Politik

Calon Kepala Daerah Tersandung Kasus Hukum Wajib Umumkan ke Publik

Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar/Net

BANDAR LAMPUNG – Jika berdasar peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

Maka kepada calon kepala daerah, yang pernah divonis hukuman penjara atau pernah menyandang status terpidana, haruslah mengikuti aturan yang telah dibuat oleh KPU RI tersebut.

Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, mengatakan, dalam pasal 4 pada ayat ke 1 huruf G, tertuang peraturan bahwa bagi calon yang mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, maka wajib secara jujur atau terbuka, mengemukakan kepada publik.

Baca Juga:  Ketua DKPP RI : Bawaslu Punya Kapasitas Tangani Status Ganda Ali Rahman  

“Mekanismenya kan gitu. Kan ada aturannya, ancamannya dan hukumnya berapa. Jadi bukan KPU yang mengumumkan, si calon itu sendiri,” jelas dia, Senin (21/9).

Diketahui, dalam peraturan ini pula, pada pasal 4 ayat ke 2B dan ayat ke 2C, lebih jelasnya lagi mewajibkan calon yang pernah menjadi narapidana, harus mengumumkan ke publik dalam bentuk iklan di media massa, tentang isi jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau mantan terpidana.

Ayat ini pun mengatur calon harus mengiklankan jenis tindak pidana yang ia lakukan, hingga pada peraturan ukuran kolom tempat diumumkan status narapidananya tersebut.(NUS)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top