Bandar Lampung

Harapan KPK Dianggap Mengada-ada, Emangnya Mustafa Sedang Jatuh Sakit?

Harapan KPK Dianggap Mengada-ada, Emangnya Mustafa Sedang Jatuh Sakit?
Harapan KPK Dianggap Mengada-ada, Emangnya Mustafa Sedang Jatuh Sakit?

Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa (tengah) saat memamerkan jarinya pertanda ia punya nomor urut ke-4 ketika mencalonkan diri untuk kontestasi Pilgub Lampung 2018 silam. Foto: Istimewa.

Suluh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] berencana melimpahkan berkas perkara eks Bupati Lampung Tengah Mustafa atas kasus korupsi sangkaan menerima suap Rp95 miliar, Senin mendatang, 11 Januari 2020.

Afirmasi ini diutarakan KPK lewat Taufiq Ibnugroho seorang jaksa sebagai penuntut umum yang akan melakukan pelaksanaan kegiatan tadi.

“Rencana, besok Senin tanggal 11 Januari 2021, KPK akan melimpahkan perkara Mustafa ke PN Tipikor Tanjung Karang,” ungkapnya, Minggu, 10 Januari 2021.

Sebelumnya, KPK menyampaikan harapan bahwa, jika diperkenankan, Mustafa nantinya diproyeksi untuk menjalani proses persidangan dari Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.

Alasan KPK didasarkan pada konteks mencegah penyebaran Covid-19. Uraian atas harapan ini disampaikan KPK secara deklaratif lewat Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri baru-baru ini.

Harapan KPK ini mendapat respons, yang kemudian harapan tersebut dianggap terlalu mengada-ada oleh Ketua Presidium Persatuan Masyarakat Anti Korupsi [PERMAKI] Mustofa Ali.

Kepada Suluh.co, Mustofa Ali mengatakan bahwa tidak keliru kemudian bila publik menilai KPK sedang menyampaikan alasan-alasan yang tidak konkret.

Sebab dalam perjalanannya, isu Covid-19 acapkali ditunggangi dan dijadikan alasan. “Kita juga ingin kejelasan atas alasan KPK kemarin. Sejauh ini, kita tidak dapat informasi lengkap mengenai apa yang dimaksud dengan menghentikan penyebaran Covid-19? Apakah karena terdakwa tersebut sedang jatuh sakit?” imbuh Mustofa, Minggu, 11 Januari 2021.

Mustofa Ali mengatakan, baru-baru ini ada peristiwa dalam proses penegakan hukum di Kejaksaan Tinggi Lampung, yang salah satu tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi mencatut Covid-19 menjadi alasan ketidakhadirannya.

“Padahal tidak demikian, yang bersangkutan tidak benar-benar Covid-19. Jadi kita melihat, Covid-19 atau apapun yang berkenaan dengan pandemi ini, kerap dijadikan alasan. Sekarang kita mau tanya ke KPK, jangan-jangan terdakwa itu kita duga sedang terpapar pandemi sehingga mengharuskan sidang secara online?” tanya Mustofa lagi.

Mustofa tak ingin kalah dengan KPK. Ia juga turut menyampaikan harapannya, yaitu berharap PN Tipikor Tanjungkarang lebih jujur memberikan keputusan.

“Kan gini, kita harap pengadilan lebih realistis melihat kondisi. Kondisi hari ini misalnya, apakah sisi koneksi internet untuk melaksanakan sidang secara online sudah lancar? Kita tahu, sidang-sidang online yang berjalan, yang bertempat masih dalam satu wilayah Lampung ini saja, signal terkadang putus. Konon lagi kalau online dari Lampung ke LP Sukamiskin.

Ini sidang atas kasus korupsi, kasus yang secara pembuktian hukum harus terang. Yang jika ingin dibuktikan, bukti-bukti itu bahkan harus lebih terang daripada cahaya. Bagaimana mungkin bisa terang bila akses komunikasi tidak lancar? Ini harus dipertimbangkan juga,” tegasnya.

Reporter Suluh.co melakukan permintaan tanggapan kepada kuasa hukum atas adanya anggapan perihal dugaan Mustafa terpapar Covid-19.

Muhammad Yunus mengatakan sejauh ini yang ia ketahui hanya sebatas bahwa proses pelimpahan akan berlangsung Senin besok. Atas pelaksanaan proses persidangan kata Yunus, ia serahkan kepada PN Tipikor Tanjungkarang.

“Saya belum dapat informasi terbaru atas kondisi kesehatan beliau. Perihal sidang online, itu kewenangan PN Tipikor Tanjungkarang,” tutur dia, Minggu, 11 Januari 2021.

Pada kasus ini, Mustafa diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamteng Tahun Anggaran 2018.

Mustafa diduga menerima hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lamteng. Ia diduga menerima fee dari proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga tadi dengan kisaran fee sebesar 10%—20% dari nilai proyek.

KPK menyatakan total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa sebesar Rp95 miliar. Mustafa diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK.

Adapun nilai Rp95 miliar tersebut diperoleh Mustafa dari kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dengan rincian Rp58,6 miliar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan, dan sebesar Rp36,4 miliar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.

Atas perbuatannya, Mustafa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top