Bandar Lampung

Harapan untuk KPK di 2021: Realisasikan Perpres soal Ambil Alih Kasus Korupsi di Lampung

Ketua KPK Firli Bahuri Incar Cukong Cakada Lampung
Ketua KPK Firli Bahuri Incar Cukong Cakada Lampung

Ketua KPK Firli Bahuri. Foto: Istimewa.

Suluh.co – Presiden Jokowi menerbitkan dan menandatangani Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 20 Oktober 2020 kemarin,

Atas perpres ini, Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] cukup dimungkinkan untuk mengambil alih kasus korupsi dari Mabes Polri maupun Kejaksaan Agung.

“Berdasarkan hasil supervisi terhadap perkara yang sedang ditangani oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia,” demikian bunyi pasal 9 ayat 1 dalam perpres itu.

Dalam pelaksanaan pengambilalihan kasus, secara teknis KPK diharuskan dan perlu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kapolri selaku pimpinan Polri atau Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan.

Sebenarnya bukan cuma atas perpres ini saja KPK mampu melakukan take over penanganan perkara korupsi. Dalam Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019 disebut bahwa KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Dua ‘peralatan’ di atas menjadi dasar untuk menginginkan adanya andil KPK di Lampung pada tahun 2021 mendatang berkait dengan penanganan perkara korupsi di Lampung. Yang diharapkan adalah adanya perubahan.

Baca Juga:  Pemkab Lamsel MoU dengan Kejaksaan Tentang Penanganan Masalah Hukum

Keinginan atas perubahan ini sebenarnya sudah datang dari KPK itu sendiri. Hasrat itu mengemuka lewat Ketua KPK Firli Bahuri ketika melakukan lawatannya ke markas Polda Lampung.

Ia menyampaikan KPK membuka peluang bantuan kepada penegak hukum di Lampung ketika menangani perkara korupsi. Spesifikasi bantuan itu datang dari hasil evaluasi yang dilakukan KPK: ada kendala biaya untuk menghadirkan ahli.

“Ada beberapa kendala terkait dengan perhitungan kerugian negara dan kemudian juga beberapa terkait dengan kepentingan ahli, baik perhitungan kerugian negara maupun ahli di bidang konstruksi,” jelas Firli Bahuri kala itu. “KPK memberikan peluang untuk memberikan bantuan termasuk juga biaya terkait dengan kehadiran ahli,” ujar Firli Bahuri, 7 Agustus 2020 lalu.

KPK mempunya rekam jejak dalam penanganan kasus korupsi di Lampung. Khususnya koordinasi dan supervisi penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi Lampung. Beberapa kasus yang disupervisi KPK kini sedang dalam proses persidangan. Yakni perkara yang melibatkan PT Topcars Indonesia.

Baca Juga:  Dalami Aset Zainudin Hasan, 7 Orang Saksi Kembali Diperiksa KPK

Kasus ini misalnya sudah disupervisi sebanyak 8 kali, sejak diawali penyelidikannya pada 2017. Kasus lainnya adalah penangkapan buronan Sugiharto Wiharjo alias Alay.

Pada beberapa kasus, masih ada penanganan perkara korupsi di markas adhyaksa wilayah Lampung ini yang belum berjalan mulus. Misalnya, penanganan kasus sangkaan korupsi dana web desa di Pemda Lampung Timur.

Ada hal lagi, berkait dengan pelarian Satono, seorang terpidana atas kasus korupsi yang sampai kini belum ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Memang menurut Jaksa Agung ST Burhanudin, anak buahnya selalu serius mencari Satono. Kendati sampai sekarang belum juga ditangkap.

Dimintai tanggapannya, Ketua Presidium Persatuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia [PERMAKI] Mustofa Ali menyatakan gambaran-gambaran penanganan kasus korupsi sedikit banyaknya pasti telah dipantau oleh KPK. Sehingga tidak heran, bila ada keinginan kepada KPK untuk mencoba memberikan perhatian.

“Jadi begini, KPK sudah pasti memantau perjalanan-perjalanan perkara di sini. Sekarang kan sudah ada aturan-aturan baru yang memungkinkan KPK untuk ambil alih kasus.

Nah kita harap ada realisasi dari aturan itu, minimal di 2021 nanti. Supaya apa? Kan gitu. Supaya harapan publik tetap awet dan membekas bahwa masih ada KPK yang bisa bantu tangani korupsi. Itu saja poin dari saya,” ujar Mustofa Ali saat dihubungi reporter Suluh.co, Rabu, 30 Desember 2020.

Baca Juga:  Mingrum Gumay Nilai Pilgub 2018 Lalu Ciderai Demokrasi Kerakyatan

Tak salah pula kata Mustofa Ali bila KPK menjalankan apa yang ada di dalam perpres tersebut. Sebab jika dijalankan, maka akan ada catatan bagi KPK, bahwa lembaga antirasuah itu sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi. “Ya logisnya begitu. Kan itu diterbitkan Presiden berdasarkan kesepakatan. Dengan dijalankan KPK, artinya KPK satu frekuensi dengan keinginan pak Presiden,” tambahnya.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top