Bandar Lampung

Compang-camping Keterangan dari Timbangan dalam Korupsi Setoran Pajak Minerba Lampung Selatan

Kejaksaan di Lampung Belum Mampu Raih Anugerah Wilayah Bebas Korupsi
Kejaksaan di Lampung Belum Mampu Raih Anugerah Wilayah Bebas Korupsi

Ilustrasi adhyaksa.

Suluh.co – 22 Desember 2020 kemarin, Kejaksaan Tinggi Lampung mengumumkan hasil kinerja bidang Pidana Khusus [Pidsus].

Kinerja bidang Pidsus tersebut berkait dengan adanya proses penanganan kasus atas sangkaan korupsi yang dilakukan para tersangka dengan modus tidak menyetorkan pajak dari sektor minerba senilai Rp 2 miliar. Pajak ini harusnya disetorkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah [BPPRD] untuk masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah [PAD].

Atas kasus ini, ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya langsung ditahan dan diboyong ke Rutan Wayhui. Mereka adalah Mr, Ef, dan SM.

3 orang ini disangka telah melanggar ketentuan hukum sesuai yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1.

Dan juga disangka telah melanggar Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Di kasus ini, sebenarnya ada total 4 orang tersangka. Disebutkan ada 1 orang tersangka atau tsk yang belum bisa hadir.

Di hari yang sama, disebutkan bahwa 1 orang tersangka yang ditetapkan oleh bidang Pidsus itu adalah seorang perempuan berinisial YY. Tersangka tersebut dinyatakan tidak hadir. Sehingganya baru 3 orang tersangka yang diboyong ke Rutan Wayhui.

Seminggu setelahnya, bidang Pidsus menerbitkan surat panggilan kepada YY. Isi surat itu menyatakan agar YY menghadiri panggilan penyidik kejaksaan untuk didengarkan keterangannya sebagai tersangka pada 29 Desember 2020.

Panggilan itu terbit berdasarkan surat Nomor: SP-458/L.8.5/Fd.1/12/2020. Surat ini ditandatangani oleh Asisten Pidsus pada Kejaksaan Tinggi Lampung atas nama Nur Mulat. Surat ini terbit dan ditandatangani Nur Mulat pada 22 Desember 2020.

Dalam surat ini, diterakan catatan yang ditujukan untuk YY. Catatan itu berupa imbauan, agar YY membawa dokumen asli terkait pajak minerba pada BPPRD Lamsel.

Surat ini kemudian diafirmasi oleh kuasa hukum YY yang bernama Ilyas. Afirmasi ini sesuai dengan laporan yang disampaikan Fajar Surya Televisi.

Di 29 Desember 2020 ini, YY nyatanya belum dapat hadir hingga pukul 12.30 WIB. Nah, ketidakhadiran YY terpantau ketika reporter Suluh.co berada di seputar ruang Pidsus Kejaksaan Tinggi Lampung. Padahal di dalam surat yang ditujukan ke YY, perempuan itu diminta untuk hadir pada pukul 09.00 WIB dan menghadap penyidik.

Keberadaan pewarta di seputar ruang Pidsus diketahui oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum [Kasi Penkum] Andrie W Setiawan.

Tak hanya Andrie, ada seorang jaksa lainnya yang bertugas di bidang Pidsus, yang kebetulan hendak memasuki ruang Pidsus.

Seorang jaksa yang namanya tidak Suluh.co publikasikan ini, mengatakan bahwa ketidakhadiran YY disebabkan oleh pemberitaan para pewarta yang membuat YY tidak hadir karena bakal menjalani proses penahanan seperti tersangka lainnya.

Baca Juga:  Bupati Nanang Ermanto Kejutkan SDN 1 Pasuruan

Keterangan jaksa ini memang tidak dalam posisi terrekam dengan baik. Kendati begitu, kalimatnya didengar para pewarta yang sedianya berada di teras gedung Pidsus.

