Bandar Lampung

Handphone yang Disita di Balik Kasus ITE Syamsul Arifin: Apa Isinya dan Mengapa Jadi Rebutan?

Handphone di Balik Kasus ITE Syamsul Arifin: Apa Isinya dan Mengapa Jadi Rebutan?
Handphone di Balik Kasus ITE Syamsul Arifin: Apa Isinya dan Mengapa Jadi Rebutan?

Ilustrasi handphone.

Suluh.co – Mantan Ketua Umum DPD Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia [AKLI] Lampung Syamsul Arifin membacakan surat nota pembelaannya di hadapan majelis hakim. Sebagai seorang terdakwa dalam kasus UU ITE, ia menginginkan hakim untuk menyatakan penyitaan barang bukti dua unit handphone yang dilakukan oleh penyidik Polda Lampung, tidak sah secara hukum.

“2 unit ponsel merk Samsung A5 dan Nokia,” ucap Syamsul Arifin di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis, 3 Desember 2020 menjelaskan perihal handphone yang disita.

Persoalan penyitaan handphone ini juga dipertanyakan oleh pengacaranya. Sebenarnya, bukan hanya kali ini saja penyitaan handphone itu dipersoalkan, tetapi sudah berkali-kali diulas di beberapa gelaran sidang terakhir.

Ziggy Zeaoryzabrizkie, kuasa hukum Syamsul turut mengulasnya –terlebih mempertanyakan dalil penyitaan yang dilakukan penyidik bernama Kompol Rahmat Mahardian. Menurut dia, dalil bahwa penyitaan tersebut didasarkan atas seizin Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Timur Pradoko tidak sah secara hukum karena beberapa hal.

“Bahwa saksi juga melakukan penyitaan yang kami anggap itu adalah perampasan terkait barang bukti yang menurut penuntut umum telah terbit izin yang sah dari ketua pengadilan negeri, namun izin itu tidak dilekatkan pada berkas perkara sehingga tidak bisa dipastikan keabsahan dan keberadaannya oleh majelis hakim maupun penasihat hukum,” ucap Ziggy dalam surat pembelaan yang dibacakannya.

Setelah agenda sidang usai, David Sihombing yang masih pengacara Syamsul Arifin bersedia menerangkan tentang siapa pemilik 2 unit handphone yang diulas tadi. “Itu hanpdhone daripada milik isteri terdakwa. Dan itu bukan diambil dengan baik-baik. Itu dirampas,” tuturnya.

Ziggy juga turut memberikan keterangan tentang kepemilikan handphone yang jadi salah satu topik di persidangan Syamsul Arifin ini. “Galaxy A5, yang punya ibu saya. Nokia, bapak sendiri kurang begitu ingat. Kebetulan memang lagi di penguasaan bapak. Betul itu handphone ibu,” ungkapnya.

Syamsul Arifin menegaskan bahwa ada beberapa hal yang membuatnya untuk meminta handphone tersebut kembali. “Data-data pribadi saya ada di situ. Akun keuangan baik saya maupun kawan-kawan,” ucapnya.

Syamsul tak ingin membeberkan lebih jauh perihal: di antara 2 unit handphone tersebut, yang mana handphone miliknya. “Ngapain kamu nanya lagi, kan tadi sudah diomongin. Nanti aja, semua akan saya jelaskan,” kata Syamsul.

Jaksa Penuntut Umum [JPU] pada Kejaksaan Tinggi Lampung Andrie W Setiawan menyatakan bahwa handphone tersebut disita penyidik karena masih berkaitan pada hal-hal yang berkenaan dengan status DPO Syamsul Arifin. “Disita penyidik karena masih ada kaitan dengan status DPO yang bersangkutan,” sebutnya.

Menurut Andrie, handphone tersebut adalah milik terdakwa Syamsul Arifin. Keterangan Andrie ini jelas bertolak belakang jika menyoal tentang kepemilikan handphone yang menjadi salah satu topik di dalam persidangan Syamsul. “Handphone tersebut adalah milik terdakwa sendiri,” singkatnya.

Pada gelaran sidang sebelumnya, persisnya saat Andrie W Setiawan membacakan surat tuntutan, barang bukti yang disita di dalam perkara Syamsul Arifin –termasuk handphone, akan dipergunakan untuk perkara lainnya.

Definisi dari penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yang bunyinya: penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (dwang middelen) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top