Modus

Jampidsus Tetapkan 8 Orang Tersangka di Kasus Korupsi  PT ASABRI

PT ASABRI/NET

Suluh.co –  Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, memeriksa 10 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada PT. ASABRI.

Saksi yang diperiksa hari ini, antara lain, ARD selaku Mantan Direktur Utama PT. Asabri; IWS selaku Kadiv Investasi PT. Asabri Juli 2012 hingga Januari 2017; AWD selaku Direktur Utama PT. Milenium Capital Management; BE selaku Mantan Direktur Keuangan PT. Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014; serta SW selaku Direktur Utama PT. Asabri (Persero) periode Maret 2016 hingga Juli 2020.

Lalu, HS selaku Direktur PT. Asabri (Persero) periode 2013 hingga 2014 dan 2015 hingga 2019; EHP selaku Direktur Utama PT. Insight Investment Management; FF selaku Direktur Utama PT. Mega Capital Investama; AH selaku Direktur Utama PT. Lautandhana Investment Management; dan LP selaku Direktur Utama PT. Prima Jaringan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum, pada Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, mengatakan, dari 10 orang yang diperiksa sebagai saksi pada Senin (1/2), enam diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni ARD, SW, BE, HS, IWS dan LP.

“Para tersangka ini langsung dilakukan penahanan di Rutan Kelas I Jambe Tigaraksa, Tangerang. Penahanan para tersangka tersebut untuk waktu selama 20 hari terhitung Senin 1 Februari sampai 20 Februari 2021,” papar Leonard Eben Ezer Simanjuntak.

Baca Juga:  2 Pelaku Kabur, Security Perumahan Untung Gagalkan Curanmor

Sementara itu dua orang tersangka lainnya, yaitu BTS selaku Direktur PT. Hanson Internasional dan HH selaku Direktur PT. Trada Alam Minera dan Direktur PT. Maxima Integra, karena berstatus sebagai terdakwa dalam perkara yang lain tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain).

Duduk perkara atau kasus posisi tindak pidana yang disangkakan adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2012 hingga 2019 Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kadiv Investasi PT. ASABRI bersama-sama telah melakukan kesepakatan dengan pihak di luar PT. ASABRI yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun MI (Manajer Investasi).

Yaitu HH, BTS, dan LP, untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT. ASABRI dengan saham-saham milik HH, BTS, dan LP dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi, dengan tujuan agar kinerja portofolio PT. ASABRI terlihat seolah-olah baik.

Setelah saham-saham tersebut menjadi milik PT. ASABRI, kemudian saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh pihak HH, BTS, dan LP berdasarkan kesepakatan bersama dengan Direksi PT. ASABRI, sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan likuid, padahal transaksi-transaksi yang dilakukan hanya transaksi semu dan menguntungkan pihak HH, BTS dan LP serta merugikan investasi atau keuangan PT. ASABRI, karena PT. ASABRI menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga dibawah harga perolehan saham-saham tersebut.

Baca Juga:  Dalami Kasus Korupsi di Lampung Tengah, KPK Tahan Bos PT Sorento Nusantara

Untuk menghindari kerugian investasi PT. ASABRI, maka saham-saham yang telah dijual dibawah harga perolehan, ditransaksikan (dibeli) kembali dengan nomine HH, BTS dan LP serta ditransaksikan (dibeli) kembali oleh PT. ASABRI melalui underlying Reksadana yang dikelola oleh MI yang dikendalikan oleh HH dan BT.

Seluruh kegiatan investasi PT. ASABRI pada kurun waktu 2012 sampai dengan 2019 tidak dikendalikan oleh PT. ASABRI, namun seluruhnya dikendalikan oleh HH, BTS dan LP. Kerugian keuangan negara sedang dihitung oleh BPK dan untuk sementara sebesar Rp23.739.936.916.742,58.

Pasal sangkaan yang diterapkan terhadap para tersangka yakni, Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca Juga:  KPK : Dugaan Gratifikasi KPU dan Bawaslu Lampung Ranah Kepolisian

Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Diketahui, pemeriksaan saksi, penetapan tersangka dan penahanan tersangka dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19.

Antara lain dengan memperhatikan jarak aman antara saksi diperiksa dengan penyidik yang telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap serta bagi saksi wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan.

 

Reporter : SUL/HMS

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top