Tak ada keterangan yang muncul usai kalimat itu diucapkan seorang jaksa ini. Tak jelas juga apa maksud di balik kalimatnya, yang entah dimaksudkan untuk bercanda atau tidak.

Setelahnya Andrie W Setiawan memasuki ruang Pidsus dengan maksud agar para pewarta yang menunggu informasi publik atas proses penanganan kasus ini lebih bersabar.

Usai dari ruang Pidsus, Andrie W Setiawan mengaminkan adanya surat panggilan kepada YY. Keterangan Kasi Penkum ini kemudian mempertegas afirmasi awal yang disampaikan oleh Ilyas: bahwa YY memang dipanggil penyidik.

Selanjutnya, ia memberikan keterangan yang dimaksudkan untuk menjelaskan hal-hal terkait YY. Menurut dia, pada 22 Desember 2020 kemarin, YY diminta hadir sebagai saksi. Keterangan ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa YY baru satu kali tidak hadir pada pemanggilan sebagai tersangka.

“[Panggilan kepada YY sebagai tersangka baru satu kali?] Sekali,” tutur Andrie. ”Kemarin masih saksi,” jelasnya.

Dengan sendirinya, ada ralat keterangan mengenai status hukum dan status YY dalam perkara tersebut, yang ia terima dari bidang Pidsus. “Saya baru tahu kalau kemarin itu pemanggilan [kepada YY] masih sebagai saksi, bukan tersangka,” timpal dia.

Dari potongan dokumen yang diperoleh reporter Suluh.co, ada surat yang menyatakan YY sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Desember 2020. Surat ini ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Heffinur.

Judul dokumen itu adalah Surat Penetapan Tersangka dengan Nomor Print 405/L.8/Fd.1/12/2020 yang juga disertai kalimat Pidsus-18. Di surat berwarna merah jambu ini, diterakan pertimbangan hingga memutuskan bahwa, “YY sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (“Pajak Minerba” yang tidak disetorkan di BPPRD dan Dinas Pendapatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017 s/d 2019″.

Atas perolehan dokumen ini, reporter Suluh.co melakukan upaya klarifikasi kepada Kasi Penkum. Ia mengatakan kembali untuk menegaskan apa yang sebelumnya telah disampaikan, bahwa pada 22 Desember 2020 itu YY dipanggil masih sebagai saksi.

Terkait penetapan tersangka kepada YY pada 15 Desember 2020 sesuai dengan keterangan pada dokumen yang diperoleh tadi, Kasi Penkum menyatakan masih perlu menanyakan hal itu ke bidang Pidsus.

Baca Juga:  Tersangka Korupsi Pajak Minerba Lamsel Disebut Hadiri Panggilan ke-2 dari Kejaksaan

“Untuk penetapan tersangkanya, saya konfirmasi ke pidsus ya,” ujarnya. “Tapi yang jelas, kemarin itu panggilan sebagai saksi,” tambahnya.

Keterangan-keterangan yang muncul dari Kasi Penkum ini diketahui berasal dari bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Lampung.

Kabar terbaru, YY berkirim surat kepada bidang Pidsus pada Kejaksaan Tinggi Lampung, yang isi suratnya menyatakan bahwa YY sedang dalam kondisi sakit dan terpapar Covid-19 disertai dengan rekam medis yang diterbitkan seorang dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung.

Kondisi YY tidak secara jelas disebutkan, apakah YY dinyatakan positif terpapar Covid-19 pasca menjalani rapid test atau swab.

“Baru kami dapat kabar dari teman-teman Pidsus, bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir pada hari ini karena ada keterangan sakit. Jadi yang bersangkutan keterangannya adalah kena Covid,” kata Andrie W Setiawan.

YY akan dipanggil kemudian untuk bisa hadir pada 5 Januari 2021. “Kami tetap pemanggilan kedua, di minggu depan, tanggal 5,” jelasnya.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top