Modus

Dakwaan Jaksa Dinilai Cacat Formil, Hakim Bebaskan Terdakwa Demi Hukum

Gelaran sidang lanjutan perkara pencurian atas nama terdakwa Purboyo, yang digelar di ruang sidang Yustisia, di Pengadilan Negeri Tanjung Karang/Tinus

Suluh.co – Seorang terdakwa dinyatakan bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Hal tersebut disebabkan oleh kesalahan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang membuat dakwaan tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan dari majelis hakim tersebut dibacakan dalam gelaran sidang lanjutan perkara pencurian atas nama terdakwa Purboyo, yang digelar di ruang sidang Yustisia, dengan dipimpin oleh hakim ketua Ismail, dengan agenda pembacaan putusan sela, Selasa (12/1).

“Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa diterima, menyatakan bahwa dakwaan dibatalkan demi hukum dan memerintahkan penuntut umum untuk segera membebaskan terdakwa dari tahanan,” seru hakim ketua Ismail.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa dakwaan dari jaksa telah cacat formil, diantaranya adalah dakwaan yang diterima oleh penasihat hukum dan terdakwa ternyata lembaran rencana surat dakwaan, dan di dalam dakwaan yang diterima majelis hakim tidak tercantum nomor serta tidak tertulis tanggal dan kesalahan penulisan alamat terdakwa.

Baca Juga:  Pencuri Motor di Area Masjid Dibekuk Polsek Pematang Sawa

Maka sesuai dengan pasal 143 ayat – 2 kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum, maka jaksa penuntut umum dinilai tidak cermat dalam membuat surat dakwaan.

Sementara kuasa hukum terdakwa dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung Anugrah Prima Utama mengatakan alasan pihaknya mengajukan eksepsi dikarerakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan surat dakwaan yang ternyata isinya adalah rencana surat dakwaan.

“Majelis hakim dan kami memegang surat rencana dakwaan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, menurut kuasa hukum terdakwa hal tersebut menjadi pertimbangan majelis Hakim untuk memutus bebas terdakwa dari tahanan.

Namun saat disinggung apakah terdakwa benar telah melakukan tindak pidana pencurian atau tidak, Prima tidak bisa berkomentar banyak mengenai hal tersebut.

Baca Juga:  Upaya Gratifikasi Rp50 Juta Diistilahkan Buah Tangan di Perkara Korupsi Mesuji

“Kalau untuk itu biar pengadilan yang membuktikan tapi yang jelas secara formil ini dakwan yang digunakan oleh JPU berdasarkan surat rencana tidak dibenarkan, maka putusan sela hari ini eksepsi kami diterima karena terdakwa didakwa dengan rencana dakwaan dan itu tidak masuk dalam KUHAP,” serunya.

Diketahui Dalam dakwaanya sendiri, JPU dari Kejaksaan Tinggi Lampung Iskandarsyah, menyampaikan perbuatan terdakwa bermula pada Minggu 22 Maret 2020 bertempat di sebuah Cafe di Enggal, adapun barang yang diambil yakni satu buah tas berisi uang, emas 5 gram, satu unit handphone, dan beberapa ATM, dengan jeratan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan pasal 362 KUHP.

Atas putusan dari majelis hakim kali ini, Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Kepala Seksi Penerangan Hukumnya (Kasipenkum) Andrie W Setiawan, menjelaskan bahwa tidak akan mengajukan banding, namun kejaksaan akan mengambil langkah selanjutnya yakni perngajuan pelimpahan berkas kembali ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Baca Juga:  Kasus Penemuan Mayat di Embung SMA Kebangsaan, Polres Lamsel Amankan 2 Pelaku

“Kami menghargai hasil dari persidangan, dan memuruskan tidak mengajukan banding atas putusan hakim tersebut, namun kami akan melakukan permohonan kembali untuk pelimpahan ulang berkas perkara tersebut ke pengadilan dalam waktu dekat,” ungkap Andrie.

 

Reporter : Tinus Ristanto

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top