Bandar Lampung

Harapan dan Sindiran ke KPK di Balik Korupsi Pajak Minerba yang Ditangani Kejati Lampung

Harapan dan Sindiran ke KPK di Balik Korupsi PAD Pemda Lamsel yang Ditangani Kejati Lampung
Harapan dan Sindiran ke KPK di Balik Korupsi PAD Pemda Lamsel yang Ditangani Kejati Lampung

Ilustrasi.

Suluh.co – Kejaksaan Tinggi [Kejati] Lampung menetapkan 3 orang tersangka dan langsung melakukan penahanan atas sangkaan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor], 22 Desember 2020 kemarin.

Penetapan status hukum ini dilatarbelakangi atas adanya sangkaan penyidik, bahwa perbuatan para tersangka ini telah menyebabkan Pemda Lampung Selatan [Lamsel] merugi senilai Rp 2 miliar -kurang lebih.

Mereka yang ditahan dan menjadi tersangka adalah Mr [pejabat eselon IV]; Ef [ASN]; dan SM [TKS atau honorer].

Penyidik pada bidang Pidana Khusus [Pidsus] menyangka ketiga orang itu tidak menyetorkan pajak yang ditagih dari Wajib Pajak [WP] atas pajak, yang disebut kejaksaan- mineral dan batubara [minerba] ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah [BPPRD] untuk menjadi Pendapatan Asli Daerah [PAD].

Nilai miliaran rupiah yang menjadi kerugian bagi Pemda Lamsel disangka penyidik telah berlangsung sejak tahun 2017 sampai 2019.

Penyidik menyangka ketiga orang itu telah melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 dan Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Modus perbuatan para tersangka yaitu secara bersama-sama menagih pajak minerba dari pihak swasta dengan sistem yang salah dan kemudian tidak disetorkan ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Lamsel, sejak 2017 s/d 2019, yang menyebabkan kebocoran pendapatan daerah kurang lebih Rp 2 miliar,” kutipan keterangan bidang Pidsus Kejati Lampung yang disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum [Kasi Penkum] Andrie W Setiawan.

Dianggap Kesalahan dan Ketidakseriusan KPK

Ketua Presidium Persatuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia [PERMAKI] Mustofa Ali menilai persoalan ini muncul dari ketidakseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]. Mustofa meminta agar KPK lebih serius menyikapi kebocoran PAD di Pemda Lamsel.

“Kita tahu, dan semua tahu. KPK itu punya tim Korsupgah. Memang tidak ada suatu hal yang sempurna, tapi setidaknya, ini adalah bagian dari tanggungjawab KPK di era sebelumnya. Untuk itu kita atau publik mendorong agar KPK era sekarang lebih serius menata. Tidak hanya di Pemda Lamsel, tapi di seluruh daerah di Lampung,” tutur Mustofa Ali saat dihubungi reporter Suluh.co, Sabtu sore, 26 Desember 2020.

Apa yang disampaikan Mustofa Ali setidaknya tergambar dari laporan tahunan atau laptah tahun 2019 milik KPK –yang dipubikasikan lewat laman resminya.

Di dokumen itu, KPK melakukan pencatatan perihal realisasi penerimaan pajak tahun 2019. Di dalam catatan ini, KPK bahkan tidak mencatat penerimaan pajak dari sektor minerba. Yang dicatat KPK hanya penerimaan pajak dari lima sektor: pajak restoran; hotel, hiburan; parkir; dan reklame.

Dari pencatatan ini, penerimaan pajak dari sektor reklame, tidak memiliki nominal. Uraian ini bagian dari dokumentasi KPK atas penerimaan pajak tahun 2019 untuk Pemda Lampung Selatan. Lampung Selatan dicatat KPK setidaknya mengantongi angka 200 juta rupiah lebih atas realisasi penerimaan pajak.

Menyikapi data ini, Mustofa Ali menaruh curiga atas kinerja KPK yang dianggap tidak serius. Padahal ucap Mustofa, pajak minerba yang dikategorikan sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak [PNBP] harusnya dicatat sebagai salah satu variabel atas apa yang nantinya dituangkan ke dalam PAD.

“Nah ini dia juga ada yang janggal. Kenapa KPK tidak mencatat sektor pajak minerba di Pemda Lamsel. Padahal sisi itu sudah menjadi perhatian KPK di Desember 2014 lalu. Kita ingin agar KPK setidak-tidaknya melihat potensi PAD Pemda Lamsel yang dari kasus korupsi itu dinyatakan mengalami kebocoran Rp2 miliar. Ini kan layak untuk dipantau lebih jelas oleh KPK,” saran Mustofa Ali.

Ketegasan KPK: Kami Tetap Serius

Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding menyatakan KPK tetap serius dalam menyikapi optimalisasi PAD. Sebab menurut Ipi, KPK menitikberatkan sisi PAD ke dalam area yang selalu ‘dipelototi’.

“Tentu saja KPK juga memberikan perhatian serius terkait optimalisasi penerimaan asli daerah. PAD merupakan salah satu dari 8 area intervensi perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang KPK dorong sebagai upaya meningkatkan kemandirian daerah dan mencegah bocornya penerimaan daerah,” tegas Ipi saat dihubungi reporter Suluh.co, Sabtu, 26 Desember 2020.

Bahkan KPK, terang Ipi, sedang mengupayakan sistem yang bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak. Menurut Ipi, KPK tidak hanya mendorong penggunaan tapping-box saja. Namun, akan menerapkan sistem yang fokus terhadap pajak reklame.

“[Pajak reklame_read] Ini juga menjadi salah satu mata pajak asli daerah yang KPK dorong untuk ditertibkan, selain dari pajak hotel, restoran, parkir dan tempat hiburan,” jelasnya.

KPK Harusnya Disemangati

Praktisi Hukum Sukriadi Siregar menilai, tuduhan ketidakseriusan bagi KPK tidak harus mati-matian didengungkan. Harusnya, kata Sukriadi, KPK kini harus diberi semangat agar lebih maksimal melakukan pemantauan terhadap PAD di sejumlah daerah termasuk di Pemda Lamsel.

“Terlalu dini kalau spekulasi publik kepada KPK adalah tidak serius. Ini saya rasa tidak tepat. Bagaimanapun KPK harus diberi semangat. Ini soal bagaimana kita pada akhirnya meminta KPK lebih serius. Namun yang tepat, kita dorong KPK agar lebih dan lebih, seperti harapan publik,” ucapnya ketika dihubungi Suluh.co.

Sukriadi berpandangan KPK memang cukup layak dinilai sebagai lembaga penegak hukum yang ‘strong’ dibanding yang lain. Sehingganya, pada persoalan tidak adanya pencatatan penerimaan pajak reklame di Pemda Lamsel pun harus ditindaklanjuti KPK.

“Minimal KPK kita lihat bekerja di awal tahun 2021, dengan menurunkan tim Korsupgah ke sejumlah pemda yang ada di Lampung ini. Ya termasuk ke Pemda Lamsel. Hal-hal ini memang sangat potensi untuk dioptimalkan. Kita butuh bantuan KPK supaya semakin besar PAD, maka daerah itu dianggap mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan mengurangi ketergantungannya ke pemerintah pusat,” terangnya.

KPK pernah mencatat telah melakukan pencapaian berupa adanya peningkatan PNBP sektor minerba sebesar Rp7 triliun. Hal ini diungkapkan pimpinan KPK saat itu, Abraham Samad.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top