Bandar Lampung

Dalang di Balik Perdebatan Hasil Audit Investigatif BPK: Bupati Lampung Timur hingga Wakajati Lampung

Dalang Di Balik Perdebatan Hasil Audit Investigatif BPK: Bupati Lampung Timur hingga Wakajati Lampung
 Dalang Di Balik Perdebatan Hasil Audit Investigatif BPK: Bupati Lampung Timur hingga Wakajati Lampung

Ilustrasi.

Suluh.co – Di kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dinas bupati dan wakil bupati pada BP2KAD Lampung Timur Tahun Anggaran 2016, hasil audit investigatif yang dikeluarkan BPK RI menjadi perdebatan.

Para pengacara dalam setiap uraiannya kepada publik, mendalilkan bahwa audit investigatif BPK RI telah menyatakan tidak ada kerugian negara di kasus tersebut. Dari hal itu, muncul penilaian bahwa dakwaan JPU pada Kejati Lampung, dianggap keliru dan tidak cermat.

Siapa dan bagaimana caranya hasil audit investigatif itu didapatkan?

“Sebenarnya eksepsi kita terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum menguraikan secara tidak cermat, tidak jelas dan kabur terhadap kesalahan terdakwa: hukum formil baik juga secara syarat materiil. Juga di dalam perkara ini sudah ada audit investigatif dari BPK RI.

Yang mana hasil audit investigatif BPK RI itu menjelaskan tidak ada perbuatan melawan hukum, dan tidak ada kick back, juga tidak ada kerugian negara dalam pengadaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2016. Itu pada intinya,” tutur Japriyanto Manalu.

Keterangan ini disampaikannya usai membacakan eksepsinya di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Senin, 14 Desember 2020. Ia adalah kuasa hukum dari terdakwa Suherni, seorang PPK dalam proses lelang tersebut.

 

Mencari Tahu Keberadaan dan Status 2 Mobil Mewah di Kasus Korupsi Randis Elite Lampung Timur

Direktur PT Topcars Indonesia, Aditya Karjanto, salah seorang terdakwa dalam kasus korupsi pengadaaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati oleh BP2KAD Lampung Timur Tahun Anggaran 2016. Foto: Tinus Ristanto

Hasil audit investigatif tersebut dijelaskannya memang diberikan oleh BPK RI kepada pihak lain, selain kepada Kejati Lampung. “BPK RI itu punya audit investigatif atas permintaan Kejaksaan Tinggi Lampung kemudian juga Bupati Lampung Timur juga meminta salinan hasil daripada audit investigatif dari BPK RI,” terangnya.

Uraian Japriyanto ini tak ada ubahnya dengan penjelasan Sopian Sitepu pada 10 Desember 2020 lalu. Pada tanggal itu, agenda sidang pembacaan dakwaan atas kasus ini sedang berlangsung.

Sopian Sitepu mengatakan tidak adanya kerugian negara berdasarkan hasil audit BPK, diketahuinya dari Pemkab Lampung Timur. “[Tahu_read] Dari pemkab. Yang kita mintakan, agar pemkab meminta ke BPK. BPK ngasih dan jelas. Tidak ada kerugian dan bahkan tidak ada perbuatan melawan hukum. Nah itu. Bukan hanya tidak ada kerugian,” jawabnya.

Dari uraian ini, Sopian Sitepu diketahui adalah pihak yang memberikan saran kepada Pemkab Lampung Timur untuk mengajukan permohonan informasi terkait hasil audit investigatif BPK RI.

Kembali ke keterangan Japriyanto yang menyatakan bahwa sosok Bupati Lampung Timur adalah pihak yang meminta salinan hasil audit investigatif BPK RI.

Suluh.co bertanya tentang, siapa yang ia maksud secara presisi sebagai orang yang menduduki jabatan Bupati Lampung Timur, yang kemudian memintakan hasil audit investigatif tersebut ke BPK RI? “Itu semua secara resmi. Secara pemerintahan. Kan gitu kan? Boleh kan gitu,” tutur Japriyanto.

 

Di Balik Kongkalikong BP2KAD dan PT Topcars Indonesia: Mobil Mewah yang 'Menyambut' Nunik & Zaeful

Suherni, terdakwa yang tidak ditahan dari proses penyidikan sampai penuntutan, duduk di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Foto: Tinus Ristanto.

Ia mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya memiliki secarik surat sebagai dalil bahwa segalanya dilakukan secara resmi. Kendati begitu, ia tidak ingat soal siapa identitas daripada Bupati Lampung Timur yang disebutkannya di awal. “Untuk suratnya belum ku baca. Tapi sudah ada suratnya itu,” terangnya.

Sebagai informasi, hasil lelang kendaraan dinas merk Toyota Land Cruiser Prado dan Toyota New Harrier yang dimenangkan PT Topcars Indonesia, digunakan oleh Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim dan Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bukhori.

Salah satu poin dalam eksepsi pada sidang untuk terdakwa Aditya Karjanto, Direktur PT Topcars Indonesia, diuraikan tentang perjalanan waktu ketika BPK melakukan audit investigatif dan hasil audit tersebut, yang oleh Sopian Sitepu selaku pengacaranya dijadikan dalil menyatakan dakwaan jaksa tidak cermat. Maret 2018 BP2KAD Lampung Timur diinvestigasi oleh BPK, dan 7 Desember 2018 hasil audit keluar.

Baca Juga:  Kejati Lampung Kembali Tangkap Buronan

Terdakwa lainnya, Dadan Darmansyah lewat pengacaranya Ahmad Handoko juga mendalilkan hasil audit BPK sebagai argumentasi untuk menyatakan kasus ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Selain hal itu, Ahmad Handoko menaruh curiga dan merasa ada ketidakadilan bagi kliennya.

