Daerah

DPRD Lamsel Ajukan Hak Aspirasi, Minta Pendapatan Aparatur Desa Setara Golongan II

Pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD  di Aula Rumah Dinas jabatan Ketua DPRD/EDI

LAMPUNG SELATAN – DPRD Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), mengajukan hak aspirasi terkait tak tercovernya penganggaran pendapatan aparatur desa setara golongan II/a sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) No 11 Tahun 2019 dalam pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD  di Aula Rumah Dinas jabatan Ketua DPRD, Kamis (24/10).

“Karena belum tercover di KUA-PPAS, maka kami mengajukan hak aspirasi. Sesuai amanah dalam PP 11 itu, harus dilaksanakan tahun ini juga,” kata Ketua DPRD Lamsel, Hendry Rosyadi.

Baca Juga:  Tim Gabungan Amankan Pelaku Pencurian di Candi Mas Natar

Menurut Hendry, jika dianggarkan sesuai PP tersebut, aparatur desa bisa memiliki pendapatan setara dengan ASN golongan II dengan total budget anggaran Rp50 miliar untuk seluruh aparatur desa se-Lampung Selatan.

“Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa, maka per Januari 2020 besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a,”

“Kemudian besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp2.224.420,00 dan besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00,” beber Hendry.

Disamping itu, banggar DPRD juga menyoroti target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) terkait angka kemiskinan, PDRB, IPM dan pertumbuhan ekonomi serta target kenaikan PAD. Penyerapan anggaran, tingginya SILPA dan kegagalan tender.

Baca Juga:  Rehab PAUD & SKB Pringsewu Barat Diduga Bermasalah

Sementara, TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Fredy Sukirman menyambut baik masukan dan kritikan DPRD, terlebih lagi aspirasi terkait pendapatan aparatur desa.

“Perlu kami sampaikan, bahwa DAU ada peningkatan sebesar Rp19 miliar. Dana perimbangan tidak ada peningkatan, serta dana khusus naik Rp18 miliar,” kata Fredy.

Lebih lanjut, Fredy mengungkapkan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp2.236.077.507.308,49.

“Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp284.217.373.446,49, Dana Perimbangan sebesar Rp1.435.516.316.000,00 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp516.343.817.362,00,” imbuh Fredy.

Sedangkan untuk belanja daerah pada tahun anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp2.243.553.663.529,49. Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp1.226.242.935.712,44, dan belanja langsung sebesar Rp1.017.310.727.817,05.

Baca Juga:  Terdakwa Korupsi Disdik Lamsel Sidang Estafet, 2 Pesakitan Minta Bebas

Kemudian lanjutnya, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp31.638.156.221,00. Sedangkan dari Silpa tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp24.162.000.000,00 yang dialokasikan untuk melakukan pembayaran pokok utang.(EDI)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top