Modus

Empat Terdakwa Pemeras Kepala Desa Lampung Timur Dituntut 5 Tahun Bui

Pemerasan/Ilustrasi

Suluh.co – Dua oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdinas di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, yaitu HW dan HS, beserta dengan dua oknum anggota ormas berinisial FI dan SU, disidangkan dalam gelaran sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa.

Ke-empat terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan pemerasan terhadap seorang kepala desa, dengan jeratan pasal 12 huruf  e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan  atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca Juga:  Dua Pelaku Pemeras Kades Terciduk Polres Lamsel

Jaksa pun meminta kepada majelis hakim untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama lima tahun, dan pidana denda sebesar Rp200 juta, dengan subsidair denda yaitu hukuman pidana penjara selama tiga bulan.

Menanggapi tuntutan jaksa kali ini, kuasa hukum salah satu terdakwa menilai bahwa tuntutan yang diberikan terlalu berat.

“Tidak ada kerugian negara yang diakibatkan dalam perkara ini, sehingga jaksa seharusnya melihat hal tersebut sebagai unsur yang meringankan,” ujar Irwan Aprianto, kuasa hukum terdakwa HS, Senin (18/1).

Diketahui sebelumnya ke-empat terdakwa diseret ke pengadilan, lantaran telah melakukan pemerasan terhadap seorang kepala desa yang diduga bermasalah, karena telah melakukan pungutan liar dalam pembuatan sertifikat tanah dalam program PTSL, di Desa Cempaka Nuban, Kabupaten Lampung Timur, tahun anggaran 2019 lalu.

Baca Juga:  71 Calon Kepala Desa di Mesuji Gelar Deklarasi Damai

Dalam dakwaannya, HW dan HS yang berstatus sebagai pegawai inspektorat, menindaklanjuti pengaduan dari FI dan SU terkait pungli yang dilakukan oleh AB selaku kepala desa, dengan bukti kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat tanah dalam program PTSL.

Yang kemudian dua oknum PSN tersebut menemui AB untuk bernegosiasi agar kasus tersebut tidak sampai naik ke persidangan, dengan kesepakatan segala urusan pembayaran dapat melalui terdakwa FI dan SU, yang pada akhirnya didapati angka Rp75 juta, sebagai nilai tukar atas kasus tersebut.

Sidang ini akan dilanjutkan pada Senin pekan depan, dengan agenda sidang yakni pembacaan nota pbelaan dari empat terdakwa.

 

Reporter :  Tinus Ristanto

Baca Juga:  Plt Bupati Mesuji Lantik 21 Kepala Desa Terpilih
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top