Bandar Lampung

Bidang Pengawasan Kejati Lampung Dituntut Lakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Aspidsus Nur Mulat

1 Tersangka Pulangkan Uang dalam Kasus Sangkaan Korupsi BPPRD Lamsel
1 Tersangka Pulangkan Uang dalam Kasus Sangkaan Korupsi BPPRD Lamsel

Gedung Kejati Lampung. Foto: Istimewa.

Suluh.co – Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan [PEMATANK] menuntut Bidang Pengawasan melakukan evaluasi terhadap kinerja Asisten Pidana Khusus [Aspidsus] pada Kejaksaan Tinggi [Kejati] Lampung Nur Mulat.

Ketua DPW PEMATANK Suadi Romli kepada Suluh.co, Selasa, 26 Januari 2021 mengatakan, Asisten Pengawasan atau Aswas yang dikomandoi oleh Yusnani, diharap mampu dan ingin untuk mengevaluasi kinerja Nur Mulat atas proses-proses persidangan pada kasus korupsi yang melibatkan PT Topcars Indonesia.

Proses-proses yang dimaksud Romli sapaan akrabnya, ialah menyoal penundaan persidangan kasus korupsi pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati atau pejabat elite pada Pemkab Lampung Timur [Lamtim], yang digelar di PN Tipikor Tanjungkarang.

Diketahui penundaan persidangan tersebut dilakukan atas permohonan yang disampaikan jaksa sebagai penuntut umum yang bertugas pada Kejati Lampung, yang menyebut bahwa para saksi tidak dapat hadir ke hadapan majelis hakim.

Baca Juga:  Kejati Lampung Segel Aset Alay

“Alasan itu terlalu sederhana untuk kita terima mentah-mentah. Saksi itu kan sudah diperiksa dari awal, pakai supervisi KPK lagi. Dengan sendirinya, para saksi sudah paham, dan diberi pemahaman, bahwa mereka punya kewajiban untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Itu standarisasinya, maka saksi pun paham, dan mengaminkan dan melakoni kewajiban itu,” ujar Romli.

“Maka itu, kita ingin, agar Bu Yusnani melakukan evaluasi kepada pejabat yang duduk sebagai Aspidsus di Kejati. Dan hasil evaluasi itu harus lah dipublikasikan ke publik, sebagai bentuk transparansi. Pemeriksaan boleh tertutup, tapi hasilnya harus diekspose,” timpalnya.

Diketahui, Yusnani adalah pejabat yang menduduki jabatan sebagai Aswas pada Kejati Lampung. Jabatan sebelumnya adalah Kajari Belawan.

Romli menaruh rasa jengkel atas alasan penundaan tersebut. “Kan lucu. Masa saksi-saksi yang menjadi kambing hitam di sini? Memangnya saksi itu tinggal di planet mana, sehingga tidak dapat hadir,” ketusnya.

Baca Juga:  Gubernur Arinal : Hindari Konflik dan Jaga Keamanan

Ia menyarankan agar para pihak terkait di dalam persidangan tersebut agar betul-betul serius dalam melakukan proses-proses yang sedianya sudah menjadi rencana di awal.

“Pelaksanaan sidang di mana pun, itu sudah terencana, tersusun. Pelaksanaannya bisa mulus, kalau rencananya tertata. Dampak dari penundaan ini kan beragam. Misalnya, stamina hakim yang juga nanti akan memimpin sidang korupsi eks Bupati Lamteng,” tambah dia.

Efiyanto yang memimpin sidang para perkara ini diketahui akan melakoni kerjanya sebagai Ketua Majelis Hakim untuk kasus korupsi mantan Bupati Lampung Tengah [Lamteng] Mustafa yang akan disidangkan oleh KPK, Kamis mendatang, 28 Januari 2021.

Yang diutarakan Suadi Romli ini sedianya merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/02/2011 pada Pasal 544. Disebutkan bahwa Aspidsus mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.

Baca Juga:  Kabupaten/Kota se-Lampung Diminta Atasi Gizi Buruk Anak

Reporter: Ricardo Hutabarat

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Berpikir untuk Merdeka

Arsip

Copyright © 2015 Flex Mag Theme.Powered by suluh.co

To Top