulsa Rp10 Ribu, Seorang Pria Ngamuk dan Merobek Uang

Sebelum mengeluarkan hasil musyawarah itu. Identitas para saksi sudah terlebih dulu dibeberkan. Saksi pertama yang diperiksa di hadapan majelis hakim ialah Yudi Siswanto.

Lewat hasil dialog antara jaksa sebagai penuntut umum dari KPK, profil dari Yudi Siswanto dibeberkan. Ia adalah ASN yang sudah sejak tahun 2010 bertugas di Dinas PU-PR Lampung Sekarang.

Pada tahun 2016, Yudi Siswanto merupakan anak buah dari Oloan Sitanggang. Yudi kala itu adalah Kepala Seksi, dan Oloan adalah Kepala Bidang.

Setelahnya, Yudi Siswanto diangkat menjadi Kepala Bidang. Jabatan itu sampai kini masih diembannya. Dalam paparannya, Yudi Siswanto ternyata mengaku sudah mengetahui adanya pengaturan setiap paket proyek yang dilelang di Dinas PU-PR Lampung Selatan, sejak tahun 2016.

Segalanya menurut dia diatur oleh Syahroni, yang ia yakini adalah orang kepercayaan Zainudin Hasan; Bupati Lampung Selatan pada masa itu dan juga orang kepercayaan dari Hermansyah Hamidi; Kepala Dinas PU-PR Lampung Selatan pada masa itu.

Baca Juga:  Sebut Kampus UIN Raden Intan Tempat Maksiat dan Dilaporkan ke Polda Lampung, Andi Surya : Apa Salah Saya ?

Di dalam surat BAP miliknya, ia mengaku membantu setiap perintah Syahroni itu dan mendapat uang sebagai hasilnya kerjanya, senilai Rp22 juta. Uang itu diakuinya sudah dikembalikan ke rekening tampung KPK.

Ia mendengar, para rekanan atau kontraktor yang diatur untuk menang lelang paket proyek haruslah membayar fee 15 sampai 20 persen dari tiap nilai kontrak.

Saat ditugasi oleh Syahroni, ia mengaku mendapatkan daftar pemenang lelang proyek berikut dengan nomor milik kontraktor.

Saat mengulas daftar tersebut, jaksa sebagai penuntut umum dari KPK memamerkan bukti otentik atau dokumen yang dibahas tadi.

Saat dipamerkan lewat tampilan Over Head Projektor [OHP], terdapat nilai pagu senilai Rp950 juta atas pekerjaan Rehabilitasi Kantor Camat Rajabasa [Gedung Induk] berikut nama ‘KETUA DPR’. Hanya saja, atas kolom nomor telepon atas paket pekerjaan ini dituliskan kalimat ‘BELUM’.

Baca Juga:  Korupsi Meubelair, Kepala Disdikbud Pesibar Dituntut 18 Bulan Penjara

Menurut Yudi Siswanto, dokumen berisi daftar-daftar tersebut sedianya merupakan tugas dari Rudi Rozali. Ia menyebut, Rudi Rozali biasanya mencatat keterangan-keterangan tersebut dengan tulis tangan.

Yudi Siswanto juga mengaku merupakan bagian dari tim pengatur pemenang atas paket proyek di Dinas PU-PR Lampung Selatan. Sampai-sampai, ketika tim tersebut bekerja, Syahroni menyiapkan operasional hingga suatu tempat yang dikontrakkan. Segala modal atas operasional itu disediakan oleh Syahroni.

 

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top