Nasional

Ini Capaian Kinerja Kejaksaan Tahun 2020

Kepala Pusat Penerangan Hukum, Leonard Eben Ezer Simanjuntak/Istimewa

Suluh.co – Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Kejaksaan RI secara virtual dari Istana Merdeka Jakarta, Senin (14/12).

Rapat Kerja Kejaksaan RI ini diikuti oleh 4.368 pejabat Kejaksaan seluruh Indonesia.

Presiden Jokowi, menyampaikan bahwa Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakan hukum, dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta dalam mengawal kesuksesan pembangunan nasional.

“Kiprah Kejaksaan adalah wajah pemerintah dan wajah kepastian hukum Indonesia dimata rakyat dan dimata internasional, tanpa kejaksaan yang bersih dan dipercaya, satu pondasi penting pembangunan nasional akan rapuh,” kata Presiden.

Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum harus terus ditingkatkan, integritas dan profesional jaksa adalah keharusan.

Pengawasan dan penegakan disiplin internal harus terus diperkuat Kejaksaan harus bersih dan Kejaksaan harus dapat jadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

“Pebenahan dari hulu sampai hilir di internal Kejaksaan dan dalam relasinya dengan lembaga penegak hukum lain harus terus diefektifkan,” jelas Presiden.

Rekruitmen dan promosi harus dilakukan secara meritrokasi, transparan dan terbuka. Integritas jaksa, wawasan kebangsaan serta kesiapan menghadapi permasalahan hukum harus diutamakan.

Oleh sebab itu rekrutmen SDM Kejaksaan yang relevan dengan revolusi 4.0 juga harus diberikan prioritas dan prioritaskan.

Sistem kerja yang efesian, sistem kerja yang transparan harus terus diupayakan, cara-cara manual yang lamban dan yang rentan korupsi harus ditinggalkan.

“Saya mengapresiasi, saya menghargai pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi yang dikembangkan Kejaksaan Agung,” puji Presiden.

“Ini bagus apalagi telah disergikan dengan Kemenpolhukan, kepolisian, lapas serta pengadilan,” tambahnya.

Tetapi yang penting data-data dan tekthnologi harus terus diupdate dan harus tarus diperbaharui.

Pada saat yang sama pengawasan intenal harus diefektifkan agar SDM Kejaksaan bertindak profesional.

Penanganan perkara harus diarahkan untuk mengoreksi kesalahan pelaku, untuk memperbaiki pelaku, untuk memulihkan korban kejahatan.

Penanganan korupsi juga harus bisa meningkatan pengembalian asset negara dan bisa mencegah korupsi berikutnya. Sebagai pemegang kuasa pemerintah Kejaksaan harus bekerja keras membela kepentingan negara, menyelamatan aset-aset negara.

Namun penegakan hukum juga jangan menimbulkan ketakutan yang menghambat percepatan dan yang menghambat inovasi. Pengawasan harus diarahkan untuk mempercepat pembangunan nasional apalagi yang menyangkut penggunaan APBN yang harus dibelanjakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan raktat dan membawa negara kita keluar dari krisis kesehatan, krisies ekonomi.

Baca Juga:  PEN jadi Salah Satu Upaya Pemulihan Pembangunan Pasca Pandemi  

Selain komitmen diatas, komitmen penuntasan pelanggaran HAM masa lalu harus terus dilanjutkan.

Kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaraa HAM masa lalu, kemajuan konkrit dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu perlu segera terlihat.

Kerjasama dengan pihak-pihak terkait terutama dengan Komnas HAM perlu untuk diefektifkan, antipasti terhadap masa depan harus terus ditingkat Kejaksaan harus melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan kedepan.

“Kejaksaan harus menjadi bagian untuk mencegah dan menangkal kejahatan terhadap keamanan negara seperti terorisme, pencucian uang dan perdagangan orang serta kejatahan lain yang berdampak pada perekomomian negara,” jelas Presiden.

Sementara itu Jaksa Agung RI dalam laporannya kepada Presiden menyampaikan bahwa Rapat Kerja Kejaksaan RI ini merupakan forum untuk mengevaluasi atas pelaksanaan kinerja Kejaksaan di tahun 2020.

Selain itu, merumuskan arah kebijakan strategis Kejaksaan di tahun 2021.

Hasil evaluasi dan rekomendasi yang diputuskan, akan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam rangka mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan, sehingga tercapai target kinerja yang diharapkan.

“Rapat Kerja kali ini merupakan ajang konsolidasi segenap jajaran Kejaksaan RI untuk mendesain dan mewujudkan corak penegakan hukum yang tepat,” ujar Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

“Sehingga mampu berkontribusi positif bagi keberhasilan akselerasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional,” tambahnya.

Ia berharap Rapat Kerja yang mengangkat tema “Komitmen Kejaksaan Menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional” ini akan menghasilkan rekomendasi yang mendukung dan selaras dengan visi, misi, serta arah kebijakan Presiden RI dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, guna memulihkan kembali perekonomian Indonesia yang terdampak akibat Covid-19.

Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020 ini dilaksanakan secara virtual, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan pandemi Covid-19 yang diikuti oleh sebanyak 4.386 warga Adhyaksa di seluruh Indonesia.

