Bandar Lampung

Dijadikan Apa Sih Senen Mustakim Oleh Kejati Lampung di Kasus Korupsi Randis Elite Lampung Timur?

Dijadikan Apa Sih Senen Mustakim Oleh Kejati Lampung di Kasus Korupsi Randis Elite Lampung Timur?
Dijadikan Apa Sih Senen Mustakim Oleh Kejati Lampung di Kasus Korupsi Randis Elite Lampung Timur?

Dadan Darmansyah saat menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Foto: Tinus Ristanto

Suluh.co – Kasus korupsi Kendaraan Dinas [Randis] Bupati-Wakil Bupati Lampung Timur Tahun yang diadakan oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2016 disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Kamis, 10 Desember 2020. Kasus ini berawal dari penyelidikan yang dibuka oleh Bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Lampung, Juni 2017 silam.

Usai mendengarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum [JPU], Ahmad Handoko memberikan komentar.

Ia mulai memberikan komentarnya dari sisi keberpihakan jaksa terhadap hasil audit akuntan publik yang mengesampingkan audit khusus BPK Perwakilan Lampung dan kemudian dikaitkannya dengan penetapan tersangka pada kasus yang juga menyeret PT Topcars Indonesia tersebut.

“Hanya satu lembaga di negara ini, adalah BPK. Ini sudah ditegaskan di peraturan perundang-undangan maupun di putusan mahkamah konstitusi. Tadi saya baca di dakwaan tadi, jaksa hanya menggunakan audit yang menggunakan akuntan publik. Kami memandang, itu [audit BPK_read] adalah syarat formil dalam menaikkan suatu tindak pidana korupsi.

Karena unsur utama dari pasal 2 dan pasal 3, ini adalah adanya kerugian keuangan negara. Nah kerugian keuangan negara ini siapa yang bisa mengatakan? Yang bisa mengatakan adalah lembaga yang secara konstitusi mempunyai kewenangan itu? Yaitu adalah BPK, nah ini tidak ada [di dalam surat dakwaan_read],” jelas dia sebagai lawyer dari Dadan Darmansyah sebagai Pokja dalam pengadaan di BP2KAD Lampung Timur itu.

 

Dijadikan Apa Sih Senen Mustakim Oleh Kejati Lampung di Kasus Korupsi Randis Elite Lampung Timur?

Dadan Darmansyah saat menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Foto: Ricardo Hutabarat

 

Atas pandangan tersebut yang kemudian tidak dimuat di surat dakwaan, ia mengatakan ”sebenarnya perkara ini sebenarnya tidak perlu berlama-lama disidangkan di pengadilan, tidak perlu lama-lama digelar. Karena syarat-syarat formil tidak terpenuhi”.

Suluh.co kemudian menanyakan tentang sejauh mana pengetahuannya perihal hasil audit BPK yang menyatakan tidak adanya kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Handoko, panggilan akrabnya mengatakan, “Itu jelas, ada suratnya dari BPK. Sudah mengaudit khusus pekerjaan itu, dan hasil auditnya tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara”.

Ahmad Handoko mempertegas tentang audit BPK tersebut. “Bukan audit umum ya, audit khusus. Jaksa menyurati BPK, kemudian menghitung. BPK sudah mengeluarkan bahwa tidak ada kerugian negara. Tapi jaksa kemudian beralih menggunakan audit swasta,” terangnya.

Ahmad Handoko selanjutnya membeberkan adanya ketidakadilan dan inkonsistensi jaksa dalam menangani perkara ini, yang padahal menurut dia, jaksa lebih memilih menggunakan hasil audit akuntan publik ketimbang hasil audit BPK.

“Pak Dadan merasa sangat diperlakukan diskriminasi dalam proses hukum ini. Kalau toh memang jaksa itu konsisten, konsisten dalam artian menegakkan aturan yang menurut mereka, kalau menurut kami jelas ini tidak ada peristiwa pidananya. Tetapi bila jaksa mengganggap ini ada peristiwa pidananya, harusnya dia menetapkan tersangkanya nggak cuma pak Dadan,” tegasnya.

Ahmad Handoko menyinggung sosok orang lain yang lebih dinilai patut dimintai pertanggungjawabannya jika dilihat dari metode-metode penyidikan jaksa di kasus ini. Sosok ini tak lain adalah Senen Mustakim, mantan Kepala BP2KAD Lampung, yang kini diangkat oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjadi Kepala BPSDM Lampung.

“Ada pejabat yang lebih berkompeten lagi. Kalau dari uraian tadi, dakwaan tadi, misalkan tidak boleh menetapkan spesifikasi kendaraan yang sudah mengarah pada merk tertentu. Itu kan yang menetapkan bukan pak Dadan. Ada pejabat di atasnya,” tuturnya.

Apa yang dituturkan Ahmad Handoko ini memang menjadi penting untuk diperhatikan publik. Jika berkaca pada surat dakwaan, disebutkan bahwa Senen Mustakim memiliki peranan dan indikasi serta patut diduga sebagai orang yang mengarahkan agar pengadaan Randis elite di Lampung Timur itu dimenangkan oleh PT Topcars Indonesia.

“Setelah pelelangan pertama dinyatakan gagal, terdakwa [Suherni] selaku Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] diminta oleh Senen Mustakim yang merupakan Pengguna Anggaran atau Kepala BP2KAD Lampung Timur untuk berkoordinasi dan berhubungan dengan Suma Wibawa ST, MM Bin Bachir Syahzein dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang pernah melakukan pengadaan kendaraan operasional/dinas Bupati Lampung Utara, berupa Toyota LC Prado.

Selanjutnya terdakwa bersama dengan Annys Fansori [PPTK] melakukan pertemuan dengan Suma Wibawa bertempat di kantin Pertiwi Pahoman Kota Bandar Lampung, dan didapatkan keterangan dari Suma Wibawa bahwa yang menjadi pemenang/penyedia barang kendaraan operasional/dinas Wakil Bupati Lampung Utara adalah PT Topcars Indonesia dari Palembang,” ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan kepada terdakwa Suherni di dalam persidangan.

Suluh.co meminta penegasan kepada Ahmad Handoko, apakah yang dimaksudnya sosok yang bertanggungjawab selain kliennya di perkara ini adalah kepala di BP2KAD Lampung Timur?

“Ya jelas dong, yang punya kewenangan terhadap pelaksanaan pekerjaan ini kan di dinas itu. Dan itu tidak dijadikan tersangka, kan aneh,” jawabnya.

Atas dalil-dalil yang disampaikannya, agak mengherankan baginya jika nantinya Senen Mustakim tidak dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan.

“Harus dipanggil ke persidangan. Supaya perkara ini terang, harus dihadirkan. Kita tidak tahu kalau dia sudah di BAP atau tidak. Kan itu materi si jaksa ya, di penyidikan. Tapi itu wajib! Harus. Walaupun tidak ada di BAP, jaksa harus menghadirkan,” tandasnya.

Senen Mustakim berdasarkan catatan Suluh.co, sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dari kejaksaan. Saat Senen Mustakim diperiksa, penyidik kejaksaan belum menetapkan status tersangka di dalam kasus ini.

Pertanyaan Ahmad Handoko memang penting untuk dijawab: dijadikan apa Senen Mustakim oleh jaksa di kasus ini? Sebatas saksi?

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top