Politik

Demokrat Lampung Makin Solid Pasca KLB Deli Serdang Ditolak

Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung, Julian Manaf/Istimewa

Suluh.co – Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung, Julian Manaf, bersyukur atas ditolaknya Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang oleh pemerintah.

“Atas hasil itu semua, kami bersyukur alhamdulillah. Ini pelajaran berharga bagi Partai Demokrat, agar bisa lebih baik dimasa yang akan datang,” ujarnya, Rabu (31/3).

Sementara, anggota fraksi Demokrat DPRD Lampung, Deni Ribowo, mengaku sudah memprediksi bahwa KLB yang berlangsung di Deli Serdang adalah abal-abal.

“Sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, ternyata betul abal-abal,” kata Deni Ribowo.

Anggota komisi V DPRD Lampung ini juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah, ia  berharap dengan adanya pembegalan atau pengambil alihan Partai Demokrat, para kaderisasi Demokrat bisa lebih solid dan waspada.

Baca Juga:  AHY Ajak Peran Mahasiswa Unila Dalam Membentuk Karakter Bangsa

“Untuk seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada khususnya di Provinsi Lampung, mari kita tetap solid dan waspada. Karena kita ini sedang melawan ambisi seseorang untuk membegal Partai Demokrat,” lanjut dia.

Sebelumya, Kementerian Hukum dan HAM  dan Kementrian Politik Hukum dan Keamanan, menolak hasil KLB Demokrat di Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua Umum.

Hal ini berdasarkan pantauan kanal, Menteri Kemenkumham RI, Yasona Laoly, mengatakan, pemeriksaan tahap pertama, Kemenkumham memberikan surat pada 11 Maret 2021 untuk melengkapi kekurangan berkas untuk memenuhi ketentuan selama tujuh hari.

“Dari hasil pemeriksaan dokumen fisik, masih terdapat beberapa dokumen yang belum dipenuhi, diantaranya, tidak disertai mandat DPC dan DPD. Dengan demikian pemerintah memutuskan hasil KLB di Deli serdang 5 Maret 2021 ditolak,” ujarnya.

Baca Juga:  Gubernur Ridho Raih Penghargaan Anubhawa Sasana dari Kemenkumham

Yasonna juga menambahkan, ada argumen soal AD/ART Demokrat, pihaknya menggunakan yang terdaftar dan ada di Kemenkumham.

Pihak KLB Deli Serdang tidak berwenang untuk menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan jika dirasa tidak sesuai dengan UU Partai Politik.

“Pemerintah bertindak objektif transparan dalam memberi keputusan terkait ini, sekali lagi kami menyesalkan statement dari pihak pihak yang menuding pemerintah ada campur tangan memecah belah parpol,” ungkapnya.

 

Reporter : M Yunus Kedum

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top