Bandar Lampung

Herman HN Kecam Pembuang Limbah Medis, Pihak RS Sebut Sudah Patuhi Aturan

Sejumlah limbah medis yang ditemukan di TPA Bakung, Kota Bandar Lampung/TOM

Suluh.co – Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, mengecam aktor yang mendalangi pembuangan limbah medis di TPA Bakung, baru-baru ini.

Mengingat proses pemusnahan bahan beracun dan berbahaya ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku tentang lingkungan hidup.

Untuk itu dia bersama pihak terkait akan melakukan pengusutan serta bakal menerapkan sanksi peringatan hingga penutupan tempat usaha.

“Kita tegur pihak rumah sakit dan perusahaan yang terlibat. Namun, jika terus berulang maka akan di tutup,” tegas Herman HN, Selasa (16/2).

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, mengatakan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu ke Komisi V. Namun, Komisi V akan tetap turun langsung ke TPA Bakung yang dicemari oleh limbah B3.

Baca Juga:  Dinkes Kota Bandar Lampung Sasar Imunisasi Campak dan Rubella ke Sekolah

“Dalam waktu dekat ini Komisi V, akan mengajukan ke ketua komisi untuk segera diadakan rapat dengar pendapat bersama dinas kesehatan dan pihak-pihak terkait,” tegas Yanuar, Selasa (16/2).

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung, Sahriwansyah, mengatakan, pihak rumah sakit telah memiliki kesepakatan dengan pemerintah setempat untuk mengelola limbah B3 dengan cara dilebur.

“Atas temuan ini, DLH akan melayangkan surat teguran kepada pihak rumah sakit,” katanya, Selasa (16/2).

Sahriwansyah menambahkan, sampai saat ini limbah medis dikelola dan dimusnahkan di Provinsi Banten bekerjasama dengan pihak ketiga.

Sementara, Kasubag Kesehatan Lingkungan RS Urip Sumaharjo, Mira Firda Sari, membantah bahwa temuan limbah medis tersebut milik rumah sakit.

Baca Juga:  Ruangan Khusus VIP Bandara Radin Inten II, Jadi Faktor Keselamatan Dan Keamanan Pengguna

“Apa yang dilakukan oleh pihak RS Urip telah benar adanya. Adapun dalih yang dikatakan yakni pihak rumah sakit boleh membuang sampah medis di TPA umum meski dalam aturan pemerintah maupun undang undang itu tidak dibenarkan,” tegasnya.

 

Reporter : Tommy Saputra

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top