Modus

Kades Kekiling Bantah Lakukan Pungli ke Warganya

Idham Husni, oknum Kepala Desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, lantaran dugaan pungli/TN/Suluh

BANDAR LAMPUNG – Idham Husni, oknum Kepala Desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, lantaran dugaan pungli yang dilakukannya terhadap warganya sendiri.

Jaksa mendakwa oknum kades ini didakwa telah bersalah meminta sejumlah uang, sebagai biaya untuk mempermudah pengurusan surat tanah yang berubah luas sesuai dengan perhitungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat pencairan ganti rugi lahan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Namun di hadapan majelis hakim, terdakwa membantah pernah adanya permintaan sejumlah uang tersebut ke warganya.

Baca Juga:  Amankan Pemudik, Polda Lampung Tindak Tegas Pelaku Begal

“Tapi saya tak menampik adanya pemberian sukarela dari warga sebagai ucapan tanda terimakasih,” kata Idham Husni, dalam persidangan, kemarin.

Dalam sidang kali ini pula, jaksa membacakan surat pernyataan seorang warga bernama Suli, yang menyatakan tidak pernah memberikan uang sepeserpun kepada terdakwa Idham dan dalam surat tersebut dirinya berucap bahwa ia menolak apa yang telah tertulis dalam BAP atas namanya.

Meskipun terdapat tandatangan diatas materai dalam surat pernyataan perubahan sikap tersebut, majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Ketua Syamsudin, menolak dan tidak memperdulikan fakta persidangan yang baru tersebut.

Diketahui, dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, terdakwa meminta uang dari besaran Rp2 juta, hingga Rp10 juta, sebagai imbalah dari tanda tangan dan cap di surat tanah warga yang diperbaharui.

Baca Juga:  Bersama BUMN, Pemprov Lampung Kejar Target Penyelesaian JTTS

Tak hanya dari surat tanah, terdakwa pun menerima sejumlah uang dari warga yang mendapatkan ganti rugi bangunan tobong bata dan ganti rugi tanam tumbuh, yang besaran totalnya hingga mencapai Rp100 juta.

Dan terdakwa pun  dijerat oleh jaksa menggunakan pasal 12 huruf e dan pasal 11  UU Nomor 20 tahun 2001, perubahan atas UU Nomor  31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun.(TN)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top