Bandar Lampung

Cerita Soal Ketebalan Hasil Audit Khusus BPK ke Kejati Lampung dan Membaca Niat di Baliknya

Cerita Soal Ketebalan Dokumen Audit Khusus BPK ke Kejati Lampung dan Membaca Niat di Baliknya
Cerita Soal Ketebalan Dokumen Audit Khusus BPK ke Kejati Lampung dan Membaca Niat di Baliknya

Ilustrasi audit BPK RI.

Suluh.co – Kejaksaan Tinggi [Kejati] Lampung disebut meminta Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] RI untuk melakukan audit investigatif atau audit khusus.

Audit tersebut dimaksudkan dan punya korelasi dengan penyelidikan dugaan tindak pidana yang sedang dilakukan Kejati Lampung. Audit ditujukan untuk ‘membedah’ pelelangan kendaraan dinas oleh Badan Pengelola, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah [BP2KAD] Lampung Timur Tahun Anggaran 2016.

Alokasi dana pengadaan kendaraan untuk dua elite –bupati dan wakil bupati, senilai Rp2 miliar lebih dan jenis kendaraan yang diinginkan terbilang mewah: Toyota Land Cruiser Prado & Toyota New Harrier.

Setelah permintaan itu dijalankan oleh BPK RI, hasil yang audit khusus tersebut disebut-sebut membuat Kejati Lampung ‘kecewa’. Dasar kekecewaan didasarkan pada beberapa hal, yang diungkap oleh seorang di internal Kejati Lampung yang mengetahui peristiwa tersebut.

Pertama, BPK RI –disebut oleh dia yang ingin identitasnya dianonimkan– hanya memberikan secarik kertas dan kertas tersebut dinamakan sebagai hasil audit investigatif. Kemudian, BPK RI mengeluarkan pernyataan bahwa dari hasil audit yang berlangsung dinyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara.

Pernyataan BPK RI yang menyatakan tidak adanya kerugian negara dan tidak ada perbuatan melawan hukum dirasanya agak lucu untuk disebutkan seorang auditor. “Sejak kapan akuntan berbicara dan menyatakan ada tidaknya PMH [perbuatan melawan hukum]?”, tuturnya kepada Suluh.co, Selasa malam, 15 Desember 2020. “Itu hanya surat, bukan hasil audit,” ungkapnya lagi.

Mencari Tahun Ketebalan Dokumen Audit Khusus BPK RI

Suluh.co sejak awal kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Kamis lalu, 10 Desember 2020, bertanya soal ketebalan dokumen audit khusus BPK RI yang diklaim telah dipegang oleh para pengacara dari 3 terdakwa.

Kendati memegang dokumen dan kerap menyatakan bahwa hasil audit BPK RI tersebut mengandung pernyataan tidak ada kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam proses lelang mobil mewah itu, namun tak ada satupun yang mampu memberikan jawaban ketika ditanya seberapa tebal dokumen audit BPK.

“Pokoknya audit investigatif. Bukan masalah tebal atau tipis, tapi (suara kurang jelas),” tutur Sopian Sitepu, pengacara terdakwa Direktur PT Topcars Indonesia Aditya Karjanto.

Suluh.co bertanya, apa kemudian yang diterima itu terkait hasil audit BPK RI yang diketahuinya? “Kita terima adalah hasil laporannya, tapi kalau misalnya bahannya kita tidak diberikan,” tuturnya.

Suluh.co sempat menanyakan hal yang berkaitan dengan klaim pengacara terdakwa Dadan Darmansyah selaku Ketua Pokja V dalam pelelangan mobil mewah tersebut.

Suluh.co menanyakan sejauh mana pengetahuannya perihal hasil audit BPK yang menyatakan tidak adanya kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Handoko, panggilan akrabnya mengatakan, “Itu jelas, ada suratnya dari BPK. Sudah mengaudit khusus pekerjaan itu, dan hasil auditnya tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara”.

Keterangan ini diluncurkan Handoko ketika surat dakwaan kepada kliennya dibacakan jaksa di pengadilan, pada Kamis siang, 10 Desember 2020.

Ahmad Handoko mempertegas tentang audit BPK tersebut. “Bukan audit umum ya, audit khusus. Jaksa menyurati BPK, kemudian menghitung. BPK sudah mengeluarkan bahwa tidak ada kerugian negara. Tapi jaksa kemudian beralih menggunakan audit swasta,” terangnya.

Ia mengklaim bahwa audit BPK tersebut diterima oleh kliennya, Dadan Darmansyah. “Kita dapat. Dikasih BPK. Pak Dadan dapat,” imbuhnya.

Handoko memberikan argumentasi kenapa kliennya dapat mengetahui atau bahkan menerima hasil audit khusus yang sejak awal datang dari permintaan jaksa ke BPK. “Karena pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tentunya boleh dong. Karena itu adalah dokumen publik, siapapun bisa mengakses itu,” ungkapnya.

Suluh.co menanyakan lebih jauh tentang hasil audit BPK itu, perihal seberapa tebal dokumen yang diberikan BPK kepada kliennya. “Ada lah, tebal. Ada. Nggak tahu berapanya, tapi yang jelas saya sudah punya dokumennya nanti akan kita jadikan alat bukti,” akunya.

Mengutip Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK, Pasal 11 dalam peraturan tersebut mengulas tentang klasifikasi informasi publik yang dikecualikan dan memiliki korelasi dengan pengkategorian informasi terhadap audit investigatif.

Pasal 11 huruf b ayat 2: Informasi publik yang dikecualikan meliputi: hasil pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan Fraud Forensic.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top