Bandar Lampung

Hanafiah Hamidi Alias Hanafi dan Kenapa Ia Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Lampung Selatan

KPK Periksa Kontraktor yang Masih Keluarga Tersangka Korupsi Lampung Selatan
KPK Periksa Kontraktor yang Masih Keluarga Tersangka Korupsi Lampung Selatan

KPK memeriksa Hanafiah Hamidi untuk melengkapi berkas perkara Hermansyah Hamidi, tersangka di kasus korupsi proyek Dinas PU-PR Lampung Selatan. Foto: Istimewa

Suluh.co – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] menjadwalkan pemeriksaan kepada 2 orang saksi terperiksa. Salah satunya bernama Hanafiah Hamidi. Dalam keterangan KPK, dia adalah seorang kontraktor.

Dia diperiksa untuk melengkapi berkas perkara untuk tersangka Hermansyah Hamidi, mantan Kadis PU-PR Lampung Selatan. Hermansyah Hamidi dijadikan KPK sebagai tersangka dalam penyidikan yang merupakan pengembangan perkara korupsi mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

KPK menegaskan, penyidikan ini diawali dan dibuka berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap Zainudin Hasan. Dengan sendirinya, penyidik mendalilkan penetapan tersangka kepada Hermansyah Hamidi dari: Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk.

Hanafiah Hamidi diperiksa di Gedung KPK pada Rabu, 16 Desember 2020, seperti yang diungkapkan Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.

Suluh.co telah bertanya kepada Ali Fikri, Rabu malam, namun belum mendapat respons. Pertanyaannya kepada Ali Fikri adalah: Apakah Hanafiah Hamidi, yang masih memiliki hubungan keluarga dengan tersangka Hermansyah Hamidi dan berlatarbelakang sebagai kontraktor diperiksa penyidik karena ada dugaan penerimaan paket proyek di Dinas PU-PR Lampung Selatan yang didapat Hanafiah Hamidi?

Baca Juga:  DPP Gema Masyarakat Lokal Wujudkan Sidesra

Namun yang jelas, di dalam keterangan KPK, Ali Fikri menyatakan penyidik memeriksa Hanafiah Hamidi karena diduga terlibat melakukan suap atas proyek di Dinas PU-PR Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 hingga 2017. 

Keterangan Ali Fikri ini memiliki korelasi dengan penelusuran Suluh.co. Simak penjelasannya.

Mula-mula Suluh.co melakukan penelusuran ke dalam dokumen surat putusan Nomor 43/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk untuk mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan -yang kini dipenjara di Lapas Cibinong. Di dokumen yang diperoleh Suluh.co, tidak ada satu pun nama Hanafiah Hamidi tercatat di dalamnya.

Dari informasi yang diterima Suluh.co, Hanafiah Hamidi punya banyak nama panggilan. Di antaranya: Hanafi Hamidi, atau Bang Napi. Sejurus dengan informasi tersebut, Suluh.co mendapati nama panggilan yang paling relevan yakni: Hanafi Hamidi.

Dari sumber terbuka, sosok ini digambarkan akan mengikuti proses kontestasi Pilkada 2020, tepatnya mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bandar Lampung. Dalam laporan yang Suluh.co baca, Hanafi Hamidi disebut sebagai kader PAN.

Baca Juga:  Dasar yang Dijadikan PN Tipikor Tanjungkarang untuk Jawab Harapan KPK di Kasus Mustafa

Dokumen putusan Zainudin Hasan, tercantum nama Hanafi. Identitas tersebut tercatat di dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk. Dalam putusan yang punya halaman 656 lembar ini, diterakan keterangan bahwa Hanafi sebagai orang yang turut mendapatkan paket proyek bersama dengan puluhan kontraktor lainnya.

Penerimaan paket proyek yang tercatat diterima Hanafi adalah untuk pekerjaan revitalisasi atau peningkatan jalan sampai dengan lapen latasir, ruas Purwodadi Dalam – Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjungsari.

Hanafi masuk di dalam pertimbangan hakim, dan dinyatakan sebagai salah satu dari orang yang memberikan fee paket proyek untuk paket di Dinas PU-PR Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017.

Dijelaskan di dalam pertimbangan putusan ini, bahwa Zainudin Hasan melakukan plotting proyek Tahun Anggaran 2017 dimana terdapat 258 kegiatan proyek dengan nilai pagu anggaran Rp266.076.081.000.

Plotting tersebut dilakukan Zainudin Hasan dengan memerintahkan Hermansyah Hamidi untuk meminta komitmen fee dari rekanan —salah satunya Hanafi— sebesar 15 persen sampai 17 persen yang penyerahan fee harus dilakukan Hermansyah Hamidi melalui Agus Bhakti Nugroho.

Dari plotting proyek di Dinas PU-PR Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017, Zainudin Hasan kemudian diterangkan telah mengantongi uang sebesar Rp23.669.020.935.

Baca Juga:  Kadis PU-PR Lampung Selatan Syahroni Kebal Terhadap KPK?

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top