“Dakwaan tidak jelas, cermat, dan lengkap: mengeni tidak diuraikan apa kesalahan terdakwa sehingga menyebabkan kerugian negara, padahal kewenangan terdakwa bukan sebagai pengendali kegiatan. Justru pengendali kegiatannya tidak dijadikan tersangka. Mengeni audit yang digunakan untuk menentukan kerugian negara bukan audit BPK RI. Hanya audit akuntan independen dan itu tidak sesuai dengan konstitusi dan norma UU,” tutur Handoko kepada Suluh.co, Selasa sore, 15 Desember 2020 lewat keterangan tertulis.

Baca Juga:  Dandim 0410 Letkol Inf Romas Ikut Senam Sajojo di Lapangan Korem 043 Gatam

 

Dijadikan Apa Sih Senen Mustakim Oleh Kejati Lampung di Kasus Korupsi Randis Elite Lampung Timur?

Dadan Darmansyah saat menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Foto: Tinus Ristanto

Komisioner pada Komisi Informasi Lampung Dery Hendriyan saat dihubungi Suluh.co, Selasa siang, 15 Desember 2020, mengatakan, audit investigatif BPK RI itu masuk dalam klasifikasi informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [KIP].

Di Pasal 17 disebutkan alasan mengapa informasi publik tersebut dikecualikan. Salah satu poinnya menyebutkan, apabila informasi publik itu diberikan maka akan berpotensi menghambat proses penegakan hukum.

Diketahui, kasus ini diselidiki Kejati Lampung sejak Juni tahun 2017. Tepatnya di era Kajati Lampung Syafrudin dan Wakajati Lampung Jaja Subagja. Jaja Subagja memiliki irisan dengan Kabupaten Lampung Timur, sebab ia pernah menjabat sebagai Kajari Lampung Timur pada Oktober 2006 sampai Juni 2007. Jaja Subagja hingga 16 Agustus 2018 masih menjadi orang nomor dua di Kejati Lampung.

Pada 7 November 2019, Asisten Pidana Khusus pada Kejati Lampung Andi Suharlis kala itu mengatakan, telah menetapkan 3 orang tersangka di kasus ini. Penetapan tersangka itu didalilkannya atas adanya ”bantuan dari KPK dan akuntan publik”.

Kendati ada potensi itu tadi, Dery Hendriyan mengatakan sah-sah saja apabila Pemkab Lampung Timur atau pihak lain dapat menerima hasil audit investigatif BPK RI. Asalkan, lanjutnya, dilakukan sesuai dengan mekanisme atau sesuai aturan yang berlaku dan ada.

Ia mengatakan, potensi menghambat proses penegakan hukum tersebut tidak serta merta melekat pada setiap informasi yang dikategorikan sebagai informasi publik yang dikecualikan. Potensi tersebut menurut dia harus terlebih dulu diuji. Dia menyebutnya dengan sebutan uji konsekuensi.

Uji konsekuensi ini, terangnya, harus dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID] pada Kejati Lampung.

Uji konsekuensi tersebut disebutnya akan menghasilkan keputusan, yang mana keputusan itu muncul dari tim yang dibentuk. Uji konsekuensi tersebut digambarkannya semacam formula atau mekanisme untuk “menggugurkan” akibat atau potensi yang muncul apabila informasi publik yang dikecualikan tadi, diberikan ke pihak lain.

Untuk diketahui, PPID pada Kejati Lampung dijabat oleh seorang jaksa yang menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.

Sejatinya, lanjut dia, BPK RI tidak dimungkinkan untuk memberikan hasil audit tersebut tanpa persetujuan dari Kejati Lampung.

BPK RI, terang Dery, hanya dimampukan sesuai dengan aturan, untuk memberitahu informasi secara umum kepada pihak lain tentang dimana posisi hasil audit itu berada dan tidak boleh memberikan dokumen hasil audit investigatif tadi secara diam-diam.

“Sekarang gini. Itu kan BPK yang investigasi. Yang minta itu kan kejaksaan. Kejaksaan lah yang punya kewajiban untuk melakukan uji konsekuensi. Uji itu harus ditunaikan dulu. Aturan itu ada di Pasal 19.

Dan itu tadi, harus diuji dulu. Tidak serta merta pula apabila informasi publik yang dikecualikan itu dibuka dapat berpotensi menghambat proses penegakan hukum. Kejaksaan harus bentuk tim untuk proses uji konsekuensi itu,” timpalnya.

Baca Juga:  Proyeksi APBD Pemprov Lampung Tahun 2019 Bertambah

“Kalaupun BPK mengeluarkan informasi audit tadi ke pihak lain, BPK harus bicara dulu ke kejaksaan, dan apabila ada permintaan dari kejaksaan secara tertulis. Hal itu sebagai dasar BPK mengeluarkannya.

BPK bisa hanya sebatas mengiformasikan ke pihak lain tadi. Dan mengatakan, silahkan untuk menghubungi PPID kejaksaan untuk meminta informasi tersebut,” urainya.

Yang dibeberkan Dery Hendriyan di atas, disebutnya lebih kepada mekanisme untuk meminta informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan aturan yang terkandung dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Ia menegaskan, segala sesuatu yang dilakukan sesuai mekanisme tersebut haruslah tertulis dan diketahui oleh BPK, Kejati Lampung dan Pemkab Lampung Timur.

“BPK, PPID dan Pemkab saling berkomunikasi, dan itu harus dilakukan secara tertulis, permintaan tadi. Oleh siapa pun. Nggak boleh dia lisan, kalau tidak, si pemkab datang ke PPID dan mengisi formulir. Dan itu adalah jalurnya,” tegasnya.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top