Bandar Lampung

Dukung Pemkot Percepat Rehab Jembatan, CeDPPIS Usulkan Cetak Biru Rebranding Teri Pulau Pasaran

Foto Pulau Pasaran dari udara, bidikan fotografer Tribun Lampung Heru Prasetyo, 14 Oktober 2015 silam. | Tribunnews.com

Suluh.co — Ketua Badan Pekerja Center for Democracy and Participative Policy Initiatives Studies (CeDPPIS), Muzzamil, mendukung langkah tanggap dari Pemerintah Kota Bandarlampung yang menganggarkan rehabilitasi jembatan penghubung wilayah pesisir kota ke Pulau Pasaran, Kota Karang, Telukbetung Barat, dalam APBD Kota Bandarlampung 2021.

Muzzamil mengamini penegasan Walikota Bandarlampung Herman HN, Jum’at (29/1/2021) bahwa Pemkot juga berencana membangun infrastruktur jembatan baru berlintasan dua jalur di sisi lokasi jembatan lama, agar dapat dilalui kendaraan mobil.

Dia mendesak kesegeraan Dinas PU Kota Bandarlampung mempercepat eksekusinya. “Kami mendesak Dinas PU Kota tidak saja mempercepat proses lelang proyek rehab jembatan lama saat ini, akan tetapi sekaligus menindaklanjuti arahan direktif Pak Walikota dengan secepatnya berkoordinasi intens ke Pemprov Lampung, pengampu kewenangan pembangunan infrastruktur transportasi di atas laut, termasuk jembatan ini,” ujar dia.

Siaran persnya di Bandarlampung, Sabtu (30/1/2021) menyebut, memprihatinkannya kondisi jembatan akses utama non moda laut satu-satunya dari dan ke pulau itu sejak dibangun era Gubernur Sjachroedin ZP 2013 ini memang butuh kebijakan afirmasi serius.

“Kami meyakini Walikota Herman HN yang dikenal sosok risk taker, bisa tuntaskan ini bagian legacy ujung senjakala dua periode kepemimpinannya,” tandas dia.

Aktivis 98 ini menegaskan, jembatan akses pulau buatan luas 12 hektar itu jangan hanya dilihat sebatas benda mati. “Jembatan Pulau Pasaran terbukti efektif, efisien, multiguna jadi jembatan kehidupan warga dan nelayan sentra produsen ikan teri asin legendaris Kota Tapis sejak 1960an ini, salah satu sentra terbesar di Indonesia,” sebutnya.

Baca Juga:  CeDPPIS Dorong Pemprov Lampung Masifkan Samsat Masuk Desa

Pria yang juga Ketua Dewan Pengarah BPD Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Lampung pimpinan advokat Resmen Kadafi, dan Herman HN duduk salah satu pembinanya itu, meminta semua pihak terkait tak menganggap sepele urgensi keberlangsungan jembatan.

“Kita tahu, Jembatan Pulau Pasaran saksi kedahsyatan potensi adihulung pulau buatan yang kendati masih terbilang kumuh namun nominal perputaran uang total nilai produksi ikan teri asinnya pertahun Rp108 miliar data tahun lalu, bagian penggerak perekonomian nelayan sana,” bebernya, mengingatkan.

*Cetak Biru*

Ke depan, lugas Muzzamil, warga setempat, Pemprov Lampung, Pemkot Bandarlampung, serta 9,15 juta jiwa rakyat Lampung idealnya juga gotong-royong membereskan PR lama menduniakan Pulau Pasaran sebagai “pulau berlian kawasan pesisir Teluk Lampung sentra produksi ikan teri asin terbesar dan berkualitas terbaik di Indonesia”.

“Di situ kita suka sedih, warga Jabodetabek sebagai pangsa setia pasar terbesar tahunya itu teri Medan, padahal ikan terinya asli teri Pulau Pasaran. Harus diluruskan. Harus ada upaya serius, berkelanjutan, well-organized, dan keroyokan luruskan mispersepsi ini.”

Selain mempertahankan capaian kinerja dan eksisting program pembinaan 300 KK warga nelayan dan produsen ikan teri sana saat ini, CeDPPIS mengusulkan Pemprov Lampung dan Pemkot Bandarlampung, melibatkan kolaborasi multipihak, merumuskan cetak biru program bersama perkuatan sentra, berikut budget sharing.

Baca Juga:  Kunker di Lampung, Komite IV DPD RI Tingkatkan Hasil Pemeriksaan Keuangan

Merincikan pihak dimaksud, Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait UU 27/2007 (Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), plus UPT Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung Ditjen Perikanan Budidaya, dan BKIPM terkait karantina, eksportasi, sertifikasi kesehatan sesuai UU 16/2002 (Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan), UU 31/2004 jo UU 45/2009 (Perikanan), PP 15/2002 (Karantina Ikan), Permen KKP 5/2005 (Tindakan Karantina Ikan untuk Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina), Permen KKP 32/2012 (Jenis, Penerbitan dan Bentuk Dokumen Tindak Karantina Ikan), Kepmen KKP 53/2010 (Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina).

Pun Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Komisi II dan Komisi IV DPR, Badan Standarisasi Nasional (BSN), DPRD Lampung, Forum BUMN Lampung, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), BI, OJK, DPRD Kota Bandarlampung, LPPM Unila cq Puslitbang Pesisir dan Kelautan, Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis, Sentra HAKI, lalu Jurusan Biologi FMIPA Unila, Jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian Unila, Jurusan Teknik Proses dan Hayati Institut Teknologi Sumatera (ITERA), LP4M IIB Darmajaya (digitalisasi pemasaran).

Serta, aparatur RT/Lingkungan/Kelurahan, tokoh warga Pulau Pasaran, ormas nelayan (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia/HNSI, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia/KNTI, Kontak Tani Nelayan Andalan/KTNA), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI, LSM lingkungan/ornop pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (Walhi, Watala, Mitra Bentala), bahkan pakar pemasaran Hermawan Kertajaya, serta media massa.

Baca Juga:  Aktivis 98 Lampung Siap All Out, Jadi Tulang Punggung Pemerintahan Jokowi

“Kami kira cetak biru hingga rencana aksi daerah, meliputi sosialisasi edukasi warga nelayan soal perkuatan tata kelola budidaya akuakultur, penaikan skala usaha/fasilitasi permodalan, pengetahuan gizi dan nutrisi, higienitas, kualitas dan diversifikasi produk olahan, modernisasi teknologi pengolahan berbasis proteksi hak ekonomi, promosi, digitalisasi pemasaran, ekspansi pasar, dan rebranding teri asin halus jenis Buntiau (terbanyak), teri nasi, teri Nilon, teri Jengki, dan cumi asin, lima varian utama teri Pulau Pasaran, penting,” cetusnya.

Bila perlu, lugas Muzzamil, Gubernur Arinal dan Walikota Herman HN melibatkan pula Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kemenkop UKM, plus komunitas traveler blogger, untuk mendongkrak “eduwisata teri” jadi portofolio nilai tambah.

“Semoga Ketua Komisi IV DPR pak Sudin, juga bantu dorong ini. Welcome to kawasan eduwisata teri sentra produksi ikan teri terbesar di Indonesia, Pulau Pasaran,” ilustrasinya, mengunci keterangan.

 

Reporter : RLS

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top