Bandar Lampung

Data Pribadi Jurnalis Penerima Vaksin Covid-19 Bocor

Vaksinasi Covid-19/Ilustrasi

Suluh.co – Sejak dilakukan vaksinasi tahap II di akhir Februari sampai pertengahan Maret 2021, telah beredar dokumen dari Kementerian Kesehatan yang berisi data pribadi jurnalis yang akan menerima vaksin Covid-19.

Ketua Aji Indonesia memprotes adanya peredaran data pribadi jurnalis guna mengantisipasi adanya penyalahgunaan yang tidak baik nantinya/atau disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Data tersebut berisi nama, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, alamat, nomor telepon, asal organisasi dan media, serta usia,” kata Sasmito Madrim dalam rilisnya, Jumat (19/3).

Menurutnya data pribadi merupakan aset yang bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital. Meskipun Indonesia belum memiliki Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, pemerintah berkewajiban untuk melindungi data pribadi warga negaranya.

Baca Juga:  Malam Puncak HUT, AJI Galang Dana Korban Gempa Lombok

“Aturan umum tersebut setidaknya dapat ditemukan dalam Pasal 28 G dan Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945,” ujar  dia.

Ada dua pasal tentang aturan umum yang mengarah kedata pribadi seseorang yakni Pasal 28 G UUD 1945 dan Pasal 28 H ayat 4.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Tulisnya

Sedangkan Pasal 28 H ayat 4 berbunyi, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Tambahnya.

Baca Juga:  Aan Ibrahim: Batik Harus Jadi Prioritas Pemerintah

Maka atas dasar tersebut, AJI Indonesia meminta Kementerian Kesehatan dan institusi di bawahnya:

  1. Menghentikan peredaran dokumen dari Kementerian Kesehatan yang berisi data pribadi jurnalis yang akan menerima vaksin Covid-19 yang sudah beredar di masyarakat. Data detail soal penerima vaksin, cukup di dokumen internal kementerian. Untuk kebutuhan pemberitahuan vaksinasi, informasinya bisa dengan nama, media, alamat kantor, umur dan hal yang bersifat umum.
  2. Mengevaluasi soal perlindungan data pribadi penerima vaksin Covid-19, serta ditindaklanjuti dengan membuat sistem perlindungan data pribadi untuk para penerima vaksin berikutnya.
  3. Segera merealisasikan kebijakan satu data yang aman untuk untuk para penerima vaksin, baik para jurnalis maupun masyarakat luas.
  4. Mengusut dan memberi sanksi pada pejabat yang bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi para jurnalis.
Baca Juga:  2020, PBL Provinsi Lampung Dilantik

 

Reporter : SUL/AJI

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top