Modus

Buntut Pengakuan Nanang, KPK Didesak Keluarkan Sprindik

Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto memenuhi panggilan Pengadilan Tinggi Lampung,terkait kasus suap fee proyek mantan Bupati Lamsel, Zainuddin Hasan/WAN

Suluh.co – Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, yang mengaku menerima uang dari Zainudin Hasan, dan dilarang untuk main proyek di dinas PUPR kabupaten berjuluk Khagom Mufakat, membuat elemen masyarakat dan akademisi hukum ikut angkat bicara.

Seperti, Wiliyus Prayietno, Ketua Lembaga Transformasi Hukum Indonesia (THI), mengatakan bahwa aparatur hukum harus jeli melihat permasalahan ini.

Ia menduga uang yang diberikan mantan Bupati Lamsel Zainudin Hasan ke Nanang Ermanto itu merupakan dari setoran proyek.

“Tidak mungkin tiba-tiba orang ngasih uang kalau tidak ada alasannya. Jadi aparatur hukum mesti menelisik lebih dalam lagi permasalahan ini untuk mengetahui ada atau tidaknya keterlibatan Nanang Ermanto,” kata Wilius, Sabtu (27/3).

Jika uang yang diberikan oleh Zainuddin Hasan bersumber dari fee proyek, maka sudah tentu orang nomor satu di Lamsel ini ikut menikmati fee proyek tersebut.

Baca Juga:  Warga Kota Karang Dipenjara Lantaran Gerayangi Bocah

“Kalau dari kacamata saya, beliau (Nanang Ermanto) ini sudah masuk ke ranah pidana, karena ikut menikmati uang tersebut. Tapi saya tidak tahu gimana menurut aparatur hukum, apakah ini masuk dalam ranah pidana atau tidak,” tanya dia.

Jika merujuk pada pasal 12 UU RI Nomor 31/l Tahun 1999 Jo UU nomor 20 Tahun 2001, para penyelenggara negara, jangankan meminta uang, menerima hadiah dalam bentuk apapun itu tidak boleh.

Karena saat itu Nanang Ermanto merupakan Wakil Bupati Lamsel yang merupakan penyelenggara negara.

“Jadi, aparatur hukum harus tegas dalam menyikapi status Nanang saat ini. Jangan takut-takut menentukan sikap selama itu benar supaya masyarakat Lamsel
mendapat pemimpin yang bersih dan jujur serta tidak korupsi,” ujar dia.

Sementara itu, Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang baru untuk Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.

Baca Juga:  Gunadi Ibrahim dan Taufik Rahman jadi Saksi Sidang Mustafa

“KPKAD bersikukuh bahwa Nanang diduga terlibat dan turut menerima gratifikasi sebagaimana yang ia terima dari Zainuddin Hasan. Oleh karenanya yang bersangkutan harus diproses dan KPK harus segera menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru,” kata Ketua KPKAD, Gindha Anshori Wayka, Sabtu (27/3).

Langkah ini terlihat dari fakta persidangan Nanang Ermanto yang mengakui pernah menerima uang dari mantan Bupati Lamsel Zainudin Hasan. Sehingga, kata dia, ini masuk dalam rangkaian perbuatan dari Zainudin Hasan.

“Atas dasar itu, permasalahan ini masuk dalam rumusan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh mantan Bupati Zainuddin Hasan. Walaupun tidak diakui oleh Nanang bahwa ia tidak diperbolehkan main proyek dengan dibancaknya proyek untuk beberapa rekanan yang nama-namanya ada di list,” ucap dia.

Baca Juga:  7 Orang Diperiksa Sebagai Saksi Dugaan Korupsi PT ASABRI

“Artinya di Lampung Selatan pada saat itu sudah diatur siapa pemilik pekerjaan atau perusahaan pengantin (pemenang),” tegas dia.

Menurut dia, perbuatan Nanang ini dapat dikategorikan sebagai pelaku yang diduga turut serta secara pidana dalam menerima dugaan gratitifikasi dari berbagai pihak yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan.

“Alasan Nanang bahwa yang bersangkutan menerima uang dari Zainuddin Hasan karena tidak diperbolehkan main proyek hal ini sangat tidak masuk akal. Karena tidak ada satu aturan yang dapat melegitimasi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak melanggar hukum,” jelas dia.

 

Reporter : SUL/MAS

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top