Daerah

Desa Birokrasi Terdepan Serap Aspirasi Rakyat

Sosialisasi Musdus Tingkat Desa, di Desa Mendiro, Kecamatan Ngombol/Istimewa

PURWOREJO – Birokrasi terdepan dalam mengetahui pokok persoalan dan menyerap aspirasi masyarakat ialah Desa. Oleh sebab itu diperlukan sumber daya manusia desa yang mumpuni dan menguasai regulasi tentang pengelolaan desa.

Sebab, kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi kunci penting, bagi tercapainya program pembangunan nasional.

Hal itu mengemuka dalam acara Sosialisasi Musdus Tingkat Desa, di Desa Mendiro, Kecamatan Ngombol, Selasa (11/8) lalu, yang diikuti oleh seluruh perangkat dan perwakilan masyarakat setempat.

Kegiatan ini bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat Formasi (Forum Masyarakat Sipil), yang membidani desa sejak tahun 1999 dan berdiri tahun 2003 di Kabupaten Kebumen.

Dalam paparan materinya, Yusuf Murtiono, salah satu Dewan Presidium Formasi, mengungkapkan pentingnya kemauan pegiat desa atau dalam hal ini pemerintah desa, kepala desa dan perangkatnya untuk belajar.

Baik dalam hal regulasi yang mengatur pengelolaan desa dan anggaranya, serta memahami inklusi sosial, sebagai kunci keberhasilan pembangunan desa.

Baca Juga:  TBM Mangunrejo Gebrak Dunia Literasi Purworejo

Yusuf Murtiono mengatakan, sejak desa diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran yang bersumber dari dana desa, pemerintah desa dapat menimplementasikan pembangunan prioritas menurut masyarakat setempat.

Tidak hanya di bidang fisik, sektor sosial kemasyarakatan sampai dengan adat istiadat juga menjadi hal yang diutamakan dalam pembangunan desa.

Dalam menentukan arah kebijakan, lanjut Yusuf Murtiono, juga menekankan pentingnya musyawarah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tidak ada alasan masyarakat tidak mengetahui rencana pembangunan di desa. Segala hal yang diprioritaskan dalam pembangunan harus diputuskan atas dasar aspirasi atau musyawarah bersama warga.

“Azas musyawarah desa itu mutlak (dalam pemerintahan desa,red), masyarakat harus dilibatkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi,” kata Yusuf Murtiono.

Pada kesempatan tersebut, Yusup Murtiono juga  mengatakan, faktor banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pemerintah desa disebabkan salah satunya oleh minimnya sumberdaya manusia desa. Seperti halnya dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana desa. Kurangnya transparansi pemerintah desa juga menjadi indikasi adanya sistem yang tidak sehat.

Baca Juga:  Gajah Ngamuk di Tanggamus, Satu Orang Tewas Terinjak

“Tidak transparan (dalam penyelenggaraan pemerintahan desa) menjadi indikasi (pemerintahan yang tidak sehat). (sumberdaya manusia desa dan pemerintahan desa) yang tidak mau belajar (soal regulasi dan tata kelola desa dan keuangan desa) pasti akan bermasalah,” tandas Yusuf Murtiono.

Atas dasar itu, imbuh Yusuf Murtiono, perlu adanya pendampingan intensif kepada desa, terutama penyelenggara pemerintahan desa. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh pembina pemerintah desa, seperti pemerintah daerah, atau bekerjasama dengan swasta, misalkan organisasi kemasyarakat atau lembaga swadaya.

Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Camat Ngombol, Tejo Kusnandar, mengakui kurangnya intensitas pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Alasan utamaya adalah personil yang terbatas. Namun demikian, pendampingan sekaligus monitoring terhadap pemerintah desa telah dilakukan ditengah keterbatasan tersebut.

“Yang paling banyak dikeluhkan oleh pemerintah desa adalah proses perencanaan yang rumit, prosesnya yang harus mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat. Kita sudah lakukan pendampingan rutin, khususnya bagi 57 desa di Kecamatan Ngombol untuk mengarahkan prioritas pembangunan di desa,” katanya, usai acara.

Baca Juga:  Kakon Way Kerap Terindikasi Mark Up Pembangunan Jembatan

Sementara itu Kepala Desa Ndiro Awan Yoga Kurniawan, mengungkapkan kepentingan desa untuk mendapat pendampingan yang intensif. Menurutnya, desa seringkali dihadapkan dengan pilihan prioritas pembangunan yang berseberangan dengan kepentingan masyarakat. Akibatnya desa kesulitan untuk menyelaraskan perencanaan dengan kebutuhan masyarakat.

“(Dengan adanya acara ini) kami jadi tahu, ternyata desa memiliki kewenangan penuh dalam merencanakan pembangunan desa, asal tahu regulasinya. Untuk itu kami bekerjasama dengan Formasi dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kami,” katanya.(Mahestya Andi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top