Bandar Lampung

Hey Kepala Daerah yang Menang Pilkada! KPK Harap Kalian Jangan Cari Keuntungan Pribadi Ya

Poster digital Hakordia 2019 bertema raya “Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju”. | kpk.go.id

Suluh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] memberikan peringatan yang dimaksudkan sebagai bagian dari pencegahan terhadap perilaku koruptif. Peringatan ini lebih ditujukan kepada kepala daerah yang memenangi kontestasi Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020 kemarin.

“KPK berharap kepala daerah terpilih adalah para pemimpin yang berintegritas yang akan menjalankan pemerintahannya dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi,” ungkap Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati dalam keterangan tertulis yang diterima Suluh.co, Kamis, 10 Desember 2020.

KPK sejatinya tidak menginginkan pejabat publik yang dipilih melalui proses politik tersebut kemudian memanfaatkan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Sebaliknya, KPK berharap kepala daerah terpilih akan menggunakan kewenangannya untuk menentukan kebijakan publik yang ditujukan untuk kepentingan rakyat demi kesejahteraan rakyat.

Baca Juga:  Gubernur Ridho dan Wali Kota Herman HN Kompak Santuni Anak Yatim dan Duafa

“Hal ini sudah kami ingatkan dalam serangkaian kegiatan webinar pembekalan bagi peserta dan penyelenggara pilkada di 270 daerah. Melalui kegiatan tersebut, KPK memberikan pemahaman kepada khususnya calon kepala daerah tentang persoalan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan bersih dari korupsi,” jelas Ipi.

Melalui program Pilkada Berintegritas tersebut, KPK juga telah menyampaikan potensi korupsi dan titik-titik rawan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk sejumlah kasus kepala daerah yang ditangani KPK. Harapannya, calon kepala daerah dapat menghindari risiko korupsi setelah terpilih dan menjabat.

Berdasarkan pengalaman KPK dalam menangani tindak pidana korupsi, setidaknya terdapat lima modus korupsi kepala daerah, yaitu:

a. Intervensi dalam kegiatan belanja daerah mulai dari pengadaan barang dan Jasa; penempatan dan pengelolaan kas daerah; pelaksanaan hibah dan bantuan sosial (bansos); pengelolaan aset; hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga;

Baca Juga:  Dewan Dakwah Latih Ratusan Khotib di Lampung Untuk Merekatkan Umat

b. Intervensi dalam penerimaan daerah mulai dari pajak daerah dan retribusi; pendapatan daerah dari pusat; sampai kerja sama dengan pihak lain;

c. Intervensi dalam perizinan mulai dari pemberian rekomendasi; penerbitan perizinan; sampai pemerasan;

d. Benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa; rotasi, mutasi, promosi, dan rangkap jabatan; serta

e. Penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan.

Ipi menambahkan, KPK berharap modus-modus korupsi tersebut tidak lagi dilakukan. Sebagai upaya pencegahan, KPK akan mengawal implementasi komitmen kepala daerah terpilih dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan delapan area intervensi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top