Pendidikan

FKPPM Minta SMAN 1 Sumberjaya Evaluasi Kebijakan Pungutan SPP Rp1,2 Juta

Kordinator FKPPM Sumberjaya, Anton Hilman/Istimewa

Suluh.co – Beredarnya informasi terkait adanya kebijakan dari SMAN 1 Sumberjaya menarik SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dari wali murid sejak Januari 2020, dipertanyakan oleh Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa (FKPPM) Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat (Lambar).

Kordinator FKPPM Sumberjaya, Anton Hilman, yang juga kelahiran Sumberjaya dan Alumni SMAN 1 Sumberjaya, meminta pihak sekolah menjelaskan alasan kebijakan tersebut dan hitung-hitungannya.

“Mengapa ditengah wabah Covid-19  pihak SMAN I Sumberjaya mengambil kebijakan memungut SPP sebesar Rp1,2 juta setahun? Padahal sudah ada dana BOS senilai Rp1,5 juta per tahun untuk setiap siswa,” ujar Anton, Kamis (10/12).

Lanjut Anton Hilman, ini adalah suara wali murid yang harus diteriakkan dan juga kewajiban sebagai alumni untuk memperhatikan dan memberikan masukan, serta mengkritisi kebijakan sekolah.

Walaupun ngobrolnya di media cetak dan elektronik, bukan di ruangan. Ketika negara saat ini fokus menangani corona, dan Presiden Jokowi mengambil kebijakan memberikan bantuan langsung tunai, bantuan pangan, subsidi gaji, bantuan kesehatan, PLN gratis dan subsidi, serta memangkas semua anggaran kementrian untuk membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19. Anehnya, ini ada kebijakan sekolah memungut SPP dari wali murid.

Baca Juga:  Jelang UNBK, SMPN 1 Tumijajar Beri Pemahaman ke Wali Murid

Kebijakan ini meresahkan, karena paceklik akan atau sudah tiba, dan ditambah ekonomi nasional belum pulih.

“Jangan sampai masyarakat beramai-ramai mempertanyakan ini hingga demo ke SMA,” keluhnya.

Diketahui, alasan pihak sekolah yang menyampaikan dasar SPP tersebut adalah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 tahun 2020.

Pihaknya menyatakan untuk dasar, betul adalah pergub tersebut. Akan tetapi, pergub yang membolehkan SPP ini terbit diundangkan 4 November.

Dan informasinya pungutan SPP di SMAN 1 Sumberjaya sudah dilakukan sejak januari.

“Jadi, apa dasar SPP sebelum ada pergub ini? Kapan komite rapat SPP-nya? Bagaimana status hukumnya dengan SPP sebelum ada pergub ini, pungli, ilegal atau sah?,” tegas Anton.

Dan dalam Pergub 61 Tahun 2020 tersebut jelas, yakni membolehkan, bukan mengharuskan sekolah memungut SPP (tidak ada pasal yg menyatakan jika SMA tidak pungut SPP maka sekolah akan diberi sanksi).

Artinya kebijakan memungut SPP adalah kebijakan lokal sekolah, bukan perintah gubernur, atau perintah Undang-Undang (tidak ada sanksi jika SMAN 1 Sumberjaya tidak memungut SPP dari wali murid dan bukan pelanggaran hukum).

Baca Juga:  Begini Penjelasan Disdikbud Bila Siswa Tidak Naik Kelas pada Asesmen Ditengah Jenjang  

“Saya ulangi, kebijakan SPP Rp1,2 juta adalah kebijakan lokal pihak SMAN 1 Sumberjaya, kenapa mengambil kebijakan pungut SPP dan kenapa pula nilainya adalah Rp1,2 juta bukan Rp5 juta atau Rp100 ribu, inilah yang harus dijelaskan pihak sekolah,” tambahnya.

Menurut informasi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pusat untuk SMAN 1 Sumberjaya adalah Rp1,4 juta per siswa per tahun. Jumlah siswa SMAN 1 Sumberjaya sekitar 650, kemudian ditambah Rp1,2 juta dari pungutan SPP per tahun.

Jadi, pendapatan sekolah pertahun dari siswa Rp2,6 juta dikalikan 650 siswa jumlahnya mencapai Rp1,7miliar.

Untuk apakah belanja sekolah dengan uang Rp1,6 miliar dimasa pandemi ini. Semahal itukah biaya sekolah di SMAN 1 Sumberjaya.

“Seyogyanya, kalau niatnya bagus, baik, mulia, saya yakin tidak akan sulit bagi pihak SMA untuk terbuka, transparan menjelaskan dan menjawab semuanya,” ungkap Anton.

Sebagaimana diberitakan, pada April lalu, Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, menyatakan dengan jelas melarang pihak SMA, SMK pungut SPP dimasa pandemi dan akan berikan sanksi tegas jika dilanggar.

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus pun punya misi semua bisa sekolah dengan menggratiskan SD sampai SMP, diberikan buku dan seragam gratis, beasiswa kuliah dan lainnya.

Baca Juga:  Bersama AJI dan Google News News Initiative, UKPM Teknokra Unila Edukasi Berita Hoax

Dalam pandangan FKPPM, kebijakan memungut SPP untuk SMA ini memberikan citra buruk ditengah jibaku pemerintah menghadapi pandemi Covid-19.

Seperti kurang sensitif serta prihatin dengan kondisi masyarakat saat ini. Karena jika kabupaten setempat punya APBD, desa punya APBDES, sekolah juga punya Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau APBS, kan semua nya sudah tertulis jelas.

“Ayo buka itu semua kalau memang kebijakan memungut SPP Rp1,2 juta per siswa ini adalah suatu kebutuhan dan keharusan, agar kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Sumberjaya bisa berjalan baik dan transparan,” urai Anton.(FEB)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top