Modus

Fakta Sidang, Nunik Seperti Makelar Kasus

Chusnunia Chalim disumpah terlebih dulu sebelum memberikan keterangan di pengadilan. Seperti kebiasaannya, majelis hakim di awal persidangan mengingatkan agar saksi telah bersumpah dan diminta untuk tidak berbohong karena ada konsekuensi secara hukum dan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Foto: Ricardo Hutabarat

Suluh.co – KPK menghadirkan Chusnunia Chalim sebagai saksi dalam persidangan suap dan gratifikasi yang didakwakan kepada mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Wakil Gubernur Lampung itu jadi saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Lampung Timur. Sebab, pada peristiwa pidana yang dilakoni Mustafa, Nunik sapaan akrabnya masih penyelenggara negara yakni seorang bupati.

Selain Nunik, saksi lainnya adalah Midi Iswanto. Seorang anggota DPRD Lampung 2 periode. Pada periode pertama ia terpilih dan dilantik sebagai kader PKB. Setelahnya, ia terpilih dan dilantik sebagai anggota DPRD Lampung sebagai kader Demokrat.

Midi Iswanto adalah utusan Chusnunia Chalim, sesuai dengan BAP milik Nunik yang diterangkannya kepada penyidik KPK saat diperiksa dalam kasus Mustafa.

Utusan yang dimaksud itu adalah sosok penerus dari Nunik untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan Nunik dan Mustafa perihal mahar politik PKB yang harus dibayarkan Mustafa senilai Rp18 miliar.

Uang itu untuk Mustafa mendapatkan perahu politik saat mencalonkan diri sebagai gubernur pada Pilkada 2018 silam. Uang-uang itu diketahui sebagian berasal dari ijon proyek yang dikumpulkan Mustafa melalui Taufik Rahman, Kadis Bina Marga.

Selebihnya berasal dari Mofaje Caropeboka, seroang mantan napi korupsi atas pengadaan proyek di Dinas Pendidikan Pesawaran.

Sepanjang gelaran persidangan yang berlangsung di PN Tipikor Tanjungkarang, Kamis, 4 Maret 2021. Midi Iswanto mengaku telah menerima uang Rp18 miliar dari Mustafa melalui perantara Mustafa: Paryono dan Rizani.

Uang itu akhirnya dikelola dan turut diberikan dan digunakan oleh Chusnunia Chalim senilai Rp1.150.000.000. Midi Iswanto tidak ceroboh, ia mencatat penggunaan aliran tersebut dalam buku. Buku itu sudah diberikannya ke KPK dan telah disita.

Baca Juga:  Dirkrimum Polda Lampung Ringkus Pembuat Upal

Uang senilai Rp150 juta diserahkan kepada Nunik untuk keperluan tukang, yang mana Midi tidak tahu tukang apa maksud Nunik.

Belakangan Nunik mengaku bahwa Rp150 juta itu dipergunakan untuk membangun kantor DPC PKB Lampung Tengah. Dan pembangunan kantor tersebut adalah cita-cita dirinya dan Midi.

Namun keterangan Nunik tersebut nyatanya tidak sesuai dengan apa yang ada pada KPK. Nyata-nyatanya KPK telah memeriksa seorang saksi, yang saat diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa Nunik telah bertemu dengan Slamet Anwar.

Tujuan dari pertemuan Nunik dan Slamet Anwar itu adalah Nunik meminta agar Slamet Anwar mengaku sebagai pihak yang telah menggunakan uang Rp150 juta tersebut. Lokasi pertemuan keduanya kata jaksa KPK bertempat di kantor DPW PKB Lampung.

Bolak balik KPK mengkonfirmasi hal itu kepada Nunik, namun Nunik mengelak. Awalnya Nunik membantah bahwa dirinya pernah bertemu dengan Slamet Anwar. Slamet ini adalah kader PKB dari DPC PKB Lampung Tengah.

Mendapat jawaban itu, KPK mengingatkan agar Nunik tidak berbohong karena selain dapat dipidana, juga berdampak pada dosa Nunik pada sang pencipta.

Setelahnya Nunik berkata, ”secara khusus, saya tidak pernah mengundang saudara Slamet Anwar ke kantor DPW PKB Lampung. Tapi memang pernah bertemu di sana”.

”Nah kan. Betul kan, saudara pernah bertemu saksi di sana bersama. Tolong jangan berbohong lah. Kami sudah memeriksa saksi yang tahu tentang peristiwa itu, sudah lah,” tutur jaksa KPK Taufiq Ibnugroho.

Kendati sudah diberitahu KPK agar tidak berbohong, Nunik tetap membantah bahwa ia telah mengatur Slamet Anwar. Menurut penjabaran KPK, pertemuan tersebut berlangsung setelah Nunik baru saja menjalani pemeriksaan di gedung KPK.

Baca Juga:  Kader PDIP Korupsi, Langsung Dipecat Tanpa Toleransi

Nunik dalam hasil kesaksian saksi kunci yang diperiksa KPK berpesan kepada Slamet Anwar, bila tiba waktunya KPK memeriksa Slamet Anwar, mohon agar Slamet Anwar mengaku sebagai penikmat uang Rp150 juta tersebut.

Usai persidangan, redaksi menanyakan perihal saksi kunci tersebut. Ternyata nama saksi yang menerangkan perihal Chusnunia Chalim yang melakukan pengaturan tersebut, adalah Slamet Anwar sendiri.

KPK rupanya melakukan pemeriksaan kepada Slamet Anwar, dan kesaksian tersebut menjadi informasi bagi KPK.

Perilaku Chusnunia Chalim ini, bukan kali pertama terjadi kala KPK menangani perkara. Contoh terbaru misalnya, KPK menyebut ada saksi yang disebut sebagai makelar kasus pada perkara korupsi Lampung Selatan, untuk terdakwa Hermansyah Hamidi dan Syahroni.

Defenisi atas pelabelan makelar kasus itu disebut KPK karena saksi tersebut ketahuan mempengaruhi saksi-saksi yang sudah diperiksa KPK.

Dalam kasus korupsi Lampung Selatan tersebut, KPK sedikitnya sudah memeriksa 2 orang yang ketahuan mengatur dan mempengaruhi saksi-saksi, di antaranya Sopian Sitepu dan Slamet Petok.

Sepanjang publikasi KPK, pemberitahuan pemeriksaan kepada Chusnunia Chalim selalu diiringi dengan keterangan, bahwa Nunik diperiksa penyidik untuk menggali pengetahuannya terkait penggunaan uang Mustafa terhadap biaya perahu politik.

Nyatanya berdasarkan fakta persidangan Kamis kemarin, Nunik diketahui turut mempengaruhi kesaksian saksi bernama Slamet Anwar.

Namun pada praktik publikasi KPK, Chusnunia Chalim tidak pernah diumumkan KPK diperiksa penyidik karena telah mempengaruhi saksi yang penanganan perkaranya masih dalam tahap penyidikan.

Penegakan hukum atas mempengaruhi saksi pada konteks perkara di tingkat penyidikan tertuang pada Pasal 21 UU Tipikor.

Terdapat ancaman kepada setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan baik secara langsung maupun tidak langsung upaya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan baik yang dilakukan terhadap tersangka, terdakwa maupun saksi dalam perkara korupsi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Baca Juga:  Duet Aliza dan Jarwo, Bantu Taufik Rahman Urus DAK Lampung Tengah

Dimintai tanggapannya atas keterangan di atas, Ketua DPD Pematank Suadi Romli mengatakan kejadian-kejadian tersebut menjadi refleksi bagi lembaga penegak hukum. Ia berharap KPK dan majelis hakim mempertimbangkan fakta persidangan tersebut.

”Perilaku itu tidak jauh berbeda dengan pelabelan KPK kepada saksi di perkara Lampung Selatan. Secara fakta persidangan, meski tidak disebut secara tekstual oleh KPK tetapi secara kontekstual, perilaku makelar kasus melekat dalam diri yang bersangkutan,” ucap Romli saat dihubungi, Jumat, 5 Februari 2021.

Hal yang paling dapat ditangkap akal sehat, tutur Romli adalah, bahwa terlihat KPK masih menyimpan rasa kasihan atau iba terhadap perilaku Chusnunia Chalim dalam hal publikasi. Berbeda perlakuannya dengan Sopian Sitepu dan Slamet Petok.

“Semacam bentuk kasih sayang KPK kepada Chusnunia Chalim. Itu yang bisa saya lihat dari peristiwa ini. Padahal harusnya, KPK dan majelis hakim juga harus melihat niat Mustafa yang ingin bekerja sama menguak isi persoalan hukumnya. Dan juga, harusnya mereka lebih melihat kesungguhan Mustafa dibanding hal lain. Di satu sisi, KPK telah jelas-jelas memilih-milih dalam penerapan pasal penghalangan penyidikan, tidak seperti kasus pengacara Setya Novanto,” tegas Romli.

 

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top