Jumlah peserta Rapat Kerja tahun ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya dengan jumlah yang mencapai 4.000 lebih yang terdiri dari pejabat struktural eselon I, II, III, dan IV pada segenap satuan kerja baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Pada kesempatan ini Jaksa Agung RI juga menyampaikan beberapa capaian kinerja Kejaksaan Tahun 2020, antara lain :

1. Bidang Pembinaan

Sebagai upaya untuk membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, Kejaksaan RI telah berhasil membentuk Assessment Centre dengan kegiatan antara lain Seleksi Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Berkualifikasi Pemantapan yang dilakukan secara terbuka.

Baca Juga:  Lakalalin Angkutan Lebaran 2019 Turun Signifikan, Menhub Apresiasi

Selain itu, dalam rangka pemanfaatan aset, Kejaksaan telah berhasil melakukan melakukan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti dan denda sebesar Rp.149.145.100.000,- dan 51 bidang tanah.

2. Bidang Intelijen

Di tahun 2020 jajaran Kejaksaan RI telah berhasil melaksanakan Pengamanan Pembangunan Strategis dengan total pagu anggaran sebesar kurang lebih Rp.289.760.719.614.336.

Dalam rangka mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha, Kejaksaan RI telah membentuk Satuan Tugas Pengamanan Investasi Kejaksaan RI dan saat ini terdapat Rp.26.309.825.850.000, nilai investasi yang telah difasilitasi.

Selain itu, melalui program Tabur 3.1.1 (Tangkap buronan), Kejaksaan RI telah berhasil menangkap 146 (seratus empat puluh enam) orang buronan.

3. Bidang Tindak Pidana Khusus

Dalam rangka optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan RI telah melakukan penindakan terhadap perkara yang memiliki nilai kerugian besar (big fish), korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bersentuhan dengan sektor penerimaan negara, dan sekaligus menginisiasi penindakan tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara.

Sebagai bentuk optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara, sepanjang tahun 2020, Kejaksaan RI berhasil menyelamatkan keuangan negara kurang lebih sebesar Rp19.240.651.421.350,80
• USD $ 76.737,42
• SED $ 71.532,30
• EURO 80,00
• GBP 305
Dan telah berkontribusi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp346.1 miliar.

4. Bidang Tindak Pidana Umum

Dalam upaya mewujudkan keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, Kejaksaan RI telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Saat ini terdapat 107 (seratus tujuh) perkara yang berhasil diselesaikan dan dihentikan penuntutannya dengan mengedepankan keadilan restoratif.

Penyelesaian perkara pada tingkat pemeriksaan di pengadilan dengan cara sidang online sebanyak 73.115 persidangan selama masa pandemic Covid-19.

5. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Kejaksaan RI telah melakukan pendampingan hukum keperdataan pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat dan refocusing anggaran dengan total senilai Rp38,7 triliun dan pendampingan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan total senilai Rp68,2 triliun.

Selain itu, Bidang Perdata dan Tata Usaha juga telah berhasil melaksanakan penyelamatan keuangan negara antara lain :
• Rp.239.587.848.205.645,
• USD $ 11.839.755,00
serta berhasil melaksanakan pemulihan keuangan negara sebesar
• Rp11.134.775.626.380,00
• USD $ 406.306,00
Repatriasi dalam rangka pemulihan Aset Rp Rp252.767.750.833.
Penelusuran asset Rp3,5 Triliun pada 54 (limapuluh empat) negara ;

Baca Juga:  Kiprah Kejaksaan jadi Wajah Pemerintah

Pemanfaatan Aset khususnya dalam Pendampingan Pemulihan Aset Rp 179.536.000.000.

6. Bidang Pengawasan

Untuk menciptakan pengawasan yang kuat dalam rangka meningkatan Kinerja Kejaksaan RI, jajaran Bidang Pengawasan berhasil memberlakukan Whistle-Blowing System sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum (Whistle Blowing System) di Kejaksaan Republik Indonesia;

Selain itu, Terhadap total 524 laporan pengaduan telah dilakukan penyelesaian sebanyak 317 laporan pengaduan dan dilakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap 130 Pegawai Kejaksaan.

7. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembentukan sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan RI. terkait dengan pemenuhan kekurangan Jaksa yang berkualitas di tengah pandemi Covid-19, Badiklat Kejaksaan telah berhasil melaksanakan Pendidikan Pembentukan dan Pelatihan Jaksa (PPPJ) Angkatan 77 (LXXVII) Tahun 2020 secara virtual dengan jumlah 400 (empat ratus) peserta.

Selain itu, untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan para jaksa dalam penanganan perkara, Badiklat Kejaksaan RI telah bekerjasama dengan organisasi internasional antara lain International Organization for Migration (IOM) dan Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT) untuk menggelar pendidikan dan pelatihan penanganan tindak pidana.

Pokok-pokok arahan tersebut akan dibahas dan dijabarkan dalam rapat-rapat komisi, antara lain Komisi Bidang Pembinaan, Komisi Bidang Intelijen, Komisi Bidang Tindak Pidana Umum, Komisi Bidang Tindak Pidana Khusus, Komisi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Komisi Bidang Pengawasan, Komisi Bidang Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, dan Komisi Gabungan Lintas Bidang, dimana sebelumnya akam disampaikan pengarahan Jaksa Agung RI., Wakil Jaksa Agung RI dan Para Jaksa Agung Muda, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi hasil Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.(SUL/HMS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top