Bandar Lampung

Disebut Hadiri Panggilan Penyidik, KPK Beberkan Alasan Pemeriksaan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto

Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. Foto: Istimewa.

Suluh.co – Keren. Mungkin ini kalimat yang pantas disematkan kepada Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. Sebab, Nanang Ermanto langsung menghadiri panggilan penyidik KPK dan bersedia diperiksa lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan.

Nanang Ermanto sebenarnya sudah diundang untuk menghadap penyidik KPK, Senin kemarin, 11 Januari 2021. Tapi saat itu, ia tidak dapat hadir.

Sehingganya, KPK melakukan pemanggilan ulang dengan menjadwalkan ulang pelaksanaan pemeriksaan kepada kader PDI-Perjuangan itu. Jadwal yang harusnya dihadirinya berlangsung pada Rabu besok, 13 Januari 2021.

“Update pemeriksaan. Pada 12 Januari 2021, kasus dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan TA 2016 dan 2017 atas nama tersangka SY [Syahroni].

Nanang Ermanto (Bupati Lampung Selatan). Dijadwalkan tanggal 13 Januari 2021, namun hari ini hadir,” beber Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri kepada reporter Suluh.co, Selasa sore, 12 Januari 2021.

Kali ini Ali Fikri menyampaikan apa yang menjadi urgensi penyidik KPK kepada Nanang Ermanto. Ali Fikri menyebut, penyidik ingin mengonfirmasi suatu barang bukti yang telah disita KPK dari Nanang Ermanto, yang mana barang bukti itu masih bertaut dengan proses penegakan hukum atas kasus korupsi tersebut.

“Dikonfirmasi terkait dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dari yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini,” jelas Ali Fikri.

Kendati begitu, Ali Fikri tak merinci apa jenis dan penjelasan lebih jauh perihal barang bukti yang disita KPK dari Nanang Ermanto.

Kehadiran Nanang Ermanto ke gedung KPK ini sebenarnya hal yang sudah menjadi kewajiban warga negara di republik ini.

Menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut KUHP. Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Terlebih lagi, Nanang Ermanto memiliki rekam jejak dalam perjalanan penanganan kasus korupsi suap proyek pada Dinas PU-PR Lampung Selatan yang ditangani KPK ini.

Singkatnya, suatu waktu Nanang Ermanto dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi eks Bupati Lampung Zainudin Hasan. Kasus Zainudin Hasan ini kemudian dikembangkan KPK sehingga KPK menetapkan 2 orang tersangka lainnya.

KPK per 12 Januari 2021 ini memanggil Nanang Ermanto untuk jadi saksi untuk tersangka baru bernama Syahroni.

Pada persidangan kasus Zainudin Hasan, Nanang Ermanto telah mengakui menerima ratusan juta rupiah. Yang kemudian oleh Nanang Ermanto menyatakan penerimaan uang-uang itu telah dikembalikan kepada KPK.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top