Daerah

Hari ini, BPK Mulai Lakukan Pemeriksaan LKPD 2020

BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, mengikuti entry meeting secara daring, dalam rangka pemeriksaan LKPD 2020/Istimewa

Suluh.co – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung dan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, mengikuti entry meeting secara daring, dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Andri Yogama, mengatakan, nantinya pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK akan dilaksanakan dalam dua periode waktu.

Dia menyatakan, selama 30 sampai 35 hari kedepan pihaknya akan melakukan pemeriksaan rinci sebelum terbitnya LKPD.

“Insya Allah, akan dimulai hari ini. Nanti secara teknis para ketua tim akan menghubungi bapak ibu secara terpisah,” ungkap Andri, Rabu (27/1).

Baca Juga:  Proses Lelang Tahap Dua Proyek Pemkab Tuba Dibuka Awal Juli

Ia meminta pemeriksaan dilakukan secara offline tetapi bisa dijuga online tergantung kondisi pandemi saat ini.

Untuk itu, dirinya meminta para kepala daerah menunjuk liaison officer (juru bicara) yang kompeten untuk mendampingi BPK dalam melakukan pemeriksaan.

“Kami akan berkunjung secara offline, tetapi apabila ada perkembangan situasi di lapangan yang dapat mempengaruhi kesehatan tim audit, maka pemeriksaan akan dilakukan secara online,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Andri juga mengingakan kepada para kepala daerah untuk secara bersama menjaga agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan kondusif dan lancar, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

“Jadi, jika ada tawaran untuk mempertahankan atau meningkatkan opini dari internal atau pihak lain, tolong diabaikan. Karena opini ini merupakan hasil kerja keras dari bapak ibu sekalian. Bukan dari orang lain atau pihak lain,” kata Andri.

Baca Juga:  Kita Creative Bongkar Misteri Sulam Lampung

Andri juga meminta para kepala daerah untuk tidak memberikan imbalan kepada tim yang melakukan pemeriksaan di masing-masing pemerintah daerah setempat.

“Kami berharap bapak ibu tidak menawarkan apapun kepada tim kami. Karena mereka akan menerima sanksi, bukan hanya satu tetapi dua. Pertama pelanggaran kode etik dan hukuman disiplin PNS. Kami hanya menilai, apapun nilainya itu hasil kerja keras dari bapak ibu,” tandasnya.

Untuk diketahui,  Pemerintah Kabupaten Pesawaran di bawah pimpinan Dendi Ramadhona berhasil mendapat predikat Wajar Tanpa Kecuali (WTP)  secara berturut sebanyak empat kali.

 

Reporter : Deni Wahyu PS

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top