Daerah

Dana Desa Tak Kunjung Dibayar, Apdesi Lampura Ancam Aksi Massa

Ketua Apdesi Lampura, Edward Syaputra/EDI

LAMPUNG UTARA – Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lampung Utara, Senin (21/10), sambangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) setempat, guna menanyakan kejelasan pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 yang sampai saat ini belum terbayarkan.

Padahal sebelumnya, telah disepakati kesepakatan antara pihak Apdesi dengan Pemkab Lampura yang disaksikan oleh beberapa anggota DPRD Lampura, bahwa pembayaran ADD akan dicicil tiap bulannya sejak bulan September hingga Desember.

Rinciannya, tiga bulan dibayarkan di bulan September, tiga bulan di Oktober, tiga bulan di November dan tiga bulan sisanya di bulan Desember.

“Harusnya di bulan Oktober itu, ADD yang dibayarkan sudah enam bulan. Tapi, nyatanya sekarang ADD yang dibayarkan baru tiga bulan dan itu pun belum seluruhnya diterima oleh desa-desa,” jelas Ketua Apdesi Lampura, Edward Syaputra.

Baca Juga:  Maraton, DPRD Lampura Gelar Paripurna 4 Sidang

Akibat lambatnya proses pembayaran tersebut serta menghambat proses pembangunan di desa, pihak Apdesi, mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran jika Pemkab Lampura tidak memenuhi janjinya terkait pembayaran ADD 2019.

“Jika sampai akhir bulan Oktober ini ADD yang dibayarkan tidak sampai enam bulan, maka kami akan menggelar demonstrasi besar – besaran,” tegas Edward.

Edward beralasan, demonstrasi merupakan langkah terakhir yang harus mereka lakukan agar Pemkab Lampura dapat memenuhi kesepakatan yang pernah dibuat beberapa waktu lalu. Kesepakatan itu bukanlah kesepakatan main-main karena dibuat dan disaksikan oleh para petinggi pemkab dan DPRD Lampura.

Sementara itu, Rudi Fadli, selaku anggota Apdesi, menyampaikan, seharusnya Pemkab Lampura dapat memenuhi janji mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dengan begitu, ADD tahun 2019 akan segera lunas menjelang akhir tahun ini.

Baca Juga:  Dendi Kucurkan 10 Miliar di Kecamatan Kedondong

Sayangnya, kenyataan yang mereka terima berbanding terbalik dengan kesepakatan yang ada. Padahal, jika mau jujur, sejatinya mereka tidak setuju dengan kesepakatan yang telah ada tersebut. Tapi, karena pertimbangan kemampuan anggaran pemkab, mereka terpaksa menerima kesepakatan itu.

“Kami beri tenggat waktu sampai akhir bulan ini. Kalau masih saja tidak sesuai kesepakatan, apa boleh buat kami akan demonstrasi,” tandas Kepala Desa Kalibening Raya ini.(RUS/EDI)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top