Daerah

Didemo Massa Terkait Ganti Rugi Lahan Tol, Kepala BPN Tuba Lempar Bola ke Provinsi

Kepala BPN Kabupaten Tulangbawang, Imran/MR

MENGGALA – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulangbawang, Imran, tuding BPN Kanwil Provinsi Lampung, yang paling bertanggung jawab terhadap warga yang belum mendapatkan ganti rugi terkait dampak pembangunan jalan tol.

Pasalnya, semua keputusan terkait pembebasan lahan maupun tanam tumbuh dalam pembangunan jalan tol khususnya di Tulangbawang, jadi wewenang BPN Kanwil Lampung.

Apalagi kata Imran, saat ini persoalan lahan yang dituntut oleh massa sedang dalam proses hukum Pengadilan Negeri Menggala, lantaran adanya sangketa pihak warga yang saling klaim kepemilikan.

“Jadi artinya sedang ada upaya hukum antar warga, tunggu saja keputusan pengadilan, apalagi persoalan ini tidak ada kaitan dengan BPN Tulangbawang. Karena sejak awal BPN Kanwil lampung telah ditunjuk oleh pusat menyelesaikan segala urusan agrarian. Silahkan langsung ke BPN Lampung,” ujar Imran, saat berbicara dihadapan puluhan massa dari Forum Warga Korban Jalan Tol (Forga Banjol) Kampung Keagungan Rahayu, Kecamatan Menggala, Senin (30/9).

Baca Juga:  16 Tim Ikut Kompetisi Piala Soeratin U 17 Tulangbawang

Terkait desakan massa agar BPN turun ke lokasi menunjukan tapal batas antara lahan warga dengan HGU PT. CLP, Imran berkilah jika pihaknya tidak akan mungkin turun ke lokasi bersama warga.

“Kami tidak punya wewenang, kalau sampai kami turun lokasi tanpa perintah, artinya kami telah melanggar hukum. Karena itu tindakan ilegal,” tukasnya.

Sementara itu, koordinator massa, Darmanto, menyesalkan peryataan Kakan BPN Tulangbawang Imran, yang terkesan lempar tanggung jawab menyikapi tuntutan warga.

Menurutnya, pernyataan Imran tidak relevan, lantaran BPN Tuba merupakan perpanjangan tangan dari BPN Kanwil Lampung untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria.

“Kami hanya mengajak BPN turun ke lokasi menunjukan patok batas lahan warga dengan lahan PT. CLP, apalagi memang BPN yang membuat peta. Intinya pihak tol tidak bisa memberikan kompensasi sebab lahan kami masuk peta HGU PT.CLP,” paparnya.

Baca Juga:  Ambles, Jalan Ini Bahayakan Pengguna Jalan

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Presiden Joko Widodo, sementara waktu tidak meresmikan tol Terbanggi-Menggala, sebelum adanya kejelasan ganti rugi kepada warga pemilik lahan.

“Kami tidak menuntut banyak, selesaikan ganti rugi. Jika tidak kembalikan lahan kami karena itu sumber kehidupan keluarga kami,” imbuhnya.

Diketahui puluhan massa yang menamai diri Forum Warga Korban Jalan Tol (Forga Banjol) Kampung Keagungan Rahayu, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulangbawang mendatanggi kantor BPN setempat.

Massa Mendesak agar BPN turun ke area STA 36/40, untuk menunjukan tapal batas antara lahan warga dengan HGU perkebunan sawit milik PT. CLP.

Sebab lahan tersebut masuk dalam peta HGU PT. CLP, sehingga pihak tol tidak memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan.

Baca Juga:  Sengketa Lahan, Warga Desak Minimarket Sukamaju Dibongkar

Padahal sejak zaman dahulu, lahan tersebut sudah dimanfaatkan oleh pemilik sebagai lahan pertanian untuk menopang kehidupan keluarga.(MR)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top