Daerah

Dion Agasi Dukung Tuntutan Mahasiswa Purworejo

Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi, nyatakan ikut mendukung tuntutan mahasiswa/MAS

PURWOREJO – Aksi massa yang dilakukan ratusan mahasiswa Kabupaten Purworejo, yang digelar di halaman gedung DPRD kabupaten setempat, mendapat dukungan langsung dari Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi, Kamis (3/10) kemarin.

Bahkan, Dion Agasi juga sempat memberikan setangkai bunga pada salah satu mahasiswa.

Dalam sambutannya, ia menyatakan ikut mendukung apa yang dituntut atau yang diinginkan oleh mahasiswa di Kabupaten Purworejo.

Adapun pernyataan sikap yang disampaikan mahasiswa adalah;

  1. Permasalahan status KPK sebagai lembaga independen menegakkan hukum di bidang korupsi dalam RUU Tindak Pidana Korupsi. Kedua, bahwa status kepegawaian di KPK adalah yang tidak lagi menjadi pegawai tetap dan berasal dari luar KPK. Ketiga, status ASN akan mempengaruhi dan menimbulkan pertanyaan terkait independensi KPK dan pemerintah. Keempat penyidik KPK yang hanya berasal dari kepolisian.
  2. Kekerasan pada aktivis merupakan pelanggaran HAM dan HAM Berat. Implikasi dari permainan elit politik dalam dinamika UU Pengadilan HAM adalah Impunitas. Impunitas didefinisikan sebagai ketidakmungkinan pelaku pelanggaran HAM untuk mempertanggung jawabkan tindakannya. Hal ini menjadi kegagalan negara dalam menegakan HAM di Indonesia. Terbukti, di Kendari pada 28 September terbunuhnya Randy mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari, yang sampai sekarang belum ada penyelesaian dan bahkan proses penyelidikan belum rampung.
  3. Undang-Undang Pertanahan, persoalan mendasar dalam keadilan agraria, yaitu memastikan hak warga negara untuk mendapatkan akses terhadap tanah, justru tidak diatur secara detail dan tegas dalam RUU Pertanahan. Kendati RUU pertanahan menyinggung soal reforma agraria, tetapi tidak mendetail dan hanya menyalin peraturan Presiden Nomor 2018 tentang Reforma Agraria.
  4. Rancangan Undang-Undang KUHP DPR seolah mengejar jam tayang, sehinga diakhir periodenya harus mengetok (mengesahkan) semua RUU KUHP yang telah diusulkan. Tentu, hasil dari usulan tersebut tidak terkonsep dengan baik dan banyak sekali pasal pasal yang menuai kontroversi, berbahaya dan merugikan rakyat. Di dalam RUU KUHP seolah oleh pemerintah menjadi lintah yang memeras rakyat dimana setiap sanksi yang di berikan bernilai ekonomi. Dan membungkam kebebasan bersuara dan membenarkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelanggaran dengan alasan pembenar melalui RUU KUHP.
  5. RUU Penambangan Minerba, kasus kerusakan alam akibat aktivitas pertambangan di bumi Indonesia terus bertambah dan berdampak serius pada kerusakan ekosistem adalah kosekuensi logis dari aktivitas pertambangan. Perut bumi yang digali maupun kawasan hutan yang di gunduli untuk pertambangan tidak mungkin akan kembali seperti semula. Namun, pengelolaan lingkungan yang seharusnya menjadi prioritas seakan terabaikan. Dimana pemerintah merancang undang undang pertambangan Minerba yang mengabaikan kelestarian alam dan tangunggjawab serta kewajiban untuk menutup lubang bekas pertambangan walaupun biaya yang akan dikeluarkan lebih mahal dari pada membuat objek wisata. Kelestarian alam dan menjaga ekosistem menjadi lebih baik, Perusahaan wajib melakukan penimbunan atas pertambangan.
Baca Juga:  Wonotopo Memanas, Keluarga Pengadu Pemalsuan Tanda Tangan Diintimidasi Keluarga Kades

Atas hal tersebut Ikatan Keluarga Mahasiswa menuntut, untuk menghentikan dan usut tuntas kriminalisasi aktivis, mendesak Presiden untuk menerbitkan Perpu terkait UU KPK, dan menolak RUU Minerba, RUU KUHP, serta RUU Pertanahan.(MAS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top