Bandar Lampung

Catatan Hitam Penerimaan Pajak Reklame di Lampung Selatan

Catatan Hitam Penerimaan Pajak Reklame di Lampung Selatan
Catatan Hitam Penerimaan Pajak Reklame di Lampung Selatan

Ilustrasi.

Suluh.co – Ulasan pada produk jurnalistik ini akan fokus mengulas perihal penerimaan pajak reklame di Pemkab Lampung Selatan.

Dalam penelusuran Suluh.co, penerimaan pajak reklame tersebut tak sepenuhnya berjalan dengan mulus.
Terlebih didasarkan pada paparan laporan tahunan Koordinasi dan Supervisi Wilayah pada Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] 2019.

Melalui paparan ini, KPK mencatat soal pajak reklame untuk Pemkab Lampung Selatan pada kolom yang berjudul Progress Implementasi Sistem Monitoring Penerimaan Pajak Online [Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; dan Pajak Parkir] untuk periode penerimaan pajak tahun 2019.

Yang perlu diketahui publik dalam laporan ini, KPK tak mencatat angka pada kolom penerimaan pajak reklame.

Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding menyatakan, lembaganya tetap serius dalam menyikapi optimalisasi PAD. Sebab menurut Ipi, KPK telah tegas menitikberatkan sisi PAD di tiap daerah menjadi area yang selalu dipantau.

Baca Juga:  Bakal jadi Regulasi “Sapu Jagat”, Gebrak Lampung Tolak Omnibus Law

Bahkan terang Ipi, KPK sedang mengupayakan sistem yang bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak. Menurut Ipi, KPK tidak hanya mendorong penggunaan tapping-box saja. Namun, akan menerapkan sistem yang fokus terhadap pajak reklame.

“[Pajak reklame_read] Ini juga menjadi salah satu mata pajak asli daerah yang KPK dorong untuk ditertibkan, selain dari pajak hotel, restoran, parkir dan tempat hiburan,” jelasnya.

Kemudian, Badan Pemeriksa Keuangan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 sampai 2019 [sampai dengan Semester I] pada Pemkab Lampung Selatan dan instansi terkait di Kalianda.

BPK menyebut hal-hal yang menjadi lingkup Pendapatan Asli Daerah [PAD] untuk Pemkab Lampung Selatan. Di antaranya, pajak hotel; pajak restoran; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak parkir; pajak air tanah; pajak sarang burung walet; pajak mineral bukan logam dan batuan; PBB-P2; dan BPHTB.

Baca Juga:  Dukungan Terbuka dari PEMATANK untuk Polisi Saat Razia Prokes di South Bank

BPK menyatakan hasil pemeriksaan terkait pengelolaan pajak reklame menunjukkan adanya permasalahan.

Permasalahan pertama itu menyoal potensi kekurangan penerimaan pajak reklame atas reklame terpasang yang belum terdata sebagai objek pajak senilai Rp 46.058.125.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas reklame yang terpasang di wilayah Kecamatan Natar dan Kecamatan Kalianda diketahui terdapat pemasangan reklame toko, kantor perusahaan, dan hotel yang tidak terdaftar dan belum ditetapkan sebagai wajib pajak reklame dengan penetapan, sehingga terdapat potensi kekurangan penerimaan minimal senilai Rp46.058.125.

Permasalahan kedua, kekurangan penerimaan pajak reklame atas kesalahan dalam perhitungan pajak
reklame terutang senilai Rp153.456.565,25.

Permasalahan ketiga, kekurangan penerimaan pajak reklame atas tunggakan yang belum dibayar oleh
wajib pajak dan denda yang belum dikenakan senilai Rp38.867.952,04.

Baca Juga:  Polda Lampung Amankan Pemilu 2019 Dengan Langkah Preventif

Permasalahan-permasalahan tersebut, ungkap BPK dalam laporannya, dapat mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak reklame senilai Rp238.382.642,29.

Angka tersebut datang dari akumulasi Rp46.058.125 + Rp153.456.565,25 + Rp38.867.952,04.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top