Bandar Lampung

BPK RI Beberkan Hasil Audit Khusus dan Itu yang Jadi Dalil Mencela Surat Dakwaan Jaksa

BPK Lampung Beberkan Hasil Audit Khusus dan Itu yang Jadi Dalil Melawan Dakwaan Jaksa
BPK Lampung Beberkan Hasil Audit Khusus dan Itu yang Jadi Dalil Melawan Dakwaan Jaksa

Suherni sebagai PPK pada pengadaan kendaraan dinas Bupati-Wakil Bupati Lampung Timur mendengarkan dakwaan jaksa. Foto: Tinus Ristanto.

Suluh.co – Para lawyer dari 3 orang terdakwa di dalam kasus korupsi pengadaan Kendaraan Dinas [Randis] Bupati-Wakil Bupati Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 mengkritik surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum [JPU] pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

Sebab, di dalam isi dakwaan tersebut, tidak memuat keterangan yang berkaitan dengan hasil audit khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] RI.

Isi daripada hasil audit khusus tersebut diyakini memuat keterangan tentang pernyataan BPK bahwa tidak ada kerugian negara dalam pengadaan kendaraan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah [BP2KAD] Lampung Timur.

Ungkapan itu dilontarkan oleh Sopian Sitepu selaku kuasa hukum dari terdakwa: Suherni [Pejabat Pembuat Komitmen pada BP2KAD Lampung Timur] dan Aditya Karjanto [Direktur PT Topcars Indonesia]. Menurut Sopian Sitepu, isi dakwaan jaksa hanya memuat keterangan tentang perhitungan kerugian negara yang datang dari akuntan publik.

“Jadi [yang kami anggap janggal_] ada beberapa di dalam surat dakwaan yang tidak dimasukkan JPU. Yang pertama, yang meminta audit itu adalah JPU kepada BPK. Audit itu di dalam surat dakwaan itu tidak disebutkan. Dimana dalam hasil audit BPK disebutkan tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada kerugian negara.

Baru dicari lagi [oleh JPU_read] audit independen, akuntan publik. Di situ ada kerugian sekitar Rp600 juta. Apa elemen-elemen atau substansi yang diperiksa atau dasar kerugian itu tidak jelas. Oleh karena itu kami melihat dakwaan ini adalah dakwaan yang tidak mengedepankan keadilan, tapi mengedepankan penegakan hukum di Indonesia yang tidak berdasarkan keadilan,” tutur Sopian Sitepu di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Kamis, 10 Desember 2020.

Suluh.co bertanya kepada Sopian Sitepu tentang bagaimana ia mengetahui hasil audit khusus BPK tersebut, ia mengatakan, ”dari pemkab [Lampung Timur_read] yang kita mintakan agar pemkab meminta ke BPK. BPK ngasih dan jelas. Tidak ada kerugian dan bahkan tidak ada perbuatan melawan hukum. Nah itu, bukan hanya tidak ada kerugian”.

Atas dalil tersebut, ia menegaskan untuk mengajukan eksepsi. “Kita ajukan eksepsi. Kita akan melakukan koreksi terhadap dakwaan itu. Semoga hakim mengabulkan eksepsi kita,” jelas dia.

Pernyataan yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Ahmad Handoko selaku lawyer dari Dadan Darmansyah [Pokja pada BP2KAD Lampung Timur]. “Kami sudah mendengar jaksa membacakan dakwaan, dan kami meminta untuk eksepsi,” ucapnya.

“Karena menurut kami, dakwaan itu ada mengandung beberapa hal yang secara formil tidak memenuhi. Misalkan dalam uraian kronologis peristiwanya dan kemudian kesalahan dari pak Dadan tidak diuraikan secara jelas, tegas dan cermat,” katanya.

Tak sampai di situ saja, Ahmad Handoko juga menilai kasus ini tidak diiringi hasil audit BPK. Yang menurut aturan perundang-undangan, nilainya, BPK adalah satu-satunya lembaga yang secara konstitusi diberikan kewenangan untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara.

“Hanya satu lembaga di negara ini, adalah BPK. Ini sudah ditegaskan di peraturan perundang-undangan maupun di putusan mahkamah konstitusi. Tadi saya baca di dakwaan tadi, jaksa hanya menggunakan audit yang menggunakan akuntan publik. Kami memandang, itu [audit BPK_read] adalah syarat formil dalam menaikkan suatu tindak pidana korupsi.

Karena unsur utama dari pasal 2 dan pasal 3, ini adalah adanya kerugian keuangan negara. Nah kerugian keuangan negara ini siapa yang bisa mengatakan? Yang bisa mengatakan adalah lembaga yang secara konstitusi mempunyai kewenangan itu? Yaitu adalah BPK, nah ini tidak ada [di dalam surat dakwaan_read].

Atas pandangan tersebut yang kemudian tidak dimuat di surat dakwaan, ia mengatakan ”sebenarnya perkara ini sebenarnya tidak perlu berlama-lama disidangkan di pengadilan, tidak perlu lama-lama digelar. Karena syarat-syarat formil tidak terpenuhi”.

Suluh.co kemudian menanyakan tentang sejauh mana pengetahuannya perihal hasil audit BPK yang menyatakan tidak adanya kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Handoko, panggilan akrabnya mengatakan, “Itu jelas, ada suratnya dari BPK. Sudah mengaudit khusus pekerjaan itu, dan hasil auditnya tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara”.

Ahmad Handoko mempertegas tentang audit BPK tersebut. “Bukan audit umum ya, audit khusus. Jaksa menyurati BPK, kemudian menghitung. BPK sudah mengeluarkan bahwa tidak ada kerugian negara. Tapi jaksa kemudian beralih menggunakan audit swasta,” terangnya.

Ia mengklaim bahwa audit BPK tersebut diterima oleh kliennya, Dadan Darmansyah. “Kita dapat. Dikasih BPK, ke pak Dadan dapat,” imbuhnya.

Handoko memberikan argumentasi kenapa kliennya dapat mengetahui atau bahkan menerima hasil audit khusus yang sejak awal datang dari permintaan jaksa ke BPK. “Karena pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tentunya boleh dong. Karena itu adalah dokumen publik, siapapun bisa mengakses itu,” ungkapnya.

Suluh.co menanyakan lebih jauh tentang hasil audit BPK itu, perihal seberapa tebal dokumen yang diberikan BPK kepada kliennya. “Ada lah, tebal. Ada. Nggak tahu berapanya, tapi yang jelas saya sudah punya dokumennya nanti akan kita jadikan alat bukti,” akunya.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Baca Juga:  Terdampak Banjir SMPN 34 Kedaton Terima Bantuan Dana Bencana Alam

Suluh.co melakukan ralat. Awalnya, Suluh.co mencantumkan BPK Perwakilan Lampung. Keterangan ini kemudian terkoreksi atas konfirmasi Suluh.co dari lawyer atas terdakwa Suherni dan Aditya Karjanto, yang menyebutkan bahwa yang melakukan audit tersebut adalah BPK RI